MANAGED BY:
JUMAT
21 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Sabtu, 15 Januari 2022 11:36
Tak Valid, Ribuan KTP-el di Kutim Dimusnahkan

Punya Identitas Penduduk Ganda Bisa Dipidana

SESUAI ATURAN: Ribuan KTP-el dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas Disdukcapil Kutim, (13/1)

SANGATTA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur telah memusnahkan 1.729 kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) tidak valid. Dengan rincian, blanko KTP nasional 12 keping, ganti foto 9 keping, pendatang 689 keping, perubahan data 802, dan KTP rusak 207 keping. Semua KTP yang dikumpulkan sejak Oktober tahun lalu itu dimusnahkan dengan cara dibakar.

Dikatakan Plt Kadisdukcapil Kutim Dr Sulastin, memang seharusnya dimusnahkan dengan pembakaran. Cara itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 104/2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

“Di dalamnya diatur tentang tata cara pemusnahan. Semua dokumen tidak valid harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Termasuk KTP, kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya,” jelasnya, (13/1).

Dia memastikan, akan menyesuaikan aturan, bahwa pemusnahan KTP-el tidak valid akan dilakukan secara berkala dan dibakar secara rutin. Sehingga tidak terjadi penumpukan.

“Apalagi setiap hari pasti ada yang ditarik (KTP-el). Umumnya KTP-el yang diserahkan untuk perubahan data, misalnya alamat dan status perkawinan. Ada juga karena kerusakan,” ungkapnya.

Penarikan KTP invalid untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Apalagi bisa disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga setiap pergantian data harus diambil untuk dimusnahkan.

“Kalau ada masyarakat yang masih memegang dua KTP-el, seharusnya mengembalikan. Jika tidak ada sanksi pidana bagi yang dengan sengaja tidak menyerahkan,” sebutnya.

Sanksi tersebut diatur dalam Undang-undang 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 63 menyebutkan, bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan atau memiliki KTP lebih dari satu bisa dipidanakan paling lama dua tahun dan denda Rp 25 juta.

“Karena banyak kasus kehilangan, sekalinya ketika bersih-bersih rumah ketemu. Ini sering terjadi. Maka, sebaiknya warga segera mengembalikan jika memang seperti itu. Ini juga berlaku untuk seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil,” pungkasnya. (dq/ind)

 


BACA JUGA

Jumat, 21 Januari 2022 12:14

Wabup Susul Muliadi ke KPK, Muhdar: Pak Hamdam Bisa Teken DPA

Belum ditandatanganinya dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Penajam Paser…

Kamis, 20 Januari 2022 21:44

Dukung Percepatan Herd Immunity, Pupuk Kaltim Gelar Vaksinasi Tahap Dua bagi Anak di Kota Bontang

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) bekerjasama dengan Kodim 0908/Bontang…

Kamis, 20 Januari 2022 17:34

Lindungi Masyarakat dengan Program JKN, Kutim Raih UHC Award Pada Masa Pandemi

SANGATTA – Meski pandemic covid-19 masih melanda Indonesia, bukan menjadi…

Rabu, 19 Januari 2022 22:43

Dukung Fasilitas Ibadah Masyarakat, Pupuk Kaltim Resmikan Tempat Wudhu Masjid Al Jabal Perumahan BSD

Hadirkan fasilitas publik untuk mendukung aktivitas ibadah masyarakat, PT Pupuk…

Rabu, 19 Januari 2022 22:40

Wujudkan Situasi Aman dan Kondusif, Pupuk Kaltim Perkuat Kerjasama Pengamanan Obvitnas dengan Polda Kaltim

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) menggelar penandatanganan pedoman kerjasama…

Selasa, 18 Januari 2022 13:00

Staf Ditangkap, Kadisdikpora PPU Tidak Tahu

JUSMAN, kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Pemuda dan…

Selasa, 18 Januari 2022 12:23

Ketua DPD RI Soroti Tiga Hal, Wabup Berau: Soal CSR Kami Akan Kawal

Kunjungan dua hari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia,…

Selasa, 18 Januari 2022 12:14

Elpiji 3 Kg Bakal Dihapuskan

TANA PASER - Keberadaan elpiji subsidi tabung isi 3 kilogram…

Selasa, 18 Januari 2022 12:12

“Insentif ASN Hak Pegawai Harus Ditunaikan”

PEKERJAAN rumah (PR) Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam…

Selasa, 18 Januari 2022 12:11

Interpelasi F-PKS Jalan Terus, Pasca-OTT Bupati PPU, Tohar Digadang-gadang Kembali Jabat Sekkab

Wacana hak interpelasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPRD…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers