JAKARTA - Operasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Papua akan berakhir pada 25 Januari mendatang. Sebagai penggantinya, Mabes Polri menyiapkan operasi baru dengan nama Damai Cartenz 2022. Menurut Juru Bicara Divisi Humas (Divhumas) Polri Kombes Hendra Rochmawan, sampai saat ini pihaknya masih menyusun operasi tersebut.
Menurut Hendra, perubahan nama dari Satgas Nemangkawi ke Operasi Damai Cartenz 2022 masih dalam tahap penyempurnaan. Dia menyatakan bahwa standard operating procedure atau SOP operasi Damai Cartenz 2022 sedang dibuat. ”Kita belum dapat SOP-nya,” ungkap dia. Yang pasti instansinya sudah menyediakan personel, anggaran, dan sarana prasarana untuk menunjang operasi tersebut.
Hanya saja, perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu masih belum bisa membeber jumlah personel, anggaran, serta sarana prasarana yang sudah disiapkan oleh Polri untuk mendukung operasi tersebut. ”Tapi, yang paling penting soal metode dan sistem,” jelasnya. Besar kemungkinan bakal ada perubahan di bagian tersebut.
Kepala Biro Penerangan Humas (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menambahkan, Operasi Damai Cartenz 2022 akan mengedepankan tiga fungsi. Yakni fungsi intelijen, pembinaan masyarakat, dan humas. ”Penegakan hukum dan preventif hanya fungsi pendukung,” terang jenderal bintang satu tersebut.
Selama bertugas, Satgas Nemangkawi tidak hanya diisi oleh personel dari Polri. Mabes Polri juga melibatkan prajurit TNI untuk memperkuat operasi yang dijalankan oleh satgas tersebut. Mereka turut melaksanakan penegakan hukum terhadap Kelompok Separatis Teroris (KST) yang kerap berbuat onar dan mengganggu masyarakat di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kembali menegaskan isu-isu yang menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan. Isu berkaitan dengan persoalan di Papua termasuk salah satu diantaranya. "Pemerintah tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki," ungkap dia usai melantik Mayjen TNI Mulyo Aji menjadi sesmenko polhukam (12/1).
Mahfud menyampaikan, pemerintah akan terus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk membangun Papua. Baik sumber daya personel, aparat, maupun keuangan. "Untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua," bebernya. Sebelumnya, Mahfud juga sudah menyampaikan, pendekatan baru yang diusung oleh pemerintah dipastikan akan berjalan di segala bidang. Termasuk bidang penegakan hukum.
Pemerintah, sambung Mahfud, juga terus berdialog dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua. "Dengan pendekatan kesejahteraan, sesuai amanat inpres (instruksi presiden, Red) nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," imbuhnya. Selain itu pemerintah juga berpedoman pada dan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. (idr/syn)
