Peredaran narkoba sudah masuk lingkungan pemerintahan. Terbukti dari sejumlah pegawai di beberapa instansi yang menggunakan barang haram tersebut.
BONTANG – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang menggelar tes urine dadakan dalam beberapa hari ini belakangan. Setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan), Rabu (22/12) giliran pegawai di Dinas Perhubungan yang menjalani tes urine.
Dari tiga OPD tadi, hasilnya terindikasi 10 ASN pemakai narkoba. Rinciannya, sembilan orang dari Disdamkartan dan seorang ASN yang bertugas Dishub. Kasi Pemberantasan BNNK Bontang AKP Winaryo menjelaskan, asesmen terhadap mereka yang positif menggunakan obat terlarang hanya dilakukan satu hari. Hasil asesmen kemudian kembali diserahkan ke Wali Kota Bontang.
Kendati begitu, dia tidak secara gamblang membeberkan status ASN yang terindikasi positif, apakah PNS atau tenaga honorer. “Rata-rata yang positif sudah pakai (narkoba) di atas setahunan,” katanya.
Adapun razia narkoba ini ditargetkan rampung dilakukan secara menyeluruh di seluruh OPD, di pengujung tahun ini. Tes urine bagi ASN ini dibiayai oleh Pemkot Bontang. Sementara pelaksanaan, diserahkan ke BNNK Bontang. “Untuk OPD yang disasar dipilih acak, dan tidak ada pemberitahuan sama sekali sebelumnya,” ucapnya.
Kepala Disdamkartan Amiludin mengatakan, telah memanggil ASN yang terindikasi memakai narkoba. Pihaknya menawarkan dua opsi kepada bersangkutan. Wujudnya rehabilitasi atau mengajukan surat pengunduran diri.
“Kalau bersangkutan mau direhabilitasi, kami hargai keinginannya untuk berubah. Tentunya nanti harus ada rekomendasi dari BNN bahwa di tubuhnya sudah tidak ada ketergantungan dengan barang haram itu,” urai Amiludin.
Berdasarkan penggalian dari bersangkutan, rata-rata memakai narkoba supaya tidak jenuh saat melaksanakan tugas. Terutama ketika masuk jadwal malam. Mengingat sebagian besar ini merupakan petugas lapangan. Dari jumlah itu, dua orang berstatus sebagai PNS dan sisanya tenaga kontrak daerah. “Kalau PNS itu kewenangannya di BKPSDM,” sebutnya.
Disinggung banyaknya yang terindikasi pengguna narkoba di lingkup OPD-nya, ia menjelaskan sesungguhnya petugas ini tersebar di beberapa pos jaga. Artinya tidak terpusat di Mako Disdamkartan. Rinciannya pos Berebas Tengah tiga orang, pos Bontang Lestari dua orang, dan sisanya di Mako Disdamkartan.
“Mereka sesungguhnya tidak saling mengenal karena beda pos jaga,” sebutnya.
Kepala Dishub Akhmad Suharto mengatakan, ada dua anak buahnya yang dipanggil asesmen. Tetapi, hasilnya yang positif hanya seorang. Selanjutnya, ia pun mengikuti petunjuk dari BNN Bontang. “Tindak lanjutnya diserahkan ke BNN. Sesuai perintah wali kota,” urainya.
Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut, bagi ASN dengan tes urine positif, maka akan ditindaklanjuti dengan pembinaan atau rehabilitasi. Namun, sesuai rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang. “Kami beri kesempatan ke BNNK untuk memberikan asesmen, nanti hasil asesmen itu dilihat, pembinaan seperti apa, perlu direhabilitasi kah atau hanya perlu pengawasan saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Basri mengatakan, aksi “bersih-bersih” ini sebagai langkah antisipasi, agar ASN Bontang selaku penyelenggara pemerintahan maupun abdi negara sekaligus abdi masyarakat, benar-benar terbebas dari narkoba. Tes urine untuk seluruh OPD ini pun sengaja dilakukan di akhir tahun.
