MANAGED BY:
KAMIS
26 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

KALTIM

Selasa, 21 Desember 2021 11:26
Gaji THL Tak Bisa Rata, Tenaga Ahli Bupati PPU Bilang: Problemnya Utang Pemkab yang Harus Dibayar
Aji Sofyan Effendi

Jumlah tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mencapai ribuan orang. Sistem penggajian tanpa membedakan strata pendidikan, masa tugas, dan beban kerja. Ini menjadi pro-kontra.

 

PENAJAM–Jumlah THL per 1 November 2021 tercatat 3.437 orang. Mereka ini seperti diwartakan kemarin, terdiri dari pendidikan SD, SMP, SMA, diploma, S-1, S-2, dan menerima gaji sama Rp 3,4 juta per orang per bulan.

Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi, kemarin, pun menanggapi perihal ini. Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah terkait THL ini harus bijaksana. “Gaji tidak bisa disamaratakan nilainya, harus memerhatikan tingkat pendidikan, masa kerja, dan dedikasinya untuk kabupaten. Juga tidak dibenarkan secara akademis jika disamaratakan tanpa melihat hal-hal indikator itu tadi,” kata Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD PPU ini mengatakan, pihak eksekutif juga harus bersiap-siap mengubah kebijakan tentang belanja pegawai ini. Sebab, pemerintah pusat sedang menggodok undang-undang tentang belanja keuangan daerah yang ada ambang batas maksimal belanja pegawai 30 persen, dan ambang batas minimal belanja modal yaitu 40 persen. 

Saat ditanya apakah saat ini kebijakan untuk belanja pegawai dalam persentase yang tinggi? Wakidi menguraikan, APBD PPU 2022 Rp 1,170 miliar yang Rp 918 miliar di antaranya untuk belanja pegawai, dan sisanya bayar kewajiban utang. “Kalau dibuat persentase untuk kebutuhan belanja pegawai pada 2022 mencapai 77,6 persen. Tinggi sekali,” katanya.

Aji Sofyan Effendi, koordinator Tenaga Ahli Bupati PPU, punya pendapat lain. Dia, kemarin, mengatakan, THL ini akumulasi, dan bukan saat pemerintahan sekarang saja. “Memang jumlahnya sangat besar. Pemkab saat ini ingin agar THL diberi kelayakan kehidupan dan penghasilan, dimulai dari titik nol,” ujarnya.

Artinya, lanjut dia, ambil basic dulu di angka Rp 3,4 juta/bulan/orang tanpa memandang tingkat pendidikan, lama masa kerja, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang penting hidup layak dulu. Cara pikir kepala daerah memang harus seperti itu.

Menurut dia, negara hadir dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, dan itu direpresentasikan dengan honor THL tersebut.  Bahwa pada akhirnya THL lulusan SD sama dengan S-2, atau yang kerja THL 10 tahun sama dengan satu tahun, maka ini persoalan lain lagi. 

“Akhirnya hidup layak bagi calon PNS pasti tidak akan tercapai, yang notabene mereka ini adalah warga PPU, ber-KTP PPU, beranak-pinak di PPU dengan segala suka-duka membangun PPU,” ujar Aji Sofyan.

Perlu dicatat, terang dia, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. “Bupati dengan jajarannya memahami kondisi APBD PPU. Namun, harus ada keberanian untuk memotong vicious circle ini,” katanya.

Dia menjelaskan, saat ini yang jadi persoalan adalah kemampuan APBD untuk membayar mereka.  “Inilah yang jadi pekerjaan rumah, dan lagi ini baru terjadi di 2021 ini. Sebelumnya fine-fine saja,” jelasnya.

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat defisit APBD PPU yang terbesar adalah bayar utang daerah yang jumlahnya sangat fantastis ratusan miliar peninggalan sebelumnya. “Jadi, persoalannya bukan di mahalnya honor THL, tapi utang Pemkab PPU itu yang menggerus APBD, yang tahun ini puluhan miliar harus dibayar,” tandasnya. (ari/kri/k8)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 25 Mei 2022 21:51

Meriahkan JakMW 2022, PKT Kenalkan Ragam Produk dan Program Unggulan di Sektor Pertanian

Kenalkan keunggulan produk guna mendorong optimalisasi sektor pertanian dalam negeri,…

Selasa, 24 Mei 2022 21:46

Peringati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia, PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia 2022, PT Pupuk Kalimantan Timur…

Selasa, 24 Mei 2022 14:04

Soal Toko Modern yang Diduga Langgar Perbup, Perizinan Dibantah Diskukmperindag

Dugaan sejumlah toko modern di Penajam Paser Utara (PPU) melanggar…

Selasa, 24 Mei 2022 13:56

Masih Fokus DAS Bontang, Normalisasi Sungai Jadi Solusi Jangka Pendek Atasi Banjir

Penanganan banjir menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bontang. Salah satu upaya…

Selasa, 24 Mei 2022 12:12

Tabang Surut, Kembang Janggut Tergenang, Tim Gabungan Evakuasi Pelajar

TENGGARONG - Tak hanya mengakibatkan permukiman dan fasilitas publik terendam, peristiwa…

Selasa, 24 Mei 2022 11:58

Nenek yang Dianiaya Cucunya Trauma

TENGGARONG - Ancaman hukuman penjara di atas lima tahun, kini…

Selasa, 24 Mei 2022 11:09

Diduga Korupsi Senilai Rp 6 Miliar, Kantor UPTD PPRD Bapenda Berau Digeledah 

SAMARINDA - Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejati Kaltim melakukan penggeledahan…

Selasa, 24 Mei 2022 10:17

WHO Rapat Darurat, Bahas Penanganan Cacar Monyet

Data terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan kasus cacar monyet…

Senin, 23 Mei 2022 22:40

Begini Langkah-Langkah Penanganan KPC Terkait Limpasan Air Mengandung Sedimen di PT KIN

SANGATTA - PT Kaltim Prima Coal (KPC) melalui Manager External…

Senin, 23 Mei 2022 12:44

Raih WTP Ketiga Berturut-turut, Pemkab Mahulu Ingin Lebih Akuntabel dan Transparan untuk Kemajuan

Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) kembali meraih predikat opini wajar tanpa…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers