Setelah UU IKN Disahkan dan Ibu Kota Bernama Nusantara, Momen Memperbaiki Infrastruktur Kaltim

- Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:23 WIB
Jembatan Pulau Balang yang belum bisa digunakan. IKN dibangun, peluang memperbaiki infrastruktur Kaltim terbuka, termasuk pembangunan lanjutan jembatan ini.
Jembatan Pulau Balang yang belum bisa digunakan. IKN dibangun, peluang memperbaiki infrastruktur Kaltim terbuka, termasuk pembangunan lanjutan jembatan ini.

Pemindahan ibu kota negara (IKN) di depan mata. Undang-undang sudah ada. Tinggal eksekusi. Persoalan akses untuk mobilisasi barang dan manusia jadi hal yang krusial.

 

BALIKPAPAN–Di Kaltim untuk menunjang eksodusnya pusat pemerintahan tersebut masih memerlukan banyak infrastruktur penunjang. Salah satunya akses darat. Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) yang digadang sebagai sentra konektivitas jalan di Kaltim pun punya peran penting.

Ke depan, rencana pemerintah meneruskannya ke Bontang (Tol Samarinda–Bontang) juga bakal memudahkan aksesibilitas dari utara ke selatan Kalimantan dan sebaliknya. Namun, utamanya menuju lokasi IKN, Jembatan Pulau Balang hingga rencana pembangunan tol laut Balikpapan–Penajam Paser Utara (PPU) disebut lebih penting untuk kemudahan bergeraknya manusia dan barang ke Nusantara–nama IKN baru. Lalu mana yang harus diprioritaskan pembangunannya?

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltim Faisal Tola menegaskan, dengan adanya Tol Balsam, kemudahan akses semakin dirasakan pelaku usaha. Mempercepat dan meningkatkan perputaran arus barang. Baik darat maupun udara. Dan dengan rencana IKN, Tol Balsam disebut akan memainkan peran penting dalam proses pembangunan. “Bagi kami, semakin banyak infrastruktur yang tersedia, semakin baik,” ujarnya, (20/1).

Karena itu, dia tidak mempersoalkan dalam proses menuju pemindahan IKN, apakah pemerintah akan membangun Tol Samarinda–Bontang atau mengutamakan akses ke ring satu Nusantara. Karena sifatnya sama. Yakni, memberi peluang berkembangnya wilayah di sekitar infrastruktur tersebut. Terpenting pembenahan konektivitas khususnya darat terus dijalankan.

“Bagi saya, manfaat Tol Balsam sudah dirasakan. Kalaupun mau bangun tol lagi (Samarinda–Bontang) baik. Pun baik pula kalau akses dari IKN (Nusantara) ke selatan,” jelasnya.

Dia menegaskan, Nusantara yang akan menjadi sentra pemerintahan dan ekonomi tidak hanya akan dirasakan Kaltim. Namun juga wilayah timur Indonesia. Khususnya Sulawesi. Dan saat ini hampir semua kabupaten/kota di Kaltim bisa menjadi pintu masuk dan keluar manusia serta barang dari Sulawesi. “Jadi mau mana yang dibangun lebih dulu tidak masalah bagi kami. Intinya wajib dilakukan konektivitas ini,” ucapnya.

Dia menambahkan, para pengusaha yang bergerak di bidang logistik, darat maupun udara, pun sudah bersiap. Menjadi penunjang pembangunan IKN. Hingga keberlanjutan ekonomi dengan adanya IKN. “Tapi kami tidak akan minta jatah. Tidak pula mau menjadi penonton. Kami akan menjadi pemain. Sesuai kemampuan dan program pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi menjelaskan, dari berbagai infrastruktur tersebut, baik yang eksis maupun dalam perencanaan membawa banyak manfaat bagi kemajuan dan perkembangan Kaltim. Sayangnya, sejumlah proyek tersebut terlalu dipaksakan. Dan tidak bisa dinikmati masyarakat Kaltim secara menyeluruh.

“Keberadaan Tol Balsam misalnya. Hanya dinikmati mereka yang mampu dan mau bayar. Selebihnya masih lewat Bukit Soeharto,” ujar Purwadi.

Di sisi lain, pemerintah lupa, esensi pembangunan infrastruktur khususnya jalan darat adalah bisa disentuh semua lapisan masyarakat. Sementara masih banyak akses utama penghubung antar-wilayah di kabupaten/kota di Kaltim masih buruk. Utamanya yang menuju utara provinsi ini. “Pemerintah harusnya memprioritaskan pembenahan dan peningkatan akses jalan utama dulu,” ujarnya.

Salah satu yang sering disinggungnya adalah pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road) Samarinda ke utara Kaltim. Jalan ini penting karena mampu memberikan efek bagi masyarakat secara keseluruhan di wilayah utara. “Ini malah mau buat tol lagi. Yang bakal menghabiskan anggaran besar,” tambahnya.

Purwadi menyayangkan rencana pemerintah pusat yang lebih mengutamakan pembangunan jalan tol sebagai akses mempermudah menuju ibu kota. Karena dikhawatirkan, ibu kota baru bakal menjadi kawasan yang eksklusif. “Pengembangan kawasan ibu kota seharusnya, sekali lagi, memikirkan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat,” sebutnya. (rom/k8)

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X