MANAGED BY:
JUMAT
21 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Selasa, 30 November 2021 12:25
F-PKS Belum Resmi Interpelasi, Plt Sekkab PPU Ngaku Santai Saja
INTERPELASI: Rapat paripurna mendengarkan pandangan fraksi-fraksi DPRD PPU, Sabtu malam lalu dimanfaatkan F-PKS untuk menyampaikan hak interpelasi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyampaikan sikap, menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan mengenai kebijakan Pemkab PPU. Fraksi lain sebelumnya mengisyaratkan setuju dengan interpelasi, namun mereka tidak menegaskannya dalam paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD PPU pada Sabtu malam lalu.

 

PENAJAM - Juru bicara Fraksi PKS Thohiron melalui rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Penajam Paser Utara (PPU), terhadap Rancangan APBD PPU 2022, Sabtu (27/11) malam, menjelaskan bahwa penggunaan hak interpelasi untuk meminta keterangan pemerintah.

Interpelasi ini mengenai kebijakan yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. F-PKS kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 2021.

Padahal, kata Thohiron, sudah jelas pemkab tak mampu memperoleh pendapatan yang direncanakan. Seharusnya segera dilakukan pengendalian terhadap proyek-proyek fisik yang tak bisa dibiayai.

“Adapun terhadap kebijakan sepihak tersebut, F-PKS akan menggunakan hak bertanya (interpelasi),” kata Thohiron.

Pernyataan interpelasi itu dinilai sah-sah saja oleh Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi. “Sampai saat ini, F-PKS belum secara resmi mengirim surat ke pimpinan dewan,” kata Jhon Kenedi menjawab koran ini kemarin.

Ia menjelaskan, mekanisme penggunaan hak bertanya itu, fraksi bersangkutan mengirimkan surat permohonan menggunakan hak interpelasi melalui pimpinan dewan. Selanjutnya, dibahas melalui rapat paripurna dewan.

Apabila surat pengajuan hak interpelasi sudah diterima pimpinan dewan, segera ditindaklanjuti dengan mengundang semua anggota DPRD untuk membahas surat tersebut.

Ketua Fraksi Gabungan (F-Gab) DPRD PPU Zainal Arifin, seperti diberitakan kemarin, menyatakan senada dengan sikap F-PKS dalam hak interpelasi, kendati secara tegas sikap tersebut tidak dinyatakan F-Gab saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD malam itu.

“Ini yang membuat F-PKS lumayan kecewa. Karena sebelumnya F-Gab dan fraksi lain menyatakan setuju menggunakan hak interpelasi. Malah pandangan F-Gab tidak dibacakan,” kata sumber internal F-PKS kepada koran ini, kemarin.

Zainal Arifin membenarkan apabila pandangan fraksinya itu tidak dibacakan dalam pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. Salah satu catatan F-Gab DPRD PPU pada dokumen yang dibacakan itu adalah meminta Pemkab PPU lebih fokus pada pembiayaan dan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan dengan pihak ketiga.

Berapa jumlahnya? Berdasarkan dokumen Proyeksi Pendapatan dan Belanja RAPBD PPU 2022 yang diperoleh Kaltim Post, jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 55.130.675.637.

F-Gab di dalamnya terdapat Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengingatkan dan mengharapkan, Pemkab PPU terus mengupayakan optimalisasi dan pemberdayaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Seharusnya, perumda atau BUMD tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah, bukan malah sebaliknya menggerogoti APBD. Lalu, bagaimana sikap eksekutif terhadap hak interpelasi yang digulirkan F-PKS DPRD PPU ini?

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi yang dimintai konfirmasinya, kemarin, menjawab singkat. “Santai aja,” kata Muliadi tanpa bersedia menjawab susulan pertanyaan media ini berikutnya. (ari/kri/k16)

 


BACA JUGA

Jumat, 21 Januari 2022 12:14

Wabup Susul Muliadi ke KPK, Muhdar: Pak Hamdam Bisa Teken DPA

Belum ditandatanganinya dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Penajam Paser…

Kamis, 20 Januari 2022 21:44

Dukung Percepatan Herd Immunity, Pupuk Kaltim Gelar Vaksinasi Tahap Dua bagi Anak di Kota Bontang

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) bekerjasama dengan Kodim 0908/Bontang…

Kamis, 20 Januari 2022 17:34

Lindungi Masyarakat dengan Program JKN, Kutim Raih UHC Award Pada Masa Pandemi

SANGATTA – Meski pandemic covid-19 masih melanda Indonesia, bukan menjadi…

Rabu, 19 Januari 2022 22:43

Dukung Fasilitas Ibadah Masyarakat, Pupuk Kaltim Resmikan Tempat Wudhu Masjid Al Jabal Perumahan BSD

Hadirkan fasilitas publik untuk mendukung aktivitas ibadah masyarakat, PT Pupuk…

Rabu, 19 Januari 2022 22:40

Wujudkan Situasi Aman dan Kondusif, Pupuk Kaltim Perkuat Kerjasama Pengamanan Obvitnas dengan Polda Kaltim

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) menggelar penandatanganan pedoman kerjasama…

Selasa, 18 Januari 2022 13:00

Staf Ditangkap, Kadisdikpora PPU Tidak Tahu

JUSMAN, kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Pemuda dan…

Selasa, 18 Januari 2022 12:23

Ketua DPD RI Soroti Tiga Hal, Wabup Berau: Soal CSR Kami Akan Kawal

Kunjungan dua hari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia,…

Selasa, 18 Januari 2022 12:14

Elpiji 3 Kg Bakal Dihapuskan

TANA PASER - Keberadaan elpiji subsidi tabung isi 3 kilogram…

Selasa, 18 Januari 2022 12:12

“Insentif ASN Hak Pegawai Harus Ditunaikan”

PEKERJAAN rumah (PR) Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam…

Selasa, 18 Januari 2022 12:11

Interpelasi F-PKS Jalan Terus, Pasca-OTT Bupati PPU, Tohar Digadang-gadang Kembali Jabat Sekkab

Wacana hak interpelasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPRD…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers