MANAGED BY:
RABU
26 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 15 Januari 2022 10:51
OTT AGM, KPK Sita Uang Rp 1,4 Miliar, Ombudsman Ngaku Sudah Endus Gelagat
Barang bukti berupa uang yang disita KPK.

Sambil tertunduk dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) muncul ke publik Kamis malam (13/1).

 

JAKARTA- AGM resmi ditetapkan tersangka kasus dugaan menerima suap pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di PPU. Selain AGM, status tersangka juga diberikan kepada MI alias Muliadi (Plt Sekda PPU), EH alias Edi Hasmoro (kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU), JM alias Jusman (kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU), NAB alias Nur Afifah Balqis (swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan), dan AZ alias Achmad Zuhdi atau Yudi (pemberi suap, swasta).

Dalam keterangan persnya tadi malam di Gedung KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) berawal dari informasi adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan para rekanan proyek di PPU, Rabu (12/1). Selanjutnya, tim pun KPK bergerak. Selain di Jakarta, petugas KPK juga terbang ke Kaltim. Sehari sebelumnya, kata dia, pada Selasa (11/1), atas perintah AGM, terjadi pertemuan di salah satu kafe di sekitar Pelabuhan Semayang Balikpapan. Pada pertemuan itu, terjadi pengumpulan sejumlah uang dari kontraktor.

Jumlah uang yang terkumpul sekitar Rp 950 juta. Kemudian dilaporkan ke AGM. Atas perintah AGM, uang tersebut agar dibawa ke kediaman AGM di Jakarta. Kemudian, AGM mengajak beberapa orang ke salah satu mal dengan membawa uang tersebut. Atas perintah AGM, uang ditambah sebesar Rp 50 juta dari rekening atas nama NA, sehingga nilainya Rp 1 miliar. Lalu dimasukkan dalam sebuah koper yang telah disiapkan. Ketika AGM berjalan keluar dari lobi mal, petugas KPK kemudian melakukan penangkapan beserta pihak lain di Jakarta disusul di Kaltim.

Selain itu, tim KPK menemukan sejumlah uang yang tersimpan dalam rekening bank milik NA sebesar Rp 447 juta. Uang itu diduga milik AGM yang diterima dari para rekanan. KPK juga menyita sejumlah barang. Alexander menegaskan, KPK telah mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat AGM dan tersangka lainnya. “Sehingga KPK meningkatkan kasusnya ke tingkat penyidikan,” ujarnya.

 

Kronologi Perkara

 

Alexander menuturkan, terdapat beberapa proyek di Dinas PU dan Tata Ruang PPU serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU. Dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar. Antara lain, proyek MYC peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur nilai kontrak Rp 58 miliar. Lalu pembangunan gedung perpusatan senilai Rp 9 miliar. Adanya proyek itu, AGM diduga memerintahkan Plt Sekda PPU, kepala Dinas PU dan Tata Ruang PPU, kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU agar mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa rekanan yang mengerjakan proyek fisik. Selain itu, AGM diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan perizinan HGU kebun sawit dan perizinan pemecah batu di Dinas PU dan Tata Ruang PPU. AGM juga diduga menerima uang dari tersangka AZ yang mengerjakan proyek jalan senilai Rp 1 miliar.

 

Tanggapan Wakil Bupati PPU

 

Ditemui di kantor Bupati PPU kemarin, Wakil Bupati (Wabup) PPU Hamdam kepada wartawan mengimbau kepada pegawai aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga honorer agar tetap bekerja melayani masyarakat seperti biasa. Begitu juga kepada masyarakat agar tidak terjadi pro dan kontra sembari menunggu berita resmi dari KPK. “Saya turut prihatin dengan kejadian ini,” kata Hamdam.

Ia mengetahui kabar OTT KPK itu setelah ia bangun untuk salat Subuh, Kamis (13/1). Ia membuka HP dan mendapati sudah ramai informasi berkaitan ini yang masuk ke telepon selulernya. Saat ditanya apakah ia mengetahui keberangkatan bupati ke Jakarta dan bersama siapa saja, Hamdam mengatakan, tidak tahu. Lagipula dirinya dan AGM sudah tidak aktif berkomunikasi.

Sementara itu, saat menjadi narasumber di program dialog salah satu TV nasional tadi malam, anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, bukan hal mengherankan di balik operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud. Dia menyatakan, jauh hari sebelum bupati PPU ditangkap KPK pada Rabu (12/1), Ombudsman RI telah mencium gelagat. Pertanda itu, tidak terlepas dari sejumlah temuan malaadministrasi di PPU.

 “Kami sebenarnya di Ombudsman, beberapa bulan lalu menyampaikan sejumlah persoalan yang ada di kabupaten ini (PPU). Gelagatnya sudah kelihatan, yang kami sebut sebagai malaadministrasi. Ada sejumlah hal. Pertama, pembangunan rumah jabatan yang sangat mewah di tengah masa-masa sulit, masa pandemi,” ungkapnya. Diketahui, pembangunan rumah jabatan bupati PPU mendadak jadi sorotan tahun lalu. Karena di tengah krisis anggaran, pemkab membangun proyek itu senilai Rp 34 miliar. Ironisnya, dengan anggaran sebesar itu, rumah jabatan yang dibangun di kawasan coastal road seluas 2 hektare di Sungai Parit, Kecamatan Penajam, belum rampung. Bangunannya tetap terlihat mencolok.

 Pembangunan rumah jabatan menuai sorotan publik lantaran dianggap menghabiskan anggaran besar. Padahal, Pemkab PPU pada tahun lalu tengah terbebani dengan defisit anggaran Rp 700 miliar lebih. Kembali ke Endi Jaweng. Poin kedua tentang temuan malaadministrasi di PPU adalah, penundaan atau berlarut-larutnya pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan pasien Covid-19, periode Agustus-Desember Tahun Anggaran 2020, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam

 “Ombudsman sendiri sudah menyampaikan rekomendasi. Artinya, tindakan malaadministrasi ini harus dibaca sebagai pintu masuk berbagai perilaku koruptif, bahkan kemudian tindakan korupsi itu sendiri,” ungkapnya. Tak hanya Ombudsman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan sampai menegur secara tertulis bupati PPU pada Agustus 2021 lantaran lambat mencairkan insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda). Besaran innakesda yang belum dibayarkan sejak Januari hingga Juni 2021 oleh Pemkab PPU sebesar Rp 20.987.474.581.

 Oleh karena itu, menurut penggiat Forum Masyarakat Parlemen Indonesia (FORMAPPI) itu, kasus yang terjadi saat ini dengan Pemkab PPU yang menyeret bupati, bukanlah hal mengherankan. Lagi pula, dari indeks penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dirilis Ombudsman belum lama ini, posisi Kabupaten Penajam Paser Utara juga kurang bagus. “Jadi bicara tentang sistem, khusus Penajam Paser Utara, saya kira membuka peluang terjadinya korupsi,” tutur Endi Jaweng. (ari/riz2/k16)


BACA JUGA

Rabu, 26 Januari 2022 13:48

Keluarkan Asap Putih, KM Pantokrator di Pelabuhan Samarinda Terbakar

Keluarkan Asap Putih, KM Pantokrator di Pelabuhan Samarinda Terbakar SAMARINDA…

Selasa, 25 Januari 2022 21:39

Ditpolair Ungkap Illegal Logging Senilai Rp 2 Miliar

BALIKPAPAN-Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus illegal…

Selasa, 25 Januari 2022 12:59

PKPU Perlu Segera Dituntaskan

KESEPAKATAN tanggal pemungutan suara akan menandai dimulainya tahapan pemilu. Apa…

Selasa, 25 Januari 2022 12:58

Pileg-Pilpres 14 Februari, Pilkada 27 November 2024

JAKARTA – Pemerintah melunak terkait tarik ulur penetapan tanggal pemungutan…

Selasa, 25 Januari 2022 12:24

Pasca-Blokade Tol Balsam Selama 7 Jam, Rugi Materi, Rugi Layanan

BALIKPAPAN–Penutupan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kilometer 6, Manggar, selama tujuh…

Selasa, 25 Januari 2022 12:23

Manipulasi Data Royalti Tambang, Dituntut Delapan Tahun Penjara

SAMARINDA–Jaksa Melva Nurelly dan Rosnaeni Ulva menilai ada kerugian negara…

Selasa, 25 Januari 2022 12:23

Jadi Teladan, Rusdiansyah Aras Terima Penghargaan sebagai Tokoh Pers

Selalu menjaga prinsip jurnalistik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, jadi…

Selasa, 25 Januari 2022 12:21

Edy Mulyadi Minta Maaf, Jangan Sampai Substansi Pemindahan IKN Teralihkan

SAMARINDA–Publik dihebohkan dengan pernyataan Edy Mulyadi, yang dianggap merendahkan warga…

Selasa, 25 Januari 2022 12:20
Kecelakaan Maut di Turunan Muara Rapak

Bukan Hanya Sopir, Pemilik Kendaraan sampai Petugas Uji Kir Harus Diusut

Servis rem terakhir truk kontainer yang memicu kecelakaan lalu lintas…

Selasa, 25 Januari 2022 11:27

Pimpinan DPD Berharap Kepala Otorita IKN dari Putra Daerah Kalimantan

 Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengusulkan Kepala Otorita Ibu Kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers