MANAGED BY:
RABU
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

KALTIM

Senin, 20 Desember 2021 11:11
Evaluasi THL di PPU Bergantung Instansi
ilustrasi

BAGAIMANA sikap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU menanggapi masalah THL ini? Kepala BKPSDM PPU Khaerudin hingga kemarin belum berhasil dihubungi melalui pesan dan telepon. Namun, dalam sebuah kesempatan sebelumnya dengan media ini, dia menegaskan, apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai THL di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU tidak disiplin, kontrak kerjanya tak diperpanjang.

BKPSDM PPU sebelumnya membangun wacana untuk melakukan verifikasi ulang terhadap sedikitnya 293 THL yang tersebar pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab PPU. Ia merasa perlu melakukan reverifikasi kepada tenaga honorer ini untuk mencocokkan data 2019 jumlah THL 3.125 orang. Namun, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU melaporkan, penggajian THL per September 2021 saja 3.418 orang.

Khaerudin merencanakan verifikasi itu guna memastikan apakah THL yang bekerja pada SKPD sudah benar mengikuti Peraturan Bupati (Perbup) PPU Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen THL yang berlaku 1 Juni 2021. Perbup ini berisi larangan pengangkatan THL, kecuali atas sepengetahuan pejabat kepegawaian alias pengangkatan THL melalui satu pintu BKPSDM PPU.

Disinggung teknis evaluasi, Khaerudin menegaskan, hal itu bergantung pada masing-masing dinas tempat THL. Pihaknya melakukan verifikasi ulang atas evaluasi yang diberikan dari dinas kepada pihaknya.

“Saya sudah katakan terkait kinerja THL ada di fungsi di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Mereka tahu kinerja dan kehadiran mereka. Kalau tidak memiliki kinerja yang baik dan kehadiran atau disiplin, tidak perlu diusulkan perpanjangan kontraknya. Dengan laporan itu, BKPSDM lakukan evaluasi,” ujarnya.

Berkaitan honor untuk THL, ucap dia, itu sudah sesuai upah minimum kabupaten (UMK) PPU 2021 Rp 3.363.809 diberikan kepada para THL dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan, penggajian THL yang kemudian dibulatkan Rp 3,4 juta per bulan itu tak bisa dikaitkan dengan insentif aparatur sipil negara (ASN) yang telat pada bulan-bulan belakangan ini. Sebab, dalam pembahasan RAPBD menjadi APBD sudah tersedia masing-masing pos anggarannya. (ari/far/k16)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 25 Mei 2022 21:51

Meriahkan JakMW 2022, PKT Kenalkan Ragam Produk dan Program Unggulan di Sektor Pertanian

Kenalkan keunggulan produk guna mendorong optimalisasi sektor pertanian dalam negeri,…

Rabu, 25 Mei 2022 21:50

Meriahkan JakMW 2022, PKT Kenalkan Ragam Produk dan Program Unggulan di Sektor Pertanian

Kenalkan keunggulan produk guna mendorong optimalisasi sektor pertanian dalam negeri,…

Selasa, 24 Mei 2022 21:46

Peringati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia, PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia 2022, PT Pupuk Kalimantan Timur…

Selasa, 24 Mei 2022 14:04

Soal Toko Modern yang Diduga Langgar Perbup, Perizinan Dibantah Diskukmperindag

Dugaan sejumlah toko modern di Penajam Paser Utara (PPU) melanggar…

Selasa, 24 Mei 2022 13:56

Masih Fokus DAS Bontang, Normalisasi Sungai Jadi Solusi Jangka Pendek Atasi Banjir

Penanganan banjir menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bontang. Salah satu upaya…

Selasa, 24 Mei 2022 12:12

Tabang Surut, Kembang Janggut Tergenang, Tim Gabungan Evakuasi Pelajar

TENGGARONG - Tak hanya mengakibatkan permukiman dan fasilitas publik terendam, peristiwa…

Selasa, 24 Mei 2022 11:58

Nenek yang Dianiaya Cucunya Trauma

TENGGARONG - Ancaman hukuman penjara di atas lima tahun, kini…

Selasa, 24 Mei 2022 11:09

Diduga Korupsi Senilai Rp 6 Miliar, Kantor UPTD PPRD Bapenda Berau Digeledah 

SAMARINDA - Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejati Kaltim melakukan penggeledahan…

Selasa, 24 Mei 2022 10:17

WHO Rapat Darurat, Bahas Penanganan Cacar Monyet

Data terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan kasus cacar monyet…

Senin, 23 Mei 2022 22:40

Begini Langkah-Langkah Penanganan KPC Terkait Limpasan Air Mengandung Sedimen di PT KIN

SANGATTA - PT Kaltim Prima Coal (KPC) melalui Manager External…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers