MANAGED BY:
SABTU
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Kamis, 02 Desember 2021 09:48
Faktor Penyebab Perilaku Koruptif Kepala Desa

 Adi Setyawan

ASN pada KPPN Samarinda

 

 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, sampai dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan khusus tindak pidana korupsi (tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum. Ironinya, korupsi pada era sekarang sudah sampai pada struktur pemerintahan terbawah, yaitu desa. 

Bahkan, korupsi di tingkat desa banyak terjadi ketika negara memberlakukan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan yang besar untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan, yang di dalamnya disertai dana desa dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi tersebut dijadikan kesempatan oleh kepala desa untuk korupsi. 

1)   Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa

Berlakunya UU Desa telah mereposisi kewenangan pembangunan desa yang dari awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah diubah menjadi kewenangan pemerintah desa. Hal ini menjadi arti penting bagi desa di mana desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum diberikan kembali hak-hak untuk menentukan arah pembangunannya sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 18.

Namun, dalam praktiknya, yang menjadi kelemahan UU Desa terletak pada pemberian kewenangan pembangunan desa lebih kepada pemerintah desa, tanpa dibarengi penguatan hak masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa, maupun peningkatan peran lembaga lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut secara otomatis berimplikasi pada besarnya kewenangan kepala desa apabila dibandingkan dengan pihak lainnya dan memosisikan kepala desa sebagai figur sentral dan dominan dalam pembangunan desa.

 

2)   Faktor Kepala Desa

Besarnya kewenangan kepala desa sebagai pimpinan tertinggi pemerintah desa memberi peluang kepada kepala desa untuk berperilaku koruptif. Kepala desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa yang diberikan secara langsung kepada pemerintah desa.

Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tidak lepas dari adanya sikap segan aparatur desa yang berada di bawahnya untuk menegur atau bahkan melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pihak berwajib, sehingga apabila kepala desa melakukan korupsi, sikap yang dipilih yaitu diam.

Pemicu lainnya yaitu adanya keinginan untuk memperkaya diri, hal ini ditambah dengan sikap tamak dan rendahnya integritas dan moralitas yang semakin mendorong perilaku koruptif.

 

3)   Faktor Masyarakat

Sebetulnya hak masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa sudah diatur dalam Pasal 82 Ayat 2 yang berbunyi: “Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa”. Namun, hak tersebut menjadi bias ketika dalam Pasal 82 Ayat 3 disebutkan bahwa: “Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.

Hal tersebut menjadi ironi bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah desa dilaporkan kepada institusi yang bersangkutan. Apabila masyarakat menemukan perilaku kepala desa yang melakukan korupsi dalam pembangunan desa, apakah pelaporan tersebut menjadi wajar ketika dilaporkan secara langsung kepada pemerintah desa itu sendiri. (/luc/k16)


BACA JUGA

Jumat, 21 Januari 2022 13:25

Perihal Presidential Threshold

Miftah Faried HadinthaMahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UGM Mendekati…

Jumat, 21 Januari 2022 13:07

Ghozali “Sultan” Baru

Oleh Bambang Iswanto   BEBERAPA hari terakhir pembicaraan tentang “sultan”…

Selasa, 18 Januari 2022 12:37

IKN Baru Tanpa Tambang Batu Bara

Oleh: Dr Isradi Zainal Rektor Universitas Balikpapan      …

Sabtu, 15 Januari 2022 11:34

Pamer Kekayaan

Oleh Bambang Iswanto   Wealth whispers merupakan pepatah bahasa Inggris…

Sabtu, 15 Januari 2022 10:10

Lindungi Hutan Kaltim, Perlu Jaminan Tegas Dalam UU IKN

Catatan Aji Mirni Mawarni PERTANYAAN besar tentang nasib hutan Kalimantan…

Jumat, 14 Januari 2022 13:51

Membangun Personal Branding lewat Linkedin

Muhamad Fadhol Tamimy ASN Kementerian Hukum dan HAM    …

Rabu, 12 Januari 2022 11:17

Energi Listrik Nasional atau Krisis Ekonomi di Kaltim

Budi KurniawanTenaga fungsional BPS Prov. Kaltim   Indonesia terancam krisis…

Rabu, 12 Januari 2022 11:13

Bukit Steling Samarinda: Geologi Dan Potensinya

Faried RahmanyPenyelidik Bumi Ahli Muda di Dinas ESDM Kaltim  …

Selasa, 11 Januari 2022 00:13

Cegah Permukiman Tepi Sungai, Rencana Tanam Pohon di Bantaran SKM dan SKAB

Normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) dan Sungai Karang Asam Besar…

Senin, 03 Januari 2022 12:04

Presidential Threshold dan Implikasinya

Oleh: Dr Isradi Zainal Rektor Universitas Balikpapan     PRESIDENTIAL…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers