Pemerintah pusat sudah memberi atensi besar terhadap kecelakaan maut di Muara Rapak, Balikpapan. Sejumlah solusi tengah dipersiapkan, agar insiden serupa tak kembali terjadi.
BALIKPAPAN-Jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendatangi simpang lima Muara Rapak, Balikpapan, Minggu (23/1). Dalam kunjungan itu, salah satu solusi jangka pendek diambil. Yakni membangun jalur evakuasi untuk kendaraan yang mengalami masalah pengereman di sisi kiri.
Dalam kunjungan itu, dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. Dia didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Arih Franata Filifus Sembiring, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kaltim Kombes Sonny Irawan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara Avi Mukti Amin, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kaltimtara Eva Yuliasta.
Selain itu, Kepala Dishub Balikpapan Elvin Junaidi dan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan M Takwim Masuku. Hadir pula investigator dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Rombongan tiba pukul 12.35 Wita. Memantau arus lalu lintas dari depan Hotel Mahakam, seberang Plaza Rapak.
Sekitar 50 meter dari lokasi kecelakaan, rombongan berdiskusi selama satu jam. Dari hasil diskusi itu, diputuskan akan ada perubahan rekayasa lalu lintas pada turunan Muara Rapak. Untuk jangka pendek, Budi mengusulkan pembangunan jalur evakuasi atau jalur penyelamatan di sebelah kiri turunan Muara Rapak. “kadishub (Balikpapan) akan melaporkan ke Pak Wali Kota. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan,” kata dia kepada awak media.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan madya regiden di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu memperkirakan pembangunan jalur evakuasi tersebut tidak memerlukan anggaran besar. Apalagi jalur evakuasi akan menggunakan lahan milik PT Pertamina (Persero). Yang berada di atas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Mother Station Rapak.
Di mana lahan kosong yang tidak dimanfaatkan itu bisa menjadi jalur pelarian kendaraan angkutan berat. Bila mengalami masalah pengereman, kendaraan bisa langsung dilarikan ke jalur menanjak itu. Dengan ketinggian sekitar 75 sentimeter.
“Jadi, pembangunan jalur evakuasi sementara. Menggunakan lahan milik Pertamina. Yang akan didiskusikan dengan wali kota. Untuk pembiayaannya, mungkin bisa dari APBD Balikpapan. Bisa juga dari kami (APN). Enggak mahal itu. Yang penting dapat approve (persetujuan) untuk penggunaan lahannya,” terang Budi.
Jalur evakuasi itu, akan didesain seperti bukit. Bila ada kendaraan yang mengalami masalah pengereman atau rem blong, maka bisa langsung mengarah ke jalur tersebut. Dan kendaraan akan naik dan berhenti pada jalan yang dibangun bergelombang itu.
“Tapi dengan catatan, di depannya (jalur evakuasi itu) jangan sampai ada yang parkir. Makanya tadi ada usulan jalur kiri dipakai kendaraan berat. Sebelah kanan mobil dan motor dari atas,” imbuhnya.
Untuk usulan jangka panjang, Budi menyepakati membangun flyover atau jalan layang pada simpang lima Muara Rapak. Menurutnya, pembangunan flyover tersebut merupakan jalan yang terbaik, untuk mengurai kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang beberapa kali melibatkan truk angkutan besar.
Namun, pembangunan flyover itu memerlukan waktu dan biaya yang besar. Di mana, dua opsi pembiayaan yang diusulkan. Pembangunan flyover akan dibiayai APBD Kaltim atau APBN.
“Minggu depan, saya akan rapat dengan mengundang Pak Dirjen Bina Marga (Kementerian PUPR) dan Kepala Korlantas Polri di Jakarta. Pak kepala BBPJN Kaltim, juga akan melaporkan ke Dirjen Bina Marga. Apakah kemudian bisa saya usulkan ke Pak Dirjen Bina Marga. Karena sangat mungkin, (Flyover Muara Rapak) dibiayai APBN,” janji pria berkacamata itu.
