Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda kebagian dua proyek besar dengan skema anggaran multiyear contract (MYC). Yakni, pembangunan terowongan di Jalan Gurami menuju Jalan Sultan Alimudin, Kecamatan Samarinda Ilir, serta pembangunan dua kolam retensi di Pampang dan Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara. Di lokasi Bengkuring turut dibangun tanggul Sungai Karang Mumus (SKM).
SAMARINDA–Kepala Dinas PUPR Samarinda Hero Mardanus Satyawan menerangkan, dua megaproyek itu akan diproyeksikan menggunakan anggaran dari APBD kota, Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim, hingga anggaran pusat.
Dia menyebut, bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun juga terus melakukan komunikasi dengan pemprov serta DPRD Kaltim untuk bisa mengucurkan bankeu bagi Kota Tepian. “Masih terus diusahakan, karena proyek tersebut sangat besar. Untuk terowongan butuh Rp 456 miliar, sedangkan kolam retensi dan tanggul sekitar Rp 208 miliar,” ucapnya, (2/12).
Dia menerangkan, konsultan telah melakukan presentasi pendahuluan terhadap dua proyek itu, dengan target rampung pada akhir Desember mendatang. Hasil akhirnya terbit dokumen basis perencanaan. “Semoga bisa berjalan dengan lancar, sehingga dampak banjir di Samarinda bisa terus ditekan,” ucapnya. Terkait detail pelaksanaan proyek MYC penanggulangan banjir, Kabid Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Abdul Samad menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan dua program pendahuluan yang bersumber dari APBD Perubahan 2021. Yakni, perencanaan teknis dan penyusunan dokumen lingkungan pembangunan kolam retensi Pampang, kolam retensi Bengkuring, dan tanggul sungai Bengkuring. “Sudah dikerjakan sejak 15 November lalu. Masing-masing anggaran pagu Rp 1,5 miliar untuk perencanaan teknis, dan Rp 896 juta untuk dokumen lingkungan,” ucapnya, Kamis (2/12).
Dia memerinci, terhadap pembangunan kolam retensi di Pampang, lahan seluas 99 hektare masuk perencanaan, sedangkan di Bengkuring seluas 45 hektare. Namun, untuk area yang digarap tidak seluruhnya, menyesuaikan kemampuan anggaran. “Di Pampang yang digarap sekitar 20 hektare saja dengan status lahan milik masyarakat, sedangkan di Bengkuring masih dihitung, karena ada lahan pemkot seluas 18 hektare. Begitu juga untuk panjang pembangunan tanggul sungai, juga masih dihitung,” bebernya.
Sedangkan untuk pembagian porsi anggaran, pihaknya sudah menyusun skema, agar tidak membebani APBD. Sementara dia memastikan bahwa Dinas PUPR hanya mengerjakan kegiatan fisik, sedangkan untuk pembebasan lahan dianggarkan dan dikerjakan OPD lain (lihat infografis). “Proyek itu dikerjakan bertahap, sehingga tidak membebani APBD,” kuncinya. (dns/dra/k8)
