BALIKPAPAN-Ketua DPRD Kota Balikpapan, ,Abdulloh, meminta pemerintah lebih tegas dalam mengatur jam edar kendaraan berbadan besar di dalam kota. Khususnya di turunan Muara Rapak, yang baru saja memakan korban jiwa.
“Silakan saja ada pengetatan jam operasional. Tapi khusus turunan Muara Rapak saya minta pemerintah tak memberi izin melintas bagi kendaraan besar,” kata dia.
Abdulloh memberi opsi agar kendaraan berbadan besar dialihkan lewat kawasan Alam Baru, Somber, sebagai jalur alternatif. Sebab, jalur Muara Rapak disebut politikus Partai Golkar ini merupakan jalur padat dan rawan terjadi kecelakaan.
Politikus yang akrab disapa Bang Doel ini juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim, mengkaji kontruksi jalanan menurun di Muara Rapak. “Jadi kalau bisa jalanan itu dibuat supaya lebih landai,” pinta Abdulloh.
Langkah ini, dinilai Abdulloh lebih realistis ketimbang mengharapkan anggaran dari Pemprov Kaltim untuk realisasi pembangunan fly over. “Jadi tidak perlu menunggu pembangunan fly over yang sarat kepentingan dan intrik politik. Kasihan rakyat yang terancam keselamatannya saat berkendara di situ,” ungkap Abdulloh.
Sementara soal pembangunan fly over, Abdulloh sejatinya memang berharap bisa terealisasi. Apalagi, kajian dan DED sudah cukup lama disiapkan Pemkot Balikpapan.
Namun karena kewenangan pembangunan fly over sekarang diambil Pemprov dan Pemerintah Pusat, maka Pemkot Balikpapan tak berhak dan tidak boleh menggunakan APBD Kota Balikpapan untuk membangun fly over tersebut.
Sejatinya, Abdulloh menilai pembangunan fly over bisa saja direalisasikan dengan APBD Provinsi Kaltim menggunakan anggaran force majeure. “Ini kan masuk kategori darurat, karena jalanan ini sudah banyak memakan korban jiwa. Kalau memang pusat dan provinsi tidak mampu, ya diserahkan saja lagi ke Pemkot Balikpapan,” tuntas dia. (hul)