Komoditas kelapa sawit memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan bahan baku industri dan diolah menjadi produk-produk bernilai tinggi. Untuk itu diharapkan di daerah penghasil kelapa sawit didorong untuk menghadirkan industri hilir. Utamanya untuk meningkatkan pendapatan negara.
SAMARINDA - Saat ini, Kaltim menjadi daerah di Indonesia tengah dan timur yang terdepan dalam pengembangan industri hilirisasi sawit. Berada di bawah Jawa, Sumatra Utara, dan Riau. Di Kalimantan, volume ekspor Bumi Etam juga tercatat paling tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hilirisasi sawit yang didengungkan Presiden Joko Widodo sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Mengingat komoditas ini menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia.
“Jika produk hilirnya diperbanyak, nilai tambahnya pasti semakin besar. Artinya jika diekspor pastinya mendatangkan devisa yang lebih besar dan bisa dipergunakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam 17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook secara daring, Rabu (1/12).
Menurut Ani, sapaan karib Sri Mulyani, komoditas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri. Hanya saja, hilirisasi produk kelapa sawit Indonesia belum terkembang. Karena itu, Presiden meminta fokus kebijakan pemerintah pada sektor ini, adalah mengembangkan nilai tambah dari produk kelapa sawit melalui hilirisasi.
Selain meningkatkan pendapatan negara, hilirisasi pastinya meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku sektor perkebunan kelapa sawit lain. “Sawit punya peran penting, tidak hanya bagi perekonomian tapi juga pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Berdasarkan catatannya, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan ini sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan, sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk kelapa sawit.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendorong peningkatan produktivitas petani sawit mandiri. Hal ini dikarenakan sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani mandiri, yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta sawit besar.
“Ini tugas BPDPKS untuk membantu petani mandiri dari sisi replanting, dan produktivitas sawit per hektarenya sehingga bisa meningkat kesejahteraan petani sawit,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sumbangan devisa dari sektor kelapa sawit sebanyak USD 21,4 miliar, atau lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor non migas. Selain itu, sawit digunakan untuk mengatasi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel. (ctr/ndu/k15)
