MANAGED BY:
SENIN
16 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

NASIONAL

Sabtu, 08 Januari 2022 11:08
Laporan Menumpuk, KPK Janji Tindak Lanjuti

Sederet laporan dugaan korupsi ‘menumpuk’ di bagian persuratan KPK. Setidaknya, sejumlah kelompok masyarakat sipil berbondong-bondong mendatangangi KPK untuk melaporkan indikasi korupsi. Mulai dari dugaan korupsi dalam pengadaan alat tes Covid-19 antigen PCR hingga dugaan pengadaan obat Covid-19.

Direktur Eksekutif Indonesian Club Gigih Guntoro mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah laporan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Salah satunya terkait dugaan jual beli jabatan. ”Hampir di semua direktorat (Kemenkum HAM) rentan terjadi jual beli jabatan,” ujarnya, (6/1).

Selain itu, Gigih juga melaporkan dugaan konflik kepentingan (conflict of interest) pejabat di Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Konflik kepentingan itu berkaitan dengan pembangunan hotel yang diduga milik pejabat tersebut. ”Pejabat tersebut juga telah dengan sengaja mengarahkan kegiatan level nasional ke hotel itu,” ungkapnya.

Selaih Gigih, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) juga membawa laporan indikasi korupsi ke gedung KPK, kemarin. Laporan itu diantaranya berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan tanah RS Sumber Waras yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

PNPK juga melaporkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait dugaan korupsi alat tes Covid-19 PCR. Bukan hanya itu, perkumpulan masyarakat sipil itu juga melaporkan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) dalam penanggulangan Covid-19.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menerima laporan-laporan tersebut. Dia memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah. Dalam proses itu, tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.

”Apabila terpenuhi maka KPK tentu akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya. Meski begitu, Ali menyebut tindak lanjut yang nantinya dilakukan KPK tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan. Tapi juga bisa pendekatan pencegahan. ”Kami bisa menggunakan data dan informasi dalam pengaduan tersebut untuk melakukan perbaikan sistem.” (tyo)


BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers