MANAGED BY:
JUMAT
21 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Kamis, 02 Desember 2021 10:58
Mendagri Ultimatum PPU, Jelang Tutup Tahun Serapan APBD Rendah
ULTIMATUM: Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah, agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam APBD 2021.

Kinerja pemerintah daerah (Pemkab dan DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini jadi sorotan. Selain menabrak deadline pengesahan APBD 2022, serapan anggaran 2021 juga tidak maksimal.

 

PENAJAM - Tak hanya tidak mampu mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) menjadi APBD PPU tahun 2022 sesuai deadline Kementerian Dalam Negeri, 30 November 2021. Daerah ini juga masuk pada kategori angka realisasi atau serapan APBD 2021 yang rendah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun melayangkan teguran kepada PPU, dan daerah lain di Indonesia yang mengalami hal sama. Teguran tersebut disampaikan secara lisan oleh mendagri melalui rapat koordinasi antara pusat dan daerah awal pekan kemarin.

Data yang dirilis Kemendagri per 19 November 2021, ada delapan provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen. Daerah-daerah yang di bawah 70 persen di antaranya Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jambi.

Sementara untuk kabupaten/kota, masih ada daerah dengan realisasi di bawah 50 persen. Yaitu, Tolikara, PPU, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, dan Kupang.

Mendagri Tito Karnavian memberi ultimatum kepada daerah-daerah tersebut. Mengingat, tingkat serapan APBD menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Penyerapan APBD, kata mendagri, berkorelasi dengan perputaran dan sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional dari suatu daerah setempat.

Mendagri memastikan akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggunya. Selain itu, melakukan evaluasi harian dengan sekretaris daerah kabupaten/kota. Di samping itu, Kemendagri akan menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah.

Hal itu untuk memantau percepatan realisasi, khususnya di daerah yang lambat. Pemerhati masalah sosial dan politik PPU Soegeng Supriyanto, kemarin, menanggapi ultimatum mendagri tersebut.

Ia mengatakan, untuk pembelajaran di masa datang pemerintah pusat perlu memberi sanksi tegas kepada setiap daerah yang terbukti rendah tingkat serapan APBD-nya. “Tingkat serapan APBD menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil,” kata Soegeng Supriyanto.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah perlu memberi sanksi tegas kepada daerah yang serapan APBD-nya kecil. Dikatakannya, peringatan mendagri itu harus menjadi catatan positif bagi daerah. Tujuan peningkatan perekonomian oleh pemerintah pusat seharusnya mendapatkan apresiasi masing-masing daerah.

Untuk itu, perlu formulasi aturan yang memberi penghargaan kepada tiap daerah yang tingkat serapan APBD maksimal. Sementara daerah yang serapan minim, apalagi sudah jelang tutup tahun anggaran, perlu diberi punishment (hukuman) yang mendidik.

“Bisa saja Kemendagri dan Kementerian Keuangan berkolaborasi merumuskan reward dan punishment yang sesuai,” tuturnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi mengatakan, teguran mendagri adalah hal biasa dan wajar. Kepada wartawan, ia menyebutkan, serapan pada APBD 2021 yang disebut rendah akibat kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik.

Kendati demikian, ungkap ia, serapan fisik pada APBD PPU 2021 sampai November 2021 lalu telah mencapai 100 persen. Perlu juga diketahui, lanjut dia, hingga akhir November 2021 dana transfer dan dana desa (DD) dari pusat ke daerah mencapai 51 persen.

“Di samping itu, PPU mengalami defisit dengan angka yang relatif besar mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya. (ari/kri/k16)


BACA JUGA

Jumat, 21 Januari 2022 13:25
Total 17 Kasus Terkonfirmasi Positif, Dua Kelurahan Zona Kuning

Di Berau, Klaster Perusahaan Terus Bertambah

Apa yang dikhawatirkan itu benar-benar terjadi. Perkembangan kasus terkonfirmasi positif…

Jumat, 21 Januari 2022 12:14

Wabup Susul Muliadi ke KPK, Muhdar: Pak Hamdam Bisa Teken DPA

Belum ditandatanganinya dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Penajam Paser…

Kamis, 20 Januari 2022 21:44

Dukung Percepatan Herd Immunity, Pupuk Kaltim Gelar Vaksinasi Tahap Dua bagi Anak di Kota Bontang

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) bekerjasama dengan Kodim 0908/Bontang…

Kamis, 20 Januari 2022 17:34

Lindungi Masyarakat dengan Program JKN, Kutim Raih UHC Award Pada Masa Pandemi

SANGATTA – Meski pandemic covid-19 masih melanda Indonesia, bukan menjadi…

Rabu, 19 Januari 2022 22:43

Dukung Fasilitas Ibadah Masyarakat, Pupuk Kaltim Resmikan Tempat Wudhu Masjid Al Jabal Perumahan BSD

Hadirkan fasilitas publik untuk mendukung aktivitas ibadah masyarakat, PT Pupuk…

Rabu, 19 Januari 2022 22:40

Wujudkan Situasi Aman dan Kondusif, Pupuk Kaltim Perkuat Kerjasama Pengamanan Obvitnas dengan Polda Kaltim

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) menggelar penandatanganan pedoman kerjasama…

Selasa, 18 Januari 2022 13:00

Staf Ditangkap, Kadisdikpora PPU Tidak Tahu

JUSMAN, kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Pemuda dan…

Selasa, 18 Januari 2022 12:23

Ketua DPD RI Soroti Tiga Hal, Wabup Berau: Soal CSR Kami Akan Kawal

Kunjungan dua hari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia,…

Selasa, 18 Januari 2022 12:14

Elpiji 3 Kg Bakal Dihapuskan

TANA PASER - Keberadaan elpiji subsidi tabung isi 3 kilogram…

Selasa, 18 Januari 2022 12:12

“Insentif ASN Hak Pegawai Harus Ditunaikan”

PEKERJAAN rumah (PR) Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers