BALIKPAPAN-Rencana pembangunan fly over atau jalan layang di Muara Rapak, Balikpapan mendesak untuk dipercepat. Kehadiran jalan layang ini diharapkan jadi salah satu solusi di tengah berulangnya kecelakaan di turunan Muara Rapak.
Belakangan, pemerintah akhirnya terbuka untuk kembali memasukan rencana pembangunan fly over ini, pada APBD Perubahan maupun APBD Murni, juga APBN.
"Pembangunan fly over Muara Rapak bisa multiyears, induknya di Balikpapan. Mulai dari APBD Perubahan 2022," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani pada Focus Group Discussion bertajuk Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Muara Rapak Balikpapan Guna Meminimalisasi Kecelakaan Lalu Lintas yang digagas KAHMI Balikpapan, Sabtu (22/1) malam.
APBD Perubahan 2022 Kota Balikpapan, kata Sa'bani dapat digunakan untuk menyelesaikan persiapan lelang konstruksi dan penyelesaian pembebasan lahan.
Sa'bani menjelaskan, Pemprov Kaltim sejatinya sudah melakukan review untuk rencana pembangunan flyover tersebut pada 2020-2021. Dari hasil review diperoleh angka Rp 185 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jalan layang tersebut.
"Dokumen sudah siap, review provinsi sudah tuntas. Tinggal diusulkan kembali. DPRD Balikpapan dan Pemkot jangan lupa administrasi rencana ini segera dimasukkan dalam KUA PPAS dan bisa masuk di perubahan 2022," pinta Sa'bani.
Setelah dikerjakan awal oleh Pemkot Balikpapan, maka Pemprov Kaltim, lanjut Sa'bani akan memberikan dukungan pada APBD murni 2023 dan 2024. Hanya saja, soal besaran anggaran yang akan diberikan melalui bantuan keuangan, dibatasi aturan.
"Maksimal 40 persen dari total anggaran multiyears itu. Nanti kami juga mohon dukungan pusat. Apakah bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN langsung. Saya yakin, pekerjaan ini akan tuntas kalau kita kerjakan bersama-sama," tutur Sa'bani.
Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim H Irwan yang juga hadir dalam zoom meeting mengaku gembira dengan adanya diskusi kemarin. "Inilah yang ditunggu masyarakat. Flyover segera dibangun dan sharing pendanaan ini juga jadi jalan terbaik," kata Irwan.
Dia juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim soal dukungan pendanaan dari APBN.
"Saya pikir klir. Tidak berlarut-larut ke belakang. Sebenarnya kita punya kemampuan menghadirkan solusi terbaik untuk Balikpapan dan masyarakat Kaltim. Ini jalur masyarakat dan logistik," tegas Irwan.
Dia meminta semua pihak berhenti berdebat soal status jalan nasional dan lainnya. Dirinya berjanji akan mengawal rencana pembangunan ini di pusat, karena Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu juga anggota Banggar DPR RI.
"Saya siap mendorong kontribusi APBN. Bukan hanya untuk fly over ini, tapi untuk semua infrastruktur di Kaltim," ungkap Irwan.
Di sisi lain, Irwan juga sependapat dengan masukan Sekda Provinsi Kaltim HM Sa'bani. Selain memikirkan solusi jangka panjang, solusi terdekat atau jangka pendek juga harus dipikirkan demi keselamatan masyarakat.
