MANAGED BY:
SABTU
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

KOLOM PEMBACA

Jumat, 21 Januari 2022 13:25
Perihal Presidential Threshold

Miftah Faried Hadintha
Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UGM


Mendekati Pemilu serentak 2024 mendatang, isu-isu sekitar pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan legislatif mulai berkecambah. Hal ini memang perlu disadari, sebab pada tahun-tahun Pemilu, mesin-mesin politik biasanya mulai dihidupkan dua tahun sebelum perhelatan di tempat pemungutan suara dilakukan.

Bahasan yang hari-hari ini menarik ialah pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penulis akan membahas Presidential Threshold (PT). Kendati terlihat memesona, PT sebetulnya memiliki celah yang patut dipersoalkan. Selain menanggalkan prinsip yang disediakan konstitusi, desain PT sesungguhnya juga mengkonfirmasi adanya kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Jadi secara singkat, boleh dikatakan, PT menciptakan iklim Pemilu eksekutif yang terbatas.

Logika Presidential Threshold Apabila dibandingkan dengan negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil, misalnya Amerika, tidak pernah ditemukan ambang batas dijadikan sebagai persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Istilah Threshold, sebetulnya, merujuk pada jumlah suara tertentu yang harus dipenuhi calon untuk dinyatakan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih, bukan syarat pencalonan. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 telah menyedikan ambang batas keterpilihan itu, yakni melalui Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) – jika ada dua putaran.

Di Indonesia, istilah threshold bergeser maknanya menjadi syarat pencalonan. Ihwal ini dapat dilacak dalam 5 ayat (4) UU 23 Tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Pasal 9 UU 42 Tahun 2008, dan diubah menjadi Pasal 222 UU 7 Tahun 2017.

Jika ditelusuri sekitar risalah-risalah sidang, ide awal dicantumkannya PT sebagai syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusulkan calon, hanya dapat diberlakukan dalam konteks Pemilu untuk memilih anggota legislatif dilaksanakan terlebih dahulu. Artinya, PT akan relevan dalam keadaan jika agenda untuk memilih eksekutif dan legislatif dibuat dalam waktu yang tidak bersamaan.

Walaupun relevan dalam situasi agenda Pemilu terpisah, sebetulnya mencantumkan PT di level undang-undang merupakan bentuk pembatasan munculnya ragam calon. Apabila ingin kembali ke konstitusi, terutama selama perdebatan yang muncul pada waktu perubahan konstitusi 1999-2002, akan ditemukan bahwa perumus sepakat untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik dapat mengusulkan calon Presiden, selama dinyatakan sebagai peserta Pemilu.

Artinya, original intent konstitusi menginginkan banyak pasangan calon yang akan dapat berkontetasi. Bagaimana dengan putusan MK? MK berkali-kali menyatakan PT merupakan open legal policy – pembentuk undang-undang diberi kebebasan untuk tetap mencantumkan atau tidak ambang batas persyaratan pencalonan itu.

Harus diingat, bahwa MK, terutama dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, membangun rancang bangun PT dalam konteks penguatan sistem presidensil, yakni dengan membangun koalisi permanen, agar terjadi penyederhanaan partai politik secara alamiah. Melihat bentangan empirik, koalisi permanen semacam itu tidak pernah diwujudkan. Lihat, misalnya, fenomena bersatunya kubu 01 dan 02 pada Pemilu 2019 silam.

Artinya, logika PT tidak saja tidak seirama dengan orginilalitas konstitusi, melainkan pula alasan pragmatis agar kekuasaan hanya dapat dipegang kumpulan tertentu. Kalaupun menggunakan putusan MK untuk dijadikan dasar penguat tetap dipertahankannya PT, konteks yang secara jelas didesain MK pun tidak dipatuhi. Singkatnya, ada dua “kecurangan” memakai logika PT: menentang originalitas konstitusi dan putusan MK.

Bukan Living Constitution

Dalam konteks pembacaan terhadap ayat konstitusi, baik individu, hakim, dan pembentuk undang-undang, dapat saja tidak berpegang pada makna asli yang disediakan hukum dasar. Cara penafsiran demikian dikenal dengan living constitution. Teori ini mengandaikan: dalam melakukan penafsiran atas konstitusi, boleh melepaskan diri dari originalitas konstitusi, atau mengkontekskannya dengan situasi kontemporer. Orang yang menggunakan sudut pandang ini, diiringi dengan pendekatan doctrinal, prudential, dan equitable.

Jika diletakkan dalam pemilihan Presiden, dapat saja pembentuk undang-undang, ketika menafsirkan Pasal 6A UUD NRI 1945, tidak berpegang kepada maksud asli perumus konstitusi. Singkatnnya, makna pasal-pasal konstitusi itu bisa diubah dari makna aslinya. Tapi ada yang harus diingat, hasil penafsirannya itu bertujuan menguatkan nafas fundamental dalam konstitusi, bukan sebaliknya.

PT “ala” Indonesia bukan hasil dari konstruksi living constitution. Setidaknya ada dua alasannya: Pertama, pelaksanaan Pemilu legislatif dan eksekutif tidak dilakukan terpisah. Ambang batas sebagai syarat bagi partai politik mengusulkan pasangan calon Presiden, sudah dipakai tahun 2019 lalu.

Pertanyaannya, apakah suara dari partai itu boleh dipakai lagi? Padahal tahun 2024 mendatang, diyakini ada perubahan daftar pemilih tetap yang, turut menentukan hasil suara partai politik. Artinya, PT tidak berdiri dalam situasi ke-kini-an dan ke-di-sini-an.

Kedua, membatasi partai politik kecil – jika tidak ingin mengatakan tidak bisa – untuk mengusulkan calon Presiden atau Wakil Presiden. Dalam pengalaman empat kali pemilihan Presiden, tidak pernah sekalipun partai politik – walaupun dalam keanggotaan partai punya sosok yang berpengaruh – yang mempunyai basis kecil dapat mengusulkan calon. Selalu partai elit yang – baik berasal dari anggotanya atau bukan – dapat mengusulkan calon. Singkatnya, partai politik peserta pemilu, yang oleh konstitusi diperkenankan dapat mengusulkan calon, terpaksa tidak dapat mengusulkan calon, dan berkoalisi agar mendapat dukungan signifikan.

Pertaruhan Daulat Rakyat

Sistem presidensil mengandaikan, daulat rakyat diserahkan secara terpisah kepada eksekutif dan legislatif. Dua cabang kekuasaan itu tidak dapat saling memengaruhi. Makanya, PT sebetulnya mempunyai anasir parlementer. Sebab memaksa warga negara hanya memilih pasangan calon yang mempunyai suara tertentu hasil pemilu legislatif.

Anasir parlementer bukan sesuatu hal yang harus ditakuti. Hanya harus dicatat, perumus konstitusi, tahun 1999-2002, bersepakat dan berkomitmen memperkuat sistem presidensil. Hendaknya komitmen itu yang dirawat dan diwujudkan. Karenannya, bagaimanapun tambahan syarat pemilihan Presiden, selama ditujukan memperkuat sistem presidensil, mesti dituntaskan. Sementara jika berlaku sebaliknya, atau bahkan merenggut daulat rakyat harus dinegasikan.

PT menyebabkan warga negara harus memilih sesuai dengan calon yang diusulkan partai politik yang memperoleh suara tertentu. Sementara, warga negara tidak dapat diberi calon alternatif mempunyai potensi nyata.

PT melahirkan polarisasi dan pembelahan. Menariknya, pembelahan itu seakan tidak ada maknanya lagi, yakni ketika elit bersepakat berkoalisi saat menjalankan pemerintahan. Pemilu 2019 lalu mengkonfirmasi pernyataan ini. (luc)


BACA JUGA

Jumat, 20 Mei 2022 10:57

Ketika Kesopanan Mampu Mendiskon Hukuman

Rika Noviliasari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda…

Kamis, 19 Mei 2022 12:47

Kurikulum Merdeka Untuk Pemulihan Pendidikan

Mohammad TaufiqASN SD Negeri 005 Sungai Pinang   Pandemi Covid-19…

Selasa, 17 Mei 2022 11:10

Majalah Dinding, Literasi Sederhana

Rusmini ASN SD Negeri 006 Samarinda Ulu    Kelas 1…

Selasa, 17 Mei 2022 11:09

Indonesia Menggambar: Deklarasi Hari Menggambar Nasional

Sriningsih Hutomo MEI menjadi bulan penuh warna dan guratan emosi…

Selasa, 17 Mei 2022 11:07

Menyorot Kinerja Keuangan Daerah, Serta Aplikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Ferdy Sukmadianto ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim     Kinerja…

Jumat, 13 Mei 2022 10:59

Seleksi KOSN 2022 Bertahap

Haspul Anwar SD 003 Samarinda Utara   Kompetisi Olahraga Siswa…

Jumat, 13 Mei 2022 10:59

Penjelasan Unknown Hepatitis yang Menyerang Anak

Ferry Fadzlul Rahman Dosen Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur…

Selasa, 10 Mei 2022 10:42

Menanti Gebrakan Tim Transisi

Oleh: Dr Isradi Zainal Rektor Universitas Balikpapan     ALHAMDULILLAH…

Senin, 09 Mei 2022 21:49

Rektor ITK, Dari Sebuah Jarak

Oleh : Imran Duse   "Tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, …

Jumat, 06 Mei 2022 16:57

Kesadaran Pasca-Ramadan

Oleh : Bambang Iswanto    Seiring dengan masuknya 1 Syawal,…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers