MANAGED BY:
SELASA
25 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Sabtu, 15 Januari 2022 11:18
DMO Dihapus, PLN Berpotensi Beli Batu Bara Sesuai Harga Pasar, Waswas Tarif Listrik Naik

Krisis batu bara untuk PLN di Kaltim bisa dihindari. Mengingat provinsi ini merupakan salah satu daerah pemasok emas hitam terbesar di Indonesia.

 

BALIKPAPAN-Pembentukan badan layanan umum (BLU) dan dihapuskannya domestic market obligation (DMO) memiliki tujuan baik. Menarik perusahaan tambang untuk tidak terlalu tergiur mengekspor batu bara di tengah lonjakan harga. Hingga bisa mengikis krisis energi dari batu bara di dalam negeri.

“Perusahaan ‘kan lebih tertarik ekspor karena harganya saat ini jomplang sekali jika dibandingkan DMO yang ditetapkan pemerintah,” ungkap pengamat kelistrikan Bob Soelaiman Effendi, Kamis (13/1).

Dia menyebut, lewat BLU, pemerintah menciptakan kondisi bagi perusahaan. Di mana menjual batu bara ke PLN sama menariknya dengan ekspor. Itu disebut hal positif. Sayangnya, keberadaan BLU disebutnya punya risiko merugikan penambang. Jika disparitas harga antara iuran yang disebut akan dipungut BLU kepada perusahaan nilainya tidak terlalu jauh dengan harga pasar, maka itu tak masalah.

“Tapi bisa dibayangkan, dengan kondisi saat ini dengan disparitas harga yang tinggi (jika dibandingkan pada DMO), berapa pungutan yang akan dikenakan BLU ke penambang? Apakah penambang mau dikutip dengan disparitas harga yang tinggi?” ungkapnya.

Belum lagi pungutan yang juga dibebankan ke penambang oleh Kementerian Keuangan berupa royalti. Artinya, penambang akan memiliki dua beban iuran. “Pertanyaannya lagi, apakah mau penambang dobel bayar kutipan,” imbuhnya.

Konsep BLU dalam undang-undang energi disebutnya sebagai modal pembangunan nasional. Jika pemerintah akhirnya menyerahkan penanganan sumber energi berdasarkan harga pasar melalui BLU, maka akan bertentangan dengan UUD 1945. Yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Ini (batu bara) sudah milik negara, masa dibeli dengan harga pasar,” tegasnya.

Bob tak ingin menduga-duga bakal seperti apa dana yang dipungut BLU dari penambang nantinya. Namun becermin dari kasus yang sudah ada, sejumlah pengelolaan dana yang dipegang BLU diduga bermasalah.

Bob mencontohkan, BLU yang khusus mengutip dana kewajiban pelayanan umum (KPU). Dikontribusi oleh pelaku bisnis telekomunikasi yang menyumbang sebesar 1,25 persen dari pendapatan usaha. Dana itu disetor kepada pemerintah di setiap kuartal.

“Tapi, dana ini akhirnya disoroti. Yang seharusnya untuk kepentingan internet dan komunikasi di daerah, diduga diselewengkan untuk kepentingan partai politik tertentu,” ucapnya.

Artinya, dia menyangsikan soal pertanggungjawaban BLU. Berbeda dengan royalti yang lebih akuntabilitas dan transparan. Karena langsung dikutip dan dikelola negara melalui kementerian. “Karena itu dengan kasus yang ada sebelumnya, patut dipertanyakan soal akuntabilitas dan transparansi BLU ini,” imbuhnya.

Di sisi lain, dengan dihapuskannya DMO, maka ada risiko kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Karena, meski melalui BLU, jika terjadi disparitas dengan harga pasar yang tinggi, potensi PLN membeli batu bara dengan harga tinggi atau sesuai pasar tetap ada. Sehingga, menaikkan biaya pokok produksi (BPP) listrik. Sementara BPP listrik yang dihasilkan dari energi fosil seperti batu bara dan minyak dan gas, 70 persennya bersumber dari harga bahan bakar. Sementara harga batu bara cenderung fluktuasi.

“Berbeda jika sumber bahan bakarnya dari nuklir, thorium, hidro, dan geothermal. Yang hanya 5 persen dari BPP. Di sini, pentingnya volatilitas yang sampai saat ini jarang sekali dibahas dan diperhatikan oleh banyak pihak,” ungkap Bob.

Dirinya juga sependapat jika PLN Batu Bara dibubarkan sebagai imbas dari krisis pasokan emas hitam untuk keperluan pembangkit listrik. Karena sejak dibentuk, anak perusahaan PLN itu tak memiliki andil apapun untuk mengamankan pasokan batu bara untuk PLTU PLN dan anak perusahaan (securing business sustainability).

“PLN Batu Bara dari awal ‘kan harusnya punya tambang sendiri. Ini malah jadi broker. Sehingga, selama ini PLN hanya mengandalkan DMO dari penambang swasta,” ungkapnya.

Bob juga menyoroti soal kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disebut punya peran masif dalam krisis batu bara. Di mana selama ini harusnya bisa mengendalikan dan mengawasi jumlah ekspor batu bara yang dilakukan perusahaan tambang. Laporan rencana kerja yang dilakukan penambang pun selama ini melalui Kementerian ESDM.

“Jadi ke mana saja Kementerian ESDM ini. Rencana kerja tahunan lah yang tanda tangan mereka. Lalu ujug-ujug umumkan hentikan ekspor seketika. Kalau kebijakan itu lahir tiga bulan lebih awal bisa dimaklumi. Artinya Kementerian ESDM sudah bisa membaca situasinya. Ini ‘kan aneh,” bebernya.

Menurutnya situasi saat ini harusnya tak semua dibebankan ke PLN. Hingga sejumlah direktur dipecat. “Izin produksi dan ekspor di ESDM, namun PLN yang dikorbankan. Iya, ada masalah internal di PLN. Tapi, ‘kan masalah awalnya ada masalah monitoring di ESDM,” tambahnya.

Soal TDL, Bob menyebut sudah direncanakan sejak tahun-tahun sebelumnya oleh pemerintah. Apalagi saat harga pasar batu bara melonjak dan krisis energi di Eropa tahun lalu. Pandemi pun membuat penyedia energi mengurangi produksi. Namun, ke belakang permintaan energi melonjak. Tetapi, tidak dibarengi dengan suplai yang memadai.

“Banyak yang sudah mengantisipasi kenaikan TDL. Ambil faktanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Lalu, kebijakan upah minimum yang kurang dari 1 persen. Kalau TDL jadi naik, bayangkan inflasi yang akan terjadi. Ujung-ujungnya yang dikorbankan rakyat kecil,” ungkapnya.

BATU BARA AMAN

Apapun rencana pemerintah menjaga pasokan batu bara dalam negeri akan dipatuhi PLN. Termasuk soal penentuan harga, dihapuskannya domestic market obligation (DMO), pembentukan badan layanan umum (BLU) hingga wacana pembubaran PLN Batu Bara.

“Apapun keputusannya, concern kami yaitu menjaga pasokan batu bara terjamin dan listrik tersedia bagi masyarakat. Pemerintah tentunya memiliki kebijakan yang terbaik terkait pengelolaan batu bara,” ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dikutip dari rilis yang diterima Kaltim Post, Rabu (12/1).

Berbagai keputusan internal juga dilakukan PLN. Salah satunya merombak kontrak beli batu bara. Ia memastikan PLN melakukan kontrak jangka panjang dengan para penambang yang memiliki kredibilitas untuk memasok sesuai kualitas dan spesifikasi serta volume yang sesuai kebutuhan PLTU.

Selain itu, mengubah pembelian batu bara dari yang sebelumnya sebagian melalui penjual menjadi pembelian langsung dari penambang. Skema pembelian juga didorong menjadi cost, insurance and freight (CIF/beli batu bara dengan harga sampai di tempat tujuan). Sehingga memastikan semua sampai tujuan dengan lebih baik. “Mengingat operasional PLTU itu bersifat jangka panjang. Maka PLN perlu mengamankan ketersediaan batu bara dalam jangka panjang,” tambah Darmawan.

Fleksibilitas kontrak itu tadinya memang untuk mengantisipasi fluktuasi demand listrik yang memengaruhi keperluan pasokan batu bara. Sehingga, diharapkan PLN lebih mendapat kepastian ketersediaan energi primer batu bara dan kepentingan PLN menyediakan listrik secara andal untuk memenuhi keperluan nasional bisa terwujud.

“Untuk menghindari krisis pasokan batu bara terulang. Secara jangka pendek, PLN terus memastikan detail semua eksekusi pasokan baru bara berjalan lancar di lapangan,” sebutnya.

Di Kaltim, PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Kalimantan juga mengklaim sebelum atau setelah larangan ekspor batu bara, kondisi pasokan untuk PLTU Teluk Balikpapan yang dikelola PLN tak pernah mengalami kendala.

Rilis yang diterima awak media dari PLN UIKL menjelaskan, stok batu bara untuk PLTU Teluk Balikpapan milik PLN berkapasitas 2x110 MW saat ini dalam kondisi aman dengan konsumsi batu bara harian sebanyak 3.000 metrik ton (MT) per hari. “PLN berupaya menjaga pasokan batu bara, sehingga stok berkisar antara 20 hingga 25 hari operasi (HOP),” ujar perwakilan PLN UIKL yang dihubungi media ini.

Selebihnya, terkait rencana penghapusan DMO, pembentukan BLU hingga potensi adanya kenaikan tarif dasar listrik akibat kebijakan pemerintah, semua akan dipatuhi PLN berdasarkan pernyataan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. “Sesuai rilis resmi terbaru yang dikeluarkan PLN,” kata perwakilan PLN UIKL tersebut melalui pesan WhatsApp tersebut. (rdh/rom/k15)


BACA JUGA

Minggu, 23 Januari 2022 23:22

Tiga Pembeli Pertama Menerima Honda All New BR-V Secara Perdana

SAMARINDA- Sejak diluncurkan pada awal Desember tahun 2021 kemarin, akhirnya…

Sabtu, 22 Januari 2022 12:00

KFC Indonesia Hadirkan Kembali Hot & Cheesy Chicken dalam Golden Combo

BALIKPAPAN – Masih inget ayam krispi Hot & Cheesy KFC…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:32

139 Perusahaan Diperbolehkan Ekspor Batu Bara

JAKARTA – Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian…

Jumat, 21 Januari 2022 12:11

Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter, Masih Ada Ritel yang Melanggar

Penetapan harga minyak goreng sebesar Rp 14 ribu per liter…

Jumat, 21 Januari 2022 12:09

Konsumsi Masyarakat Tumbuh 20 Persen

SURVEI Konsumen Bank Indonesia periode Desember 2021 mengindikasikan bahwa keyakinan…

Kamis, 20 Januari 2022 09:09

Insentif PPnBM LCGC Jaga Utilisasi Industri Penunjang

JAKARTA - Pemerintah melanjutkan insentif pajak penjualan atas barang mewah…

Kamis, 20 Januari 2022 09:08

Genjot Produksi, PTPN X Perluas Lahan Tembakau

SURABAYA – Kebutuhan terhadap tembakau terus meningkat. Potensi itu pun…

Kamis, 20 Januari 2022 09:03

Bincang Bareng Director of Operation Platinum Hotel Indonesia; Soegianto

Platinum Hotel Group terus berkembang. Membangun hotel-hotel di daerah bisnis,…

Kamis, 20 Januari 2022 09:01

Pengembangan Jaringan Tunggu Pusat, Penjualan Astra Motor Sudah Pulih

BALIKPAPAN – Meski masih mengalami penurunan, Astra Motor Kaltim tetap…

Kamis, 20 Januari 2022 09:00

Subsidi Bunga KUR 3 Persen Berlanjut

Pemerintah kembali melanjutkan pemberian subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers