JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar koalisi partai politik menuju Pemilu 2024 segera direalisasikan. Bila perlu, koalisi parpol bisa memastikan bakal calon yang diusung dalam pemilu presiden. Hal itu diyakini bisa menjadi modal untuk mengelola upaya pemenangan lebih dini.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Mardani menyatakan, PKS selalu mendorong agar bakal-bakal capres segera diumumkan sejak dini dan koalisi segera terbentuk. Dengan begitu, kontestasi dalam hal adu gagasan akan terbentuk lebih kuat, alih-alih munculnya politik identitas.
''Segera dua atau tiga gabungan parpol ini mengumumkan usul definitifnya. Nanti akan ada perubahan fundamental dan signifikan karena kita sudah punya tiket (capres),'' jelas Mardani (29/12). PKS sendiri tetap akan mengambil peran sebagai oposisi. Bahkan Mardani menegaskan bahwa oposisi harus lebih berani dan atraktif serta tidak asal bunyi.
Soal koalisi, PKS memproyeksikan mereka akan bergabung dalam koalisi yang berisi tiga partai tengah atau lebih. Bisa saja dua partai, asalkan bersama partai dengan suara terbanyak seperti PDIP, Golkar, atau Gerindra. Mardani juga mengusulkan terbentuknya koalisi nasionalis-islamis. Menurut hemat dia, koalisi ini bisa terdiri atas PKS dengan salah satu partai islami ditambah satu partai nasionalis. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu disebut sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.
Usulan tersebut ditanggapi Partai Amanat Nasional dengan santai. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa PAN masih pada niat untuk mengusung Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai capres. Viva juga mempertanyakan apakah PKS sudah memiliki capres sendiri.
Meski begitu, PAN menyatakan usulan apa pun dari partai lain, termasuk PKS, akan diapresiasi dan ditampung lebih dulu. ''PAN mengapresiasi PKS dan itu adalah ajakan yang baik,'' paparnya. Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa mengangkat isu kekosongan kursi kepala daerah pada 2022 dan 2023 nanti. Setidaknya, 272 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya, dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). Banyaknya daerah yang dipimpin pejabat sementara itu akan mempengaruhi peta politik jelang pemilihan presiden (Pilpres).
''Apakah ada pengaruh plt kepala daerah dengan Pilpres 2024? Lembaga survei nggak pernah merilis itu karena lebih tertarik melihat nama-nama popular,'' kata Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB. (deb/lum/bay)
