MANAGED BY:
SENIN
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 01 Desember 2021 09:43
Kasus Royalti Tambang Bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda
Manipulasi Kalori Batu Bara, Sengaja Kurangi PNBP

SAMARINDA–Medio Agustus 2019, Irwan Susanto, Kelly Girsang, dan Hartono berangkat ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tujuan ketiganya adalah mengaktivasi kembali akun Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan pendapatan nasional bukan pajak secara elektronik (e-PNBP) milik CV Jasa Andika Raya (JAR).

Akun awal yang dimiliki CV JAR tak bisa diakses. Selepas konsultasi itu, akun baru dibuat dengan pengaktivasian hanya diketahui Kelly Girsang. Kendati akun sudah dibuat, administrasi lain belum beres. Salah satunya, Rencana Kerja Anggara Belanja (RKAB) CV JAR dan akun e-PNBP. Tiba-tiba muncul notifikasi dalam akun tersebut berupa transaksi jual-beli emas hitam. “Sekitar 14 transaksi,” ucap Irwan Susanto ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, (29/11).

Bingung, dia pun berkoordinasi dengan Girsang. Menurut konsultan yang dipercayanya mengelola akun itu, tak pernah ada aktivitas yang dilakukannya dengan akun itu. “Apalagi sampai akhir tahun (2019) belum beres izin-izin itu. Makanya belum bisa jual-beli,” jelasnya. Girsang yang juga bersaksi di persidangan, jadi orang yang pertama kali mengetahui transaksi itu. Anehnya, transaksi itu berjalan dengan administrasi dari CV JAR disertai dokumen lengkap.

Dokumen-dokumen itu ditandatangani Hartono, direktur cabang sekaligus kuasa direktur CV JAR. “Saya print out dan serahkan ke Pak Irwan saat itu,” ungkapnya ketika bersaksi.

Dari laporan itu, Gross Calorific Value (GCV) atau nilai kotor kalori batu bara yang digali pada 2019 berkisar 4.700 kkal per kg. Sehingga tarif royalti yang dibayarkan ke negara hanya sebesar 3 persen. Padahal dari dokumen yang diurus, batu bara hasil eksplorasi CV JAR memiliki nilai GCV sekitar 6.668 kkal per kg dengan tarif royalti yang mestinya sebesar 7 persen.

Kedua orang itu bersaksi di depan majelis hakim yang dipimpin Hasanuddin bersama Arwin Kusmanta dan Suprapto dalam kasus korupsi royalti tambang yang menyeret Hartono. Dari keterangan kedua saksi itu di persidangan, diketahui emas hitam yang dijual lewat akun CV JAR, bukan barang hasil eksplorasi produksi perusahaan yang memiliki konsesi di Kabupaten Kutai Kartanegara itu. “Jadi, batu bara itu bukan milik CV JAR,” tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus dari Kejati Kaltim ke kedua saksi itu.

Irwan yang berinvestasi ke perusahaan itu menegaskan, barang itu bukan dari CV JAR. Karena dia selalu memantau hasil penggalian. Selain kedua orang ini, ada saksi lain yang dihadirkan JPU Agus. Mereka Amrullah (mantan kepala Dinas Pertambangan Kaltim), Joni Juanda (direktur CV JAR), Antoni Sianipar (konsultan hukum Joni Juanda), dan Dodi Sukma (perwakilan perusahaan bongkar muat). Amrullah menerangkan, izin usaha pertambangan (IUP) CV JAR sudah dimiliki sejak administrasi itu masih diurus Pemkab Kutai Kartanegara sekitar 2010 silam.

Sempat diperbarui 2016 dan 2018 ketika kewenangan pertambangan beralih ke provinsi. “Semua atas nama Joni Juanda,” akunya. Sementara Joni mengaku, sudah tak menjabat sebagai direktur ketika perpanjangan izin konsesi pada 2016. Saat itu, kata dia, izin sudah beralih tangan. Karena ada masalah keperdataan atau wanprestasi, izin ditariknya kembali dan dikelolanya hingga 2018. Di akhir tahun 2018, izin itu kembali berpindah tangan.

Saksi Dody menuturkan, dia hanya mengurus proses izin bongkar muat emas hitam tersebut menggunakan perusahaan bongkar muat tempatnya bekerja. “Hanya administrasi saja, Pak,” akunya bersaksi. Medio 2019, sekitar Agustus, kata dia, ada delapan kali aktivitas bongkar muat batu bara dari jetty milik CV JAR ke ponton atau tongkang. “Saya lupa berapa banyak. Tapi, fee bongkar muat itu Rp 750 ribu per metrik tonnya,” singkat dia.

Selepas semua saksi memberikan keterangan sidang bakal kembali digelar pada 6 Desember mendatang dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Diketahui, kasus ini merupakan kasus korupsi royalti tambang yang dilidik Kejati Kaltim sejak 2020 lalu. Kala itu, Korps Adhyaksa Benua Etam menenggarai adanya permainan dalam penentuan nilai kalori batu bara sehingga bisa menekan PNBP yang diterima negara.

Hartono, terdakwa dalam kasus ini bahkan sempat buron hingga akhirnya dibekuk di persembunyiannya di Desa Loa Ulung, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), pada 11 Juni lalu. Dalam perkara ini dia dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan diperbarui dalam UU 20/2001. (ryu/riz/k8)


BACA JUGA

Senin, 24 Januari 2022 13:48

Fakta Baru Insiden Muara Rapak, Truk Dimodifikasi, Supir Gunakan SIM Palsu

BALIKPAPAN-Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menemukan sejumlah fakta baru terkait insiden…

Senin, 24 Januari 2022 09:57

Di Perairan Paser Ada 12 ABK Positif Covid-19, KKP Karantina Kapal dari Filipina

TANA PASER - Sebanyak 12 anak buah kapal (ABK) kewarganegaraan…

Minggu, 23 Januari 2022 11:08

Harus Jadi..!! Meskipun Keroyokan Bangun Flyover Muara Rapak

BALIKPAPAN-Rencana pembangunan fly over atau jalan layang di Muara Rapak,…

Sabtu, 22 Januari 2022 22:40
13 Detik Meluncur, Truk Seruduk Puluhan Kendaraan, Empat Tewas

Flyover Muara Rapak Terganjal di DPRD Kaltim

Kejadian memilukan terus berulang di turunan Muara Rapak. Setelah rencana…

Sabtu, 22 Januari 2022 21:33

KNKT Investigasi Kecelakaan di Balikpapan

BALIKPAPAN-Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), menurunkan tim untuk melakukan investigasi…

Sabtu, 22 Januari 2022 20:43

Isu IKN, Masih Terbuka Peluang Melengkapi Kekurangan

SAMARINDA – Pemindahan ibu kota negara Jakarta ke ibu kota…

Sabtu, 22 Januari 2022 20:30

Mulai 22 Januari di Balikpapan Kendaraan Besar Wajib Lewat Tol

MULAI hari ini (22/1), jam operasional kendaraan angkutan alat berat…

Sabtu, 22 Januari 2022 18:41
17 Korban Kecelakaan Truk Tronton Maut di Muara Rapak Masih Dalam Perawatan

Kabar Terkini..!! Sempat Kritis, Begini Kondisi Terakhir Korban Kecelakaan Muara Rapak

BALIKPAPAN-Setelah sempat kritis, kondisi Muh Yamin, pengendara Ayla berwarna merah…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:23

Setelah UU IKN Disahkan dan Ibu Kota Bernama Nusantara, Momen Memperbaiki Infrastruktur Kaltim

Pemindahan ibu kota negara (IKN) di depan mata. Undang-undang sudah…

Sabtu, 22 Januari 2022 10:22

IKN di Kaltim, Peluang Besar Bisnis Perhotelan

PEMINDAHAN ibu kota negara (IKN) ke Kaltim menjadi peluang baru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers