MANAGED BY:
SABTU
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

KALTIM

Senin, 24 Januari 2022 09:55
Pemkab Kutai Timur Kekurangan Tenaga Fungsional

CPNS dan PPPK Solusi Bagi Tenaga Honorer

Misliansyah

SANGATTA – Pemerintah kabupaten (pemkab) diberi waktu lima tahun untuk meniadakan tenaga honorer secara bertahap. Semuanya akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2019 tentang Manajemen PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutai Timur (Kutim), Misliansyah mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, kebijakan penghapusan tenaga honorer di setiap instansi pemerintah harus terealisasi 2023 mendatang.

“Tahun 2023 atau 2024 honorer sudah tidak ada lagi di Kutai Timur,” kata Misliansyah.

Meski begitu, bukan berarti tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) dihapuskan begitu saja. Melalui mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK, honorer diberi kesempatan bersaing. Sedangkan, analisis jabatan dan analisis beban kerja (anjab-ABK), PNS dan honorer Kutim didominasi tenaga administrator.

“Bukan fungsional. Makanya, beberapa kali digelar seleksi CPNS dan PPPK. Formasinya selalu untuk fungsional,” jelasnya.

Selain kebutuhan, itu juga sesuai kebijakan pemerintah pusat, yang meniadakan penerimaan pegawai tenaga administrasi guna mendukung pengangkatan sejuta guru secara nasional.

“Pemkab Kutim sudah menerima lebih 1.400 guru, 300 tenaga kesehatan dan 100 tenaga teknis. Tenaga administrasi memang tidak ada, formasinya tidak disediakan pusat,” ungkap Ancah, sapaannya.

Menurutnya, tenaga administrasi honorer yang kini berstatus aparatur sipil negara (ASN), kebanyakan hasil pemutihan saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apabila ada penerimaan CPNS atau PPPK baru, sudah pasti adalah tenaga fungsional.

“Apalagi kedepannya seluruh tenaga administrasi juga akan difungsionalkan. Kami terus mengusulkan agar tenaga honorer berstatus PPPK didasari Anjab-ABK. Tinggal menunggu respon dan tindak lanjut pemerintah pusat,” akunya.

Program pengurangan TK2D, lanjut dia, sebenarnya bergantung kebijakan kepala daerah. Sekarang jumlah TK2D Kutim mencapai 6 ribu. Tetapi, jumlah itu dipastikan berkurang dengan total PPPK formasi guru yang diterima pemkab beberapa waktu lalu.

“Tahun ini, pemkab mengusulkan penerimaan formasi PPPK. Pastinya akan mengurangi jumlah honorer,” paparnya.

Berdasarkan Anjab-ABK, kebutuhan pegawai di Kutim masih kurang. Sebab, dibutuhkan 13 ribu pegawai. Sekarang pegawai ASN hampir 6 ribu, sedangkan TK2D melebihi jumlah itu.

“Jadi, pemkab masih kekurangan pegawai untuk mencukupi jumlah ideal. Memang kelebihan tenaga administrasi. Tapi, khusus fungsional masih kurang. Terutama tenaga fungsional guru, medis dan kesehatan,” tuturnya.

Perlu diketahui, pemerintah hanya mengakui dua jenis status kepegawaian secara nasional, yakni PNS dan PPPK. Itu diterapkan berdasarkan Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (kri)

 

M Yodiq

[email protected]


BACA JUGA

Jumat, 20 Mei 2022 14:44

4.910 KK Terdampak Banjir di Kecamatan Tabang Kukar

SAMARINDA - Sebanyak 4.910 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir terjadi…

Jumat, 20 Mei 2022 13:48

Tak Punya Kewenangan Beri Sanksi

MESKIPUN PT KPC telah terbukti melakukan pencemaran, namun Dinas Lingkungan…

Jumat, 20 Mei 2022 13:47

Terbukti Cemari Kebun Sawit, KPC : Kami Siap Selesaikan Masalah

Pencemaran di lahan kebut sawit akibat aktivitas pertambangan PT KPC…

Jumat, 20 Mei 2022 13:44

Rujab Bupati PPU Terancam Mandek, Dana Tambahan Rp 2,8 Miliar Tak Terakomodasi APBD 2022

Pembangunan rumah jabatan (rujab) bupati Penajam Paser Utara (PPU) di…

Jumat, 20 Mei 2022 13:43

Datangi Kejari PPU, Tokoh Masyarakat Tanya Kasus Tipikor

PENAJAM-Tiga belas tokoh masyarakat (tomas) Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu,…

Jumat, 20 Mei 2022 11:10

Kaitan Korupsi Jiwasraya, Aset PT GBU Senilai Rp 10 Triliun Akan Disita

SENDAWAR – Untuk kesekian kalinya, tim eksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung)…

Jumat, 20 Mei 2022 11:04

Akses Rantau Pulung Menunggu Putus, Badan Jalan Sisa 2 Meter, Berharap KPC Bisa Memperbaiki

Perbaikan kerusakan jalan di Rantau Pulung tak bisa lagi dengan…

Jumat, 20 Mei 2022 11:01

Tingkatkan SDM Nelayan Binaan, PKT Gelar Pelatihan Servis Mesin Ketinting dan Dongfeng

Tingkatkan keterampilan nelayan binaan dalam mendorong produktivitas melaut, PT Pupuk…

Kamis, 19 Mei 2022 12:50

Arus Balik Jalur Laut Belum Berakhir, Tiga Jadwal Kedatangan Kapal Potensi Dipadati Penumpang

BONTANG – Arus balik masih terjadi di Pelabuhan Loktuan. Terbaca…

Rabu, 18 Mei 2022 13:13
Perubahan Iklim Pacu Peningkatan Suhu, Dunia Usaha Dituntut Percepat Pengendalian Emisi Gas pada 2040

Sebagai Pelaku Terdepan di Industri Petrokimia, PKT Berkomitmen Kurangi Emisi CO2 30 Persen pada 2030

JAKARTA–Di tengah fenomena perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers