BOYONGAN ke ibu kota negara (IKN) baru tentu tak hanya melibatkan presiden dan wakil presiden (wapres) saja. Sejumlah kementerian dan lembaga juga akan dipindahkan lengkap bersama aparatur sipil negaranya (ASN).
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, proses pemindahan ASN bakal dilakukan pada awal 2024. Sudah ada draf peta jalan pemindahan ASN yang dibuat oleh pemerintah. Namun sayangnya, draf tersebut enggan dibeberkan olehnya. “Masih lama (pemindahannya) 2024 awal. Draf belum bisa diumumkan terbuka dulu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (18/1).
Sementara itu, mengutip laman IKN.go.id disebutkan bahwa mobilisasi/pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN baru bakal dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun. Dimulai pada 2023– 2027, dengan proporsi kurang lebih 20 persen di tiap tahunnya atau 25.500 orang per tahun.
Akan ada kementerian/lembaga yang diprioritaskan dalam perpindahan di tahap awal ini. Dengan pemindahan bertahap itu diharapkan, saat presiden dan wapres pindah ke IKN pada 2024, sebanyak 20 persen ASN sudah siap beroperasi di IKN.
Pemindahan secara bertahap itu pun pernah disampaikan oleh Tjahjo sebelumnya. Melalui skema tersebut, diharapkan upacara kenegaraan pada 17 Agustus 2024 mendatang sudah bisa diperingati bersama oleh segenap pejabat dan ASN kementerian serta lembaga di IKN baru.
Selain itu, ia menegaskan, pemindahan ASN dari Jakarta ke Kaltim merupakan penugasan negara. Sehingga, bagi ASN yang enggan dipindahkan ke IKN baru bisa keluar dari institusinya. “Kami ingin kayak TNI dan Polri sesuai penugasan. Kalau tidak mau, silakan keluar,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakrulloh enggan banyak berkomentar mengenai rencana pemindahan ASN. Menurutnya, proses pemindahan ASN belum akan dilakukan dalam waktu dekat. “Masih lama pemindahan itu,” katanya singkat. (mia/JPG/rom/k15)
