MANAGED BY:
SABTU
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

UTAMA

Sabtu, 22 Januari 2022 20:30
Mulai 22 Januari di Balikpapan Kendaraan Besar Wajib Lewat Tol
Tol Balikpapan Samarinda

MULAI hari ini (22/1), jam operasional kendaraan angkutan alat berat di jalan protokol benar-benar dibatasi Pemkot Balikpapan. Kendaraan angkutan berat, meliputi peti kemas 20 feet dan truk/tronton maupun kendaraan angkutan peti kemas 40 feet, hanya boleh melintasi jalan umum pada pukul 22.00–05.00 Wita.

Tindakan tegas ini sebagai buntut kecelakaan maut yang terjadi di turunan Muara Rapak. Yang mengakibatkan empat nyawa melayang.

Sebelumnya, Pemkot Balikpapan telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat. Kendaraan angkutan alat berat meliputi kendaraan angkutan peti kemas 20 feet dan truk/tronton dilarang melintas di jalan protokol pada pukul 06.30–09.00 Wita dan pukul 15.00–18.00 Wita.

Sementara kendaraan angkutan peti kemas 40 feet, kendaraan pengangkut buldoser, mesin gilas, forklift, crane, ekskavator, pay loader, grade, vibro, dan kendaraan yang mempunyai panjang beserta muatannya melebihi 12 ribu milimeter dilarang melintas di jalan protokol dalam kota pada pukul 06.00–21.00 Wita.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, pihaknya akan melakukan revisi Perwali 60/2016 itu. Dan melarang semua kendaraan angkutan berat melintasi jalan protokol pada pukul 05.00–22.00 Wita.

“Mulai jam 22.00 sampai 05.00 Wita, kendaraan besar boleh melewati jalanan dalam kota. Selebihnya lewat tol saja,” katanya usai rapat koordinasi pembahasan masalah sering terjadinya kecelakaan di tanjakan Muara Rapak di kantor wali kota, Jumat (21/1) sore.

Sebab itu, Pemkot Balikpapan segera membuat surat edaran untuk menegaskan larangan itu. Menurut Rahmad, hal tersebut merupakan langkah yang paling cepat untuk melakukan rekayasa jalan bagi kendaraan angkutan berat ini agar tidak melintasi jalan protokol.

Berdasarkan Perwali 60/2016, ada lima jalan protokol di dalam kota. Yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Marsma R Iswahyudi, Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan MT Haryono, dan Jalan Soekarno-Hatta.

“Karena (revisi) perwali, enggak mungkin keluar hari ini (kemarin). Pasti butuh proses. Paling lama satu minggu. Mudah-mudahan 3 atau 4 hari saja. Waktu jam kerja,” janjinya.

Atas kejadian meninggalnya empat pengguna jalan di tanjakan Muara Rapak itu, Rahmad berjanji mendatangi keluarga korban. Sebagai wujud belasungkawa dan kepedulian Pemkot Balikpapan. Mengenai pembangunan flyover Muara Rapak yang tak kunjung dilaksanakan, ketua DPD II Partai Golkar Balikpapan mengaku seharusnya pembangunan sudah dimulai. Menggunakan sumber pembiayaan dari APBD Perubahan Kaltim 2021.

“Tetapi begitu diketok anggaran itu, enggak tahu dialihkan ke mana. Kita minta teman-teman sekalian, nanti saya juga menanyakan ke Pak Gubernur (Kaltim, Isran Noor). Mudah-mudahan kebijakan beliau bisa menjadi prioritas untuk pembangunan flyover,” terang Rahmad.

Mengenai penolakan rencana pembangunan flyover Muara Rapak oleh DPRD Kaltim, Rahmad menjelaskan, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sebab, pembangunan jalan layang itu sudah sangat mendesak dilaksanakan di simpang lima Muara Rapak itu. “Kalau ditolak enggak mungkin. Mungkin diundur. Enggak mungkin lah ditolak,” jelas dia.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan Elvin Junaidi mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Balikpapan. Untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan berat yang melintas di dalam kota. Termasuk menempatkan posko pengawasan di beberapa lokasi yang biasa dilintasi kendaraan angkutan berat.

Menurut ketentuan yang akan dilaksanakan ini, setiap kendaraan angkutan berat akan diarahkan langsung menuju Gerbang Tol Karang Joang di Km 13, Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Karang Joang, Balikpapan. Apabila beroperasi sebelum pukul 22.00–05.00 Wita. “Kendaraan besar wajib lewat tol, mulai malam ini (kemarin). Seluruh kendaraan besar, tanpa pengecualian,” tegas dia.

Pria berkacamata ini mengakui, untuk mengawasi kendaraan angkutan berat yang melintasi jalan protokol, pihaknya merasa kesulitan. Sebab, keterbatasan personel di lapangan. Saat ini jumlah petugas Dishub Balikpapan ada 112 orang. Namun, hanya ada 74 personel yang ditugaskan di lapangan. Mereka bertugas mengawasi seluruh wilayah Balikpapan yang cukup luas. 

“Wali kota menginstruksikan perlu melakukan penambahan personel. Dan insyaallah akan dilakukan penambahan. Tetapi, saat ini bagaimana caranya tetap bisa melayani masyarakat seefisien mungkin,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh meminta Pemkot Balikpapan bisa lebih tegas kepada kendaraan angkutan berat. Selain melakukan pengetatan jam operasional, pemkot diminta menyiapkan jalur alternatif untuk kendaraan berbadan besar.

Salah satunya memberikan jalur khusus kendaraan angkutan berat untuk melintas di Jalan Alam Baru Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara. Sebagai alternatif bagi kendaraan besar yang selama ini melintasi turunan Muara Rapak. “Karena jalur Muara Rapak itu adalah jalur padat dan rawan terjadi kecelakaan,” kata dia. 

Sekretaris DPD II Partai Golkar Balikpapan itu juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, untuk kembali melakukan kajian. Terhadap konstruksi turunan Muara Rapak. “Jadi kalau bisa jalanan itu dibuat supaya lebih landai,” pinta Abdulloh.

Langkah ini dinilai Abdulloh lebih realistis ketimbang mengharapkan anggaran dari Pemprov Kaltim. Untuk merealisasikan pembangunan flyover yang sudah diambil alih perencanaannya oleh Pemprov Kaltim sejak 2020 lalu. Padahal, Pemkot Balikpapan sudah menuntaskan perencanaannya sejak 2014 lalu.

“Jadi, tidak perlu menunggu pembangunan flyover yang sarat kepentingan dan intrik politik. Kasihan rakyat yang terancam keselamatannya saat berkendara di situ,” tandasnya. (dwi/k16)

RIKIP AGUSTANI

[email protected]

 


BACA JUGA

Jumat, 20 Mei 2022 14:31
Proyek Lanskap Kantor Bupati PPU Awal Mula Suap Mengalir

2,6 Tahun Pidana Penjara untuk Penyuap AGM Cs

Dari 15 proyek pengadaan barang dan jasa, Ahmad Zuhdi selaku…

Jumat, 20 Mei 2022 14:29
Terkait Dana CSR, Khusus Pertambangan Diharap Cuma Satu Forum

Soal CSR, Bayan: Jangan Cuma Kami yang Diperiksa

SAMARINDA-Banyaknya forum corporate social responsibility (CSR) turut membingunkan perusahaan. Padahal,…

Jumat, 20 Mei 2022 11:29

Keran Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Yakin Harga Minyak Curah akan Murah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (19/5) mengumumkan pencabutan larangan ekspor…

Jumat, 20 Mei 2022 10:08

Siapkan Audit, Pemprov Cari Tahu Jumlah Dana yang Disalurkan Perusahaan

Panitia khusus CSR yang disuarakan DPRD Kaltim diharapkan tak sekadar…

Jumat, 20 Mei 2022 10:06

Masuk Tim Ahli, Prof Masjaya Sebut Daya Tarik dan Magnet IKN Modal Utama

BALIKPAPAN-Tim transisi mengemban tugas berat dalam menyukseskan pemindahan Ibu Kota…

Kamis, 19 Mei 2022 12:44
Jika Sudah Mendapat Vaksin Dosis II dan III

Prokes Dilonggarkan, Traveling Tak Perlu PCR-Antigen Lagi

Satu demi satu aturan ketat yang dibuat pemerintah untuk menekan…

Kamis, 19 Mei 2022 11:12

CSR Perusahaan Perlu Diaudit, DPRD Gulirkan Pansus, Pemprov Desak Perda Direvisi

Dari 100 juta ton saja produksi tambang batu bara di…

Kamis, 19 Mei 2022 10:00

Balikpapan Berisiko Tinggi Hepatitis Akut

ADANYA dugaan satu kasus hepatitis akut misterius di Kaltim, membuat…

Selasa, 17 Mei 2022 21:16

Polisi Olah TKP Kebakaran Kilang Pertamina Balikpapan, 7 Saksi Diperiksa, Belum Ada Tersangka

BALIKPAPAN-Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Surabaya, hari ini…

Selasa, 17 Mei 2022 12:24

Kebakaran di Area Kilang Minyak Balikpapan, Dalam Setahun Sudah 4 Kali Kejadian

Recovery operasional kilang Balikpapan terus dilakukan Pertamina untuk memastikan plant…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers