SAMARINDA–Penjaringan calon Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim mengerucut ke tiga kandidat. Mereka, Sri Wahyuni (kepala Dinas Pariwisata Kaltim), Diddy Rusdiansyah (kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim), dan Ismiati (kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltim).
Satu di antara tiga nama itu bakal diusulkan Gubernur Kaltim Isran Noor ke Kemendagri untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan M Sa’bani yang purnatugas akhir Januari 2022. Kedekatan emosional hingga prestasi ketiga figur itu dengan gubernur jadi poin krusial untuk mengisi peran sentral sekprov. Terlebih, sekprov punya tugas melekat selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga posisi sebagai panglimanya para ASN di Benua Etam untuk mengejawantahkan visi-misi kepala daerah dalam program kerja.
“Uniknya, dari ketiga nama tidak ada dari jalur Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” ucap pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman dikonfirmasi Kaltim Post, (12/1). Menurut dia, kemudahan dilirik untuk diusulkan kepala daerah ke Kemendagri selalu pernah mencicipi kursi pejabat teras Bappeda. Alasannya, Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang bisa merangkai koordinasi ke semua instansi di pemprov.
Terlebih, pola Isran Noor membangun komunikasi dengan para ASN sejak awal teramat abstrak. “Membuat bingung publik,” katanya. Sebagai contoh, tak ada kedekatan secara jelas Isran dengan ketiga kandidat tersebut. Bahkan, semua kepala OPD di lingkungan Pemprov justru mendapatkan porsi yang nyaris serupa untuk kedekatan. Dengan begitu, sambung Budiman, jalur prestasi yang masih bisa ditakar publik. Namun, lagi-lagi, tak banyak yang bisa diketahui publik secara menyeluruh dari ketiga figur ini.
Seperti Ismiati yang mengisi kursi kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Peran instansi yang dipimpinnya terbilang cukup krusial untuk urusan mencari pundi-pundi untuk APBD. Tanpa kepemimpinan yang kuat, porsi pendapatan asli daerah (PAD) dalam tubuh APBD Kaltim jelas bisa melorot. Apalagi, PAD Kaltim justru tumbuh 24,76 persen pada 2021. “Kondisi pandemi tapi bisa mendongkrak jelas punya visi jelas meraup pendapatan dan bisa jadi keunggulan,” sambungnya.
Sementara Diddy Rusdiansyah, tak perlu ditanya lantaran figur yang satu ini, menurut dia, sudah malang melintang di lingkungan pemprov sejak era Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, hingga posisinya saat ini sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah. “Untuk pengalaman mengoordinasikan semua instansi pemerintah, BKD juga bisa bersaing dengan Bappeda,” jelasnya.
Menilik hal itu saja, Diddy Rusdiansyah dan Ismiati jelas lebih unggul dari Sri Wahyuni. Namanya muncul seketika mengisi kursi Kepala Dinas Pariwisata Kaltim. Padahal sebelumnya, dia berangkat dari Kutai Kartanegara mengisi instansi serupa yang menangani pariwisata. “Ini tentu tak asal, bisa naik tingkat dari kabupaten ke provinsi jelas ada pertimbangan khusus di mata Isran,” jelasnya.
Kendati semua itu punya potensi jadi penilaian, namun kemampuan dari ketiga kandidat itu dalam mengharmonisasi kepentingan kepala daerah tetap jadi poin krusial yang boleh dilupakan.
Sekprov jelas jadi perpanjangan tangan gubernur menjembatani di lingkungan eksekutif hingga komunikasi dengan legislatif. Terlebih, masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi bakal berakhir medio 2023. Ada jeda kekosongan dan peluang cukup besar sekprov bakal jadi pelaksana tugas. Otomatis, ketika Isran ingin kembali maju di Pilkada Serentak 2024, perlu mencari figur yang selaras dan dapat membantunya mengamankan program kerja yang diusungnya. “Di sini daya tawarnya. Tak hanya harus piawai mengharmonisasi internal dan eksternal. Tapi juga sejauh mana kemampuan mengakomodasi kepentingan kepala daerah,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekprov Kaltim yang juga panitia seleksi M Sa'bani mengatakan, idealnya Januari ini pemerintah pusat sudah bisa mengeluarkan nama untuk sekprov baru Kaltim. Sebab, akhir bulan ini dirinya pun sudah pensiun. "Kalau idealnya bisa dilantik awal Februari," sebutnya. Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, tak punya kriteria khusus untuk sosok pengganti M Sa'bani pada Februari nanti. Dia mengatakan, hal ini juga berlaku untuk seleksi jabatan yang lainnya. "Enggak ada kriteria, saya sesuai dengan aturan saja," ucap Isran. (ryu/nyc/riz/k16)
