Pemkot Samarinda bersama DPRD Samarinda menyepakati besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2022, yakni Rp 2.637.000.348.000. Hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (30/11).
SAMARINDA–Komponen APBD tersebut yakni pendapatan daerah 2022 ditargetkan Rp 2,43 triliun, sementara belanja daerah diusulkan Rp 2,637 triliun, dan pembiayaan daerah direncanakan Rp 200 miliar.
Dari pantauan rapat paripurna, sejumlah saran diberikan dari berbagai fraksi terhadap rancangan APBD 2022, paling banyak menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu digenjot. Misalnya sekretaris Fraksi Gerindra Markaca dalam pembacaan pandangan fraksi menyebutkan target PAD mencapai Rp 534 miliar, dinilai masih bisa ditingkatkan. “Pemkot harus kreatif dan inovatif. Retribusi parkir bisa digenjot lagi,” ucapnya.
Sementara itu, ketua Fraksi Golkar Fahruddin mendorong pemkot mengoptimalkan semua pendapat kepada program pembangunan yang menyentuh masyarakat. Berharap pembangunan khususnya sekolah di pinggiran juga harus menjadi perhatian demi pemerataan pendidikan. "Kami berharap Bappeda mengakomodasi usulan musrenbang dari berbagai tingkatan, agar tidak hanya seremonial. Termasuk melanjutkan beberapa pembangunan yang tertunda seperti Pasar Baqa,” ucapnya.
Ditemui setelah rapat, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan, tahun depan belanja infrastruktur prioritas tahun depan adalah penanggulangan banjir. Saat ini sedang disusun rencana kegiatan multiyear contract (MYC) untuk penanganan banjir, yakni pembangunan kolam retensi di Pampang dan Bengkuring. “Kami juga berharap dukungan bantuan keuangan (bankeu) dari pemprov. Jika nilainya tidak jauh berbeda dari tahun lalu, potensi pendapatan bisa mencapai lebih Rp 3 triliun,” ucapnya.
Mengenai saran dari fraksi untuk memaksimalkan PAD terutama dari sisi pengelolaan parkir, politikus Gerindra itu menyebut, pihaknya masih menyusun perencanaan tentang parkir berlangganan dengan berbagai pertimbangan. Meski saat ini parkir dengan metode digital atau QRIS masih sepi peminat, tapi program digitalisasi diakuinya akan tetap dilanjutkan dengan instrumen tambahan, misalnya penggunaan kartu semacam e-money. “Kami masih menyusun skema parkir berlangganan, apakah per enam bulan atau setahun,” ucapnya.
Tidak hanya tahun depan, perusahaan daerah akan digenjot kinerjanya sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar bagi pemkot. “BUMD kami target agar beri profit dan kerja sama dengan pihak ketiga,” singkatnya. (dns/dra/k8)
