HUT ke-354 Samarinda dan hari jadi ke-62 Pemkot Samarinda yang jatuh pada 21 Januari ini harus jadi titik balik merefleksikan sudah puaskah warga atas pembangunan daerah yang berjalan sejauh ini?
ROOBAYU- DENNY SAPUTRA, Samarinda
PEMIMPIN Samarinda silih berganti lewat pemilihan langsung hingga pemilihan umum. Sementara banjir jadi persoalan yang tak kunjung tuntas sedekade terakhir. “Penanganan banjir jelas jadi indikator utama seberapa jauh pembangunan yang ada sudah memuaskan atau tidak. Itu berangkat dari keluhan warga,” kata Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani ke awak media ini, kemarin (20/1). Menangani banyaknya titik banjir yang terserak seantero Kota Tepian, jelas tak bisa sekejap mata. Banyak pertimbangan lantaran pembangunan harus mengacu fiskal yang mampu dikelola dalam setahun. Tak pelak, tak semua titik bisa tertangani. Pola penyusunan program pembangunan pun harus bergeser dan mengedepankan kebutuhan riil masyarakat.
“Sudah saatnya program yang disusun berangkat dari masyarakat. Perkuat program berbasis hasil musrenbang,” sambungnya. Animo belanja daerah memang terlalu besar dan tak tersentral pada satu masalah. Dia tak memungkiri semua itu berangkat dari kepentingan politik yang teramat luas antara dewan dan pemerintah. Tensi politik ini perlu diredam dan menyatukan frame dalam membangun daerah. Lanjut politikus PDI Perjuangan itu, bisa saja penanganan banjir dipusatkan. Yakni dengan memfokuskan seluruh perencanaan anggaran ke masalah banjir. “Misal ambil dua tahun anggaran fokus di sini (penanganan banjir). Enggak usah mencla-mencle dulu. Kalau bagi-bagi dengan program yang lain ya emang susah mau beresin banjir,” ulasnya.
Terlebih, banyak program pengendalian banjir dikerjakan parsial dan bertahap setiap tahunnya. Hasil yang diterima dari proyek yang ada pun masih teramat minim. Paling-paling mengurangi durasi lamanya air tergenang di kawasan terbatas. Beranikah dewan mengambil sikap itu? Mengingat pembangunan daerah tak hanya tugas pemkot selaku eksekutif. Ada pula DPRD dengan trifungsi para legislator. Seperti penganggaran APBD, legislasi peraturan daerah, dan pengawasan? Jaya, begitu dia disapa, menilai dewan jelas berani mengonsolidasikan hal itu dalam pembahasan anggaran. “Apalagi banjir selalu jadi keluhan warga nomor wahid yang diterima dewan ketika reses,” terangnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda Suparno menilai, kebijakan pembangunan kota kini memang harus disentralkan dan berbasis kebutuhan pokok masyarakat. Penanganan banjir, jalan yang mulus, hingga penerangan jalan yang berfungsi di malam hari jadi keinginan dasar warga. Karena itu, lanjut dia, mengawal hasil musrenbang dari tingkat terbawah, kelurahan harus bisa terealisasikan menjadi kebijakan makro. “Ini harus bisa terwujud, sehingga Samarinda bisa jadi kota layak huni,” ungkapnya. Regulasi yang mempeketat pembukaan lahan perlu dihadirkan lantaran Samarinda sudah terlalu banyak terjejal pembangunan dan justru melupakan kawasan hijau yang dapat menjadi daerah resapan. “Tata ruang pun harus diperkuat, tak sekadar jadi perda, harus ada wujud konkret di lapangan,” singkat politikus PAN Samarinda itu.
Tumbuhkan Rasa Memiliki lewat Pro Bebaya
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) salah satu andalan Pemkot Samarinda di bawah duet Wali Kota Andi Harun dan Wawali Rusmadi. Lewat program ini, diharapkan menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap Kota Samarinda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi menuturkan, uji coba Pro Bebaya sudah dilakukan akhir tahun lalu melalui APBD Perubahan 2021. Tahun ini program diperluas menyasar 1.992 RT se-Samarinda dengan nilai merata. Yakni Rp 100 juta per RT. “Melihat kemampuan anggaran, pada APBD murni dikucurkan Rp 75 juta. Sisanya dialokasikan di APBD perubahan,” ucapnya, Kamis (20/1). Pembagian porsi anggaran Pro Bebaya yakni 60 persen untuk kegiatan fisik dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat.
Ananta menyebutkan, dalam pelaksanaannya, setiap RT akan dibantu tim pendamping dari independen atau non-PNS yang akan membantu kelancaran kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. “Dalam perayaan HUT ke-62 Pemkot Samarinda akan dilakukan peresmian sederhana sebagai penegasan tentang pelaksanaan. Memanfaatkan gebyar kemeriahan HUT,” ujarnya. Meskipun porsi pembangunan fisik besar, namun untuk pemberdayaan juga tidak dilupakan. Misalnya untuk pemberdayaan warga miskin, akan dipilih semisal dua orang tiap RT yang dibekali keterampilan untuk membuka usaha, dari pembekalan skill, target pasar, hingga modal usaha.
“Ini juga berkaitan visi-misi wali kota, yakni membentuk 10.000 wirausaha baru atau start up,” ucapnya. “Dengan ini diharapkan bisa mengangkat derajat masyarakat miskin menjadi lebih berdaya dan mandiri,” sambungnya. Dia menambahkan, bagi warga miskin juga akan diakomodasi pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga tidak perlu khawatir jika memerlukan bantuan kesehatan. Apalagi program unggulan lain yakni Dokter on Call di puskesmas-puskesmas se-Samarinda juga sudah berjalan sejak Desember lalu. “Semua ini akan dievaluasi berkala. Begitu juga payung hukum pada Perwali Nomor 12/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pro Bebaya akan terus disesuaikan,” ucapnya.
