Khawatir Kepentingan Politik Lebih Kuat, Seleksi KPU-Bawaslu, DPR Didesak Objektif

- Selasa, 11 Januari 2022 | 14:16 WIB

JAKARTA – Seleksi calon komisioner KPU-Bawaslu segera bergulir di parlemen. Dalam pelaksanaan fit and proper test nanti, dewan diharapkan tidak mengutamakan kepentingan politik.

Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mengatakan, proses di DPR berbeda dengan di tim seleksi. Sebab, di DPR, nuansa politik ditengarai jauh lebih kuat daripada pertimbangan kapasitas seorang calon.

Meski demikian, dia berharap kepentingan politik tidak ditempatkan di atas segalanya. ”Jangan sampai ini menihilkan upaya kita untuk menghasilkan komisioner-komisioner terpilih yang memiliki integritas, visi, dan inovasi,” ujarnya dalam diskusi yang digelar koalisi masyarakat sipil (9/1).

Jika itu dilakukan, lanjut dia, kualitas pelaksanaan pemilu dan kelembagaannya akan menjadi pertaruhan. Padahal, di sisi lain, pesta demokrasi memiliki tantangan dan kompleksitas yang besar. Karena itu, kriteria kemampuan kepemiluan, manajerial, hingga aspek integritas harus tetap menjadi prioritas.

Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu menambahkan, kriteria yang digunakan timsel perlu dipertahankan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Bahkan, jika perlu, Aji mengusulkan dua kriteria tambahan. Yakni, komitmen open data election dan kemampuan untuk membangun komunikasi interpersonal serta komunikasi massa. ”Sehingga terdapat sinergisitas antar penyelenggara pemilu dan dapat menciptakan saluran komunikasi yang terarah kepada publik,” tuturnya.

Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro mendorong transparansi selama fit and proper test. Hal itu bertujuan untuk memastikan prosesnya bisa diawasi masyarakat. Misalnya, menyediakan siaran langsung. ”Melalui kanal penyiaran yang dimiliki DPR,” katanya. Selain itu, lanjut dia, perlu dibuka kanal partisipasi untuk masyarakat.

Terpisah, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara objektif dan tidak mengutamakan kepentingan politik. ”Kami bekerja secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya tadi malam.

Politikus PAN itu menambahkan, sejak awal pihaknya meminta timsel untuk selektif. Nama-nama yang lolos harus dipastikan berintegritas, punya kapabilitas dan independensi yang kukuh, serta tidak terafiliasi dengan partai mana pun. ”Jadi, siapa pun yang dipilih anggota komisi II, tidak ada masalah lagi,” jelasnya. (far/c19/bay)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Ibu Melahirkan Bisa Cuti hingga Enam Bulan

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:30 WIB

Layani Mudik Gratis, TNI-AL Kerahkan Kapal Perang

Selasa, 26 Maret 2024 | 09:17 WIB

IKN Belum Dibekali Gedung BMKG

Senin, 25 Maret 2024 | 19:00 WIB

76 Persen CJH Masuk Kategori Risiko Tinggi

Senin, 25 Maret 2024 | 12:10 WIB

Kemenag: Visa Nonhaji Berisiko Ditolak

Sabtu, 23 Maret 2024 | 13:50 WIB

Polri Upaya Pulangkan Dua Pelaku TPPO di Jerman

Sabtu, 23 Maret 2024 | 12:30 WIB

Operasi Ketupat Mudik Dimulai 4 April

Sabtu, 23 Maret 2024 | 11:30 WIB

Kaji Umrah Backpacker, Menag Terbang ke Saudi

Jumat, 22 Maret 2024 | 20:22 WIB
X