MANAGED BY:
SABTU
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

KALTIM

Jumat, 21 Januari 2022 12:14
Wabup Susul Muliadi ke KPK, Muhdar: Pak Hamdam Bisa Teken DPA
Petugas KPK periksa kantor bupati PPU.

Belum ditandatanganinya dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Penajam Paser Utara (PPU) 2022 oleh Plt Sekkab Muliadi, bikin puyeng Wakil Bupati (Wabup) PPU Hamdam.

 

PENAJAM – Masalahnya, karena dokumen itu belum diteken menghambat pencairan anggaran di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Termasuk, pencairan gaji untuk ribuan pegawai di lingkungan Pemkab PPU.

Diketahui, Plt Sekkab PPU Muliadi turut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud. Mereka diduga terlibat tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi pada Rabu (12/1) di Jakarta.

Agar DPA bisa ditandatangani, Wabup PPU Hamdam bersama Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi berangkat ke Jakarta, Rabu (19/1). Tujuannya ke kantor KPK. “Saya bersama ketua dewan ke Jakarta. Mau konsultasi ke KPK dulu bagaimana caranya,” kata Hamdam.

Sebab, menurut dia, atas dasar konsultasi ke Biro Hukum Setprov Kaltim dan Komunikasi via telepon dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa secara hukum harus Muliadi yang teken.

Kedatangannya ke KPK, lanjut dia, juga untuk mencari informasi apakah ada kemungkinan Muliadi diperbolehkan menandatangani dokumen penting itu, mengingat yang bersangkutan sedang tersangkut perkara pidana.

“Kalau tidak, tentu, kami akan mencari langkah hukum lainnya. Karena kami tidak bisa apa-apa sebelum ada legalitasnya,” katanya.

Senyampang di Jakarta, kata Hamdam, sekaligus berkonsultasi ke Kemendagri. “Kebetulan Pak Gubernur juga ada di Jakarta dan sekalian bertemu beliau,” katanya. Gubernur juga membawa SK plt bupati PPU untuk Hamdam.

Sebelumnya, Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman Samarinda Muhammad Muhdar mengatakan, belum ditekennya DPA APBD PPU itu sangat mengganggu kelancaran pencairan anggaran. Terutama gaji ASN dan THL. “Pak Hamdam bisa meneken ini kalau statusnya sudah ditetapkan sebagai bupati definitif. Tapi kan lama,” kata Muhdar.

Ia menyarankan, Pemkab PPU di samping meminta saran Kemendagri sekaligus minta asisten I Setprov Kaltim agar cepat bersikap untuk mengisi dua kekosongan jabatan sekaligus. Yaitu ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dalam hal ini sekkab, dan bupati selaku otorisator pengguna APBD. (ari/kri/k16)


BACA JUGA

Jumat, 20 Mei 2022 14:44

4.910 KK Terdampak Banjir di Kecamatan Tabang Kukar

SAMARINDA - Sebanyak 4.910 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir terjadi…

Jumat, 20 Mei 2022 13:48

Tak Punya Kewenangan Beri Sanksi

MESKIPUN PT KPC telah terbukti melakukan pencemaran, namun Dinas Lingkungan…

Jumat, 20 Mei 2022 13:47

Terbukti Cemari Kebun Sawit, KPC : Kami Siap Selesaikan Masalah

Pencemaran di lahan kebut sawit akibat aktivitas pertambangan PT KPC…

Jumat, 20 Mei 2022 13:44

Rujab Bupati PPU Terancam Mandek, Dana Tambahan Rp 2,8 Miliar Tak Terakomodasi APBD 2022

Pembangunan rumah jabatan (rujab) bupati Penajam Paser Utara (PPU) di…

Jumat, 20 Mei 2022 13:43

Datangi Kejari PPU, Tokoh Masyarakat Tanya Kasus Tipikor

PENAJAM-Tiga belas tokoh masyarakat (tomas) Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu,…

Jumat, 20 Mei 2022 11:10

Kaitan Korupsi Jiwasraya, Aset PT GBU Senilai Rp 10 Triliun Akan Disita

SENDAWAR – Untuk kesekian kalinya, tim eksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung)…

Jumat, 20 Mei 2022 11:04

Akses Rantau Pulung Menunggu Putus, Badan Jalan Sisa 2 Meter, Berharap KPC Bisa Memperbaiki

Perbaikan kerusakan jalan di Rantau Pulung tak bisa lagi dengan…

Jumat, 20 Mei 2022 11:01

Tingkatkan SDM Nelayan Binaan, PKT Gelar Pelatihan Servis Mesin Ketinting dan Dongfeng

Tingkatkan keterampilan nelayan binaan dalam mendorong produktivitas melaut, PT Pupuk…

Kamis, 19 Mei 2022 12:50

Arus Balik Jalur Laut Belum Berakhir, Tiga Jadwal Kedatangan Kapal Potensi Dipadati Penumpang

BONTANG – Arus balik masih terjadi di Pelabuhan Loktuan. Terbaca…

Rabu, 18 Mei 2022 13:13
Perubahan Iklim Pacu Peningkatan Suhu, Dunia Usaha Dituntut Percepat Pengendalian Emisi Gas pada 2040

Sebagai Pelaku Terdepan di Industri Petrokimia, PKT Berkomitmen Kurangi Emisi CO2 30 Persen pada 2030

JAKARTA–Di tengah fenomena perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers