SAMARINDA – Meski pada pengujung tahun pemerintah berencana menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3, pelaku usaha di sektor perhotelan tetap optimistis okupansi tetap meningkat. Sebab mereka masih diperbolehkan beroperasi, namun dengan membatasi jumlah kunjungan.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim Budi Wahjono mengatakan, okupansi tidak akan berpengaruh banyak karena pihaknya tetap boleh beroperasi seperti biasa. Terpenting, protokol kesehatan tetap dijalankan.
“Sampai saat ini, kami juga belum mendapat banyak pesanan hotel, sebab tipikal masyarakat Kaltim yang menyukai book last minute atau dekat-dekat hari menginap. Sedangkan untuk yang sudah memesan dari jauh hari juga belum ada pembatalan. Kalau sudah ada yang batal ini berarti berpengaruh. Jadi, kita rasa tidak akan berpengaruh signifikan terhadap okupansi kami,” jelasnya, Minggu (5/12).
Pada Oktober lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Kaltim mencapai 62,40 persen. Angka ini naik 9,66 poin dibanding September. Jika dilihat menurut klasifikasinya, hotel berbintang empat mengalami raihan TPK tertinggi, yaitu mencapai 66,70 persen, sedangkan terendah terjadi pada hotel berbintang satu, yaitu hanya 10,77 persen.
Sementara hotel berbintang tiga, berbintang lima dan berbintang dua mencatat TPK masing-masing sebesar 65,01 persen, 56,99 persen, dan 55,49 persen.
Walau demikian, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Satgas Covid-19. Apalagi terkait beberapa event yang sudah konfirmasi sebelum surat edaran dikeluarkan. “Kita memastikan semua hotel menerapkan protokol kesehatan ketat. Apalagi kebanyakan hotel sudah mengantongi sertifikat CHSE. Sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung,” terangnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5 persen pada kuartal IV 2021. "Kita harapkan di kuartal IV ini hitungan kita antara 4,5-5,5 (persen) dan kami harapkan itu bisa tercapai," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12).
Jokowi mengatakan, pertumbuhan perekonomian domestik memang terlihat naik setelah pada kuartal IV 2020 lalu sempat minus 2,19 persen karena pandemi Covid-19. Kemudian, laju membaik pada kuartal I 2021 menjadi minus 0,74.
"Di kuartal II, sebetulnya kita sudah melompat ke 7,07 persen. Lompatan yang sangat (tinggi) karena memang mobilitas juga naik. Tetapi, karena (varian) delta di bulan Juli kita lakukan PPKM darurat. (Ekonomi) anjlok lagi di kuartal tiga menjadi 3,51 persen," imbuhnya.
Menurut Jokowi, jika pengendalian covid-19 masih seperti saat ini maka tidak menutup kemungkinan kebangkitan ekonomi Indonesia pada 2022 akan terwujud. Ia juga mengungkapkan bahwa motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi Rp 900 triliun dan pada 2022 targetnya naik menjadi Rp 1.200 triliun.
Jokowi menilai kunci pertumbuhan ekonomi bukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan APBN hanya memengaruhi kurang lebih 18 persen hingga 15 persen. Artinya, 85 persen perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi itu ada di tangan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia pun menekankan kepada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah untuk terus mengawal dan menjaga urusan investasi. "Jadi, kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi itu betul-betul direalisasikan karena kunci penggerak ekonomi ada di situ," katanya.
Jokowi juga menyebut bahwa saat ini investasi sudah berkembang tidak hanya di Pulau Jawa saja. Angka investasi di luar Jawa kini mencapai 51,7 persen melebihi Jawa yang berada di angka 48 persen. "Artinya ini bagus, pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen itu ada di Jawa," pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
