SAMARINDA- Anggota DPR RI dapil Provinsi Kalimantan timur G Budisatrio Djiwandono meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen tidak melakukan pencadangan anggaran (automatic adjustment) tahun 2022 pada program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pasalnya, komitmen ini penting guna melindungi perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Kami meminta KKP menjalankan bantuan Pemerintah tahun 2022 secara baik, sistematis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, terukur, sinergi, dan memperhatikan kearifan lokal daerah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di masing-masing daerah dapat terbantu,” kata Budi usai menghadiri RDP Komisi IV DPR RI, Rabu (09/02/22).
Dalam rapat tersebut, Budi mendorong KKP mendampingi pelaku utama kelautan perikanan agar akses bantuan pembiayaan permodalan di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (BLULPMUKP) dapat terwujud. Selain itu, dia ingin produksi sektor kelautan ditingkatkan dengan program kerja yang berkelanjutan.
Politisi Partai Gerindra ini beranggapan, peningkatan produksi sektor perikanan dan kelautan berpotensi bisa meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), ekspor, dan penyediaan pangan, serta peningkatan imunitas kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, dia berharap KKP segera menerbitkan surat edaran melaut bagi kapal nelayan yang masih terkendala perizinannya.
Terakhir, pihaknya juga berpesan agar KKP melaporkan hasil pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan status pelaksanaannya. Pengawasan PLHN ini cukup krusial karena dana tersebut dialokasikan untuk program kerja strategis KKP sepanjang tahun 2021.
