Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjamin tak akan terjadi krisis energi di Indonesia meski pemerintah kembali membuka ekspor batu bara.
BALIKPAPAN - Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menuturkan, saat ini produksi batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di dalam negeri lebih besar dibandingkan total kebutuhan. Dengan demikian, krisis energi tak akan terjadi. Pihaknya pun sepakat dan mendukung kebijakan pemerintah untuk kembali membuka keran ekspor batu bara.
"Kami sangat mendukung ekspor pertambangan batu bara," kata Arsjad seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/1). Saat ini, Arsjad mengklaim pasokan batu bara melimpah dan cukup untuk kebutuhan energi di Tanah Air. Total produksi batu bara mencapai 50 juta ton per bulan. Sementara, pasokan yang terserap PLN hanya sekitar 10 juta ton per bulan.
Dengan begitu, produksi batu bara untuk kebutuhan energi terbilang melimpah. "Saya kira tidak ada masalah jika pemerintah membuka ekspor batu bara," imbuh Arsjad. Sebelumnya, Kementerian ESDM melarang seluruh perusahaan pertambangan batu bara melakukan ekspor. Kebijakan itu tertuang dalam surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan pada 31 Desember 2021.
Larangan ekspor berlaku dari 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan kembali mengizinkan ekspor batu bara bertahap mulai 12 Januari 2022.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara ekspor batu bara karena pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri sangat minim bahkan terancam kosong jika tidak melakukan pengamanan.
Langkah tersebut sesuai dengan instruksi presiden untuk mengamankan dan mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu ketimbang permintaan ekspor. “Karena kita ingin memastikan dari stok yang tersedia secara nasional untuk dikomersialkan itu sebagian besar dipakai memenuhi situasi emergency yang kita hadapi,” ujarnya.
Arifin memaparkan, sebesar 40 persen dari jumlah produksi batu bara secara nasional dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PLN. Produksi batu bara sendiri sekitar 600 juta ton. Batu bara yang memenuhi spesifikasi sekitar 240 juta ton. Sedangkan, kebutuhan batu bara untuk pembangkit hanya sekitar 150 juta ton.
Arifin menyebut, jika produsen batu bara memenuhi komitmen tersebut seharusnya tidak terjadi krisis. Menurutnya, sinyal krisis ini sudah terlihat sejak Agustus 2021 dan sudah diatasi. Namun, trennya berlanjut hingga mengkhawatirkan. “Prioritas utama adalah bagaimana bisa menjaga ketersediaan suplai listrik ini untuk masyarakat. Kebijakan DMO 25 persen harus ditaati,” tegasnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan harga komoditas energi seperti batu bara, minyak, dan gas masih akan mengalami kenaikan hingga pertengahan tahun ini. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh persoalan krisis pasokan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan, kenaikan harga batu bara memicu para perusahaan tambang meningkatkan ekspornya. Hal itu membuat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara milik PT PLN (Persero) mengalami krisis pasokan. “Energi seperti batu bara, gas, minyak itu masih akan cukup tinggi sampai pertengahan tahun ini,” katanya.
Namun, kata Febrio, ketiga harga komoditas energi tersebut akan mulai menurun mulai pertengahan tahun ini. Sementara harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO), nikel, dan karet akan mengikuti tren pertumbuhan ekonomi dunia. Kenaikan minyak sawit menyebabkan harga minyak goreng di dalam negeri meroket.
“Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi dunianya masih kuat maka kita akan melihat ini masih cukup berpeluang. Jadi, kita masih ada peluang untuk nilai tambah dari sana,” jelasnya.
Meski demikian, Febrio mengungkapkan, Indonesia juga diuntungkan oleh naiknya harga komoditas tersebut. Hal itu memicu peningkatan ekspor. Keuntungannya pun mendorong kembali penciptaan lapangan kerja.
