MANAGED BY:
SENIN
16 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

NASIONAL

Kamis, 06 Januari 2022 11:26
Inmendagri Baru, Level 3 Hanya Menyisakan 15 Daerah
Kampus Siap Mulai PTM 100 Persen
Kampus Unmul Samarinda.

JAKARTA - Situasi pendemi di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Berdasarkan pemetaan terbaru, daerah yang masuk kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di Indonesia hanya menyisakan 15 daerah saja. Sementara sisanya berada di level 1 dan 2 yang menunjukkan situasi membaik. Serta tidak ada satupun daerah yang berstatus level 4.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 01 tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM Jawa-Bali dan Inmendagri 02 tahun 2022 tentang PPKM luar Jawa-Bali. Kedua beleid tersebut sekaligus menggantikan Inmendagri 66 tahun 2021 terkait PPKM di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). 15 daerah level 3 jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Pada Inmendagri 65 dan 67 tahun 2021, level 3 mencapai 58 daerah.

Sementara itu, ke 15 daerah yang masuk kategori level 3 itu meliputi empat daerah di Jawa yaitu Sumenep, Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Sementara sebelas daerah lainnya di luar Jawa. Antara lain Aceh Utara, Sukamara, Seram Bagian Barat, Paniai, Lanny Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

"Instruksi Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2022," kata Mendagri Tito Karnavian. Terhadap daerah yang masuk kategori level 3, Tito menginstruksikan sejumlah pembatasan yang lebih ketat. Seperti aturan work from office 25 persen bagi sektor non esensial dan 75 persen bagi esensial.

Kemudian, Inmendagri membatasi kapasitas supermarket 50 persen dengan masa operasi hingga pukul 21.00 WIB. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pusat perbelanjaan, restoran dan tempat makan sejenisnya. "Wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung," imbuhnya. Sementara terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah, sektor pariwisata, hingga aturan perjalanan diatur oleh kementerian masing-masing bidang.

Sementara itu, anggota Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah. Apalagi, pasien Covid-19 varian Omicron terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah. Dia meminta pemerintah melakukan antisipasi terhadap peningkatan kasus Omicron.

“Masyarakat banyak yang baru selesai liburan Nataru. Karena itu, sangat perlu dilakukan antisipasi dan ditingkatkan kewaspadaan,” kata Saleh. Tahun lalu, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, meski tidak ada varian Omicron penyebaran covid lumayan menyita energi dan pikiran. Dia berharap, kejadian serupa bisa lebih diantisipasi sehingga tidak terulang tahun ini.

Dia juga meminta penanganan pasien varian Omircron diperhatikan lebih baik. Karena sudah menyebar di negara lain, Indonesia bisa belajar dari mereka. “Tidak ada salahnya melihat apa yang dilakukan negara lain untuk menanganinya. Tentu, di kita sendiri harus dicari formulasi khusus,” saran Saleh.

Meski pemerintah mengklaim sudah siap, dengan waktu yang ada dapat dimaksimalkan lagi. “Klaim kesiapan pemerintah harus dilihat lebih detail. Apakah faskesnya sudah siap? Bagaimana dengan tenaga medisnya? Bagaimana dengan alat kesehatan, oksigen, obat-obatan, dan lain-lain," tegasnya.

Membaiknya situasi pandemi membuat kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas diperluas. Setelah jenjang pendidikan dasar dan menegah, jenjang perguruan tinggi (Pt) mulai menyiapkan hal serupa.Termasuk, PTM dengan kuota 100 persen. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam mengungkapkan, PTM terbatas di jenjang PT sudah dimulai dari semester lalu. Dimulai dari mahasiswa angkatan 2020-2021 yang belum pernah mengenal kampus.

”Untuk semester depan ini kita akan mulai tambah-tambah lagi. Sedang dievaluasi dari yang kemarin seperti apa,” ujarnya ditemui di Jakarta, (4/1). Ia sendiri sudah melakukan safari ke sejumlah PT bersama Direktur Belmawa Ditjen Dikti Aris Junaidi. Menurutnya, sejumlah PT sudah sangat siap untuk menyelenggarakan PTM dengan kuota 100 persen di semester genap yang dimulai Februari. Mulai dari SOP, thermogun, tempat cuci tangan, hingga satgas Covid-19 di kampus.

Dia menekankan, aturan kuota peserta PTM 100 persen ini sama dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mengacu pada SKB empat menteri terbaru. Di mana, PT yang ingin menerapkan PTM secara penuh harus berada di wilayah PPKM level 1 atau 2. Kemudian, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah divaksin Covid-19 dosis lengkap lebih dari 80 persen.

Dari catatan pihaknya, saat ini secara nasional capaian vaksinasi PTK sudah mencapai 80 persen. Dengan capaian tersebut dan kondisi Covid-19 secara nasional, diperkirakan ada sekitar 50 persen PT yang bakal menyelenggarakan PTM 100 persen di semester genap.

”Tapi kami serahkan ke kampus untuk menyesuaikan. Karena ada kampus yang fasilitasnya tidak memungkinkan. Jadi kita sesuaikan dengan kampus,” jelas guru besar Universitas Gadjah Mada tersebut. Yang jelas, dia menekankan, bahwa kampus melaksanakan PTM dengan tetap menerapkan prokes secara ketat baik di wilayah kampus maupun di wilayah sekitar. Terlebih bagi mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Pihaknya sendiri bakal mendorong setiap kampus untuk membuat SOP terkait kos-kosan ini guna mengantisipasi penularan Covid-19 pada mahasiswa.

”Ya jadi hati-hati lah meski melandai, kita semua tetap jaga-jaga agar tak meledak lagi,” ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mochamad Ashari mengungkapkan, untuk semester genap ini, pihaknya sudah menginstruksikan semua mahasiswa ITS berada di Surabaya. Nantinya, pelaksanaan pembelajaran bakal dilakukan dengan berbagai macam opsi. Tak hanya di kelas saja.

”Karena kalau masih kebijakan kuota 50 persen pasti tidak cukup. Jadi, boleh di luar kelas. Yang jelas semua sudah di Surabaya,” ungkapnya. Menurutnya, mahasiswa sudah butuh untuk kembali ke kampus. Tidak hanya untuk kuliah di kelas, tapi juga kegiatan organisasi ataupun praktikum. Karenanya, pihaknya sudah meminta mahasiswa di luar daerah untuk datang ke Surabaya.

Diakuinya, pada semester lalu, kampus juga sudah dibuka. Perkuliahan dilaksanakan secara hybrid dengan kapasitas 50 persen. Namun, hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru di wilayah Surabaya dan sekitarnya saja. Mengingat di tahun lalu, kasus masih tinggi sehingga pergerakan pun sangat dibatasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penerapan PTM 100 persen dievaluasi hingga pelaksanaan vaksinasi anak telah merata. Apalagi saat ini ada ancaman varian baru virus Covid-19, Omicron. “Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak,” kata Puan kemarin.

Sejumlah ahli epidemiologi meminta agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan untuk saat ini. Puan berharap pemerintah mempertimbangkan saran dari para ahli. Menurut dia, tidak semua sekolah memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang PTM 100 persen. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesiapan sekolah masing-masing sehingga penerapan PTM 100 persen sebaiknya tidak digeneralisasi.

Puan menilai, PTM 100 persen masih rentan terutama untuk anak usia 6-11 tahun. Menurutnya, lebih baik kebijakan pemberlakuan PTM 100 persen dievaluasi sampai capaian vaksinasi Covid-19 anak usia sekolah selesai dilakukan. “Lengkapi vaksinasi terlebih dahulu sambil memantau kesiapan tiap-tiap sekolah, baru setelahnya diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100 persen,” ungkap Puan

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan sejumlah hal yang perlu dilakukan sebelum PTM 100 persen diterapkan, salah satunya adalah vaksinasi anak lengkap atau 2 dosis. Oleh karena itu Puan mendorong percepatan vaksinasi anak usia sekolah. “Lebih baik fokus terhadap percepatan vaksinasi anak, dan tidak terburu-buru melakukan PTM 100 persen. Keselamatan anak-anak harus jadi yang utama,” tegasnya.

Puan menekankan pentingnya kehati-hatian pemangku kebijakan terkait persoalan PTM. Pemerintah juga diminta memperhatikan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di sekolah, termasuk guru yang tidak memakai masker saat berinteraksi dengan anak.

Maka pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap aspek kesiapan, termasuk penerapan protokol kesehatan, sudah dipatuhi oleh pihak sekolah di seluruh daerah. Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan pihak sekolah untuk mendapatkan izin orangtua siswa dalam pelaksanaan PTM penuh. Menurut Puan, sekolah tetap harus memfasilitasi murid untuk belajar daring apabila orangtuanya tidak mengizinkan untuk mengikuti sekolah tatap muka.

Terpisah, Pada kesempatan lain, LaporCovid-19 membeberkan adanya laporan warga terkait penjualan vaksin Covid-19. Penjualan dilakukan di marketplace dan dihargai Rp 700.000. Hal itu diutarakan anggota LaporCovid-19 Amanda Tan pada diskusi virtual Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan (4/1).

Laporan tersebut diterima LaporCovid-19 pada 13 Desember. "Ketika kami menelusuri memang ada transaksi jual beli," kata Amanda. Bahkan secara rinci ditulis spek dari vaksin yang dijual.lebih lanjut Amanda menyatakan bahwa vaksin yang dijual merupakan vaksin untuk skema gotong royong. Tim LaporCovid-19 pun telah melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Kesehatan. Sayangnya, Amanda membeberkan, tak ada respon dari kementerian yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu. Bahkan aduan itu dicap hoaks oleh Kominfo.

Kasus itu hanya satu diantara puluhan kasus aduan terkait vaksin Covid-19. "Pada Agustus-September, laporannya cukup banyak," tutur Amanda. Sepanjang 2021 ada 71 aduan masyarakat ke LaporCovid-19 tentang penyelewengan vaksin. Selain jual beli vaksin, juga ada aduan terkait vaksin booster non-nakes, hingga pemalsuan kartu vaksin.

Khusus penyelewengan vaksin booster atau vaksin ketiga ada 33 laporan. Vaksin booster seharusnya diterima oleh tenaga kesehatan. Namun, pada laporan ini non-nakes juga mendapatkan vaksinasi tersebut. Dia merincikan beberapa laporan datang dari pejabat negara. Amanda menyebut Dinas Kesehatan Probolinggo yang memberikan vaksin booster untuk jemaah umrah. "Ada pejabat Polda Metro Jaya yang pada 27 Desember mendapat vaksin booster secara ilegal," ungkapnya.Vaksin booster menurut Amanda banyak dicari bahkan sebelum gelombang omicron ada.

 Sama halnya dengan jual beli vaksin, penyelewengan vaksin booster juga dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan tidak mendapat respon. Amanda menganggap penyelewengan ini terjadi lantaran pengawasan yang lemah dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. (Mia/far/lyn/lum)


BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers