Rabu pagi (24/11/2021), Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Dr. Sri Puji Astuti menghadiri acara webinar nasional yang diadakan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara daring di Ruang Rapat Utama Lt. II Mangkupelas Balaikota Samarinda.
Acara seminar tersebut telah berlangsung pada pukul 09.00 WITA hingga pukul 13.00 WITA. Webinar ini dihadiri secara langsung oleh Kepala BNN Komjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, Ketua KPK, Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M. Si. , Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. , serta Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra, M.H., M.Si.
Dalam acara tersebut telah membahas mengenai terorisme, narkoba dan korupsi yang dimana ketiga permasalahan tersebut terus terulang dan tak kunjung usai. Tak hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia telah memiliki ketiga jenis kejahatan tersebut dan tentunya dapat menghambat pembangungan pada suatu negara karena tiga kejahatan tersebut saling terhubung untuk mendukung tindak kejahatan yang lebih masif, contohnya narco-terrorism; yakni aksi terorisme yang telah didanai dari perdagangan gelap narkoba.
Berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, praktik korupsi juga bisa menjadi suatu pemicu terjadinya radikalisme dan terorisme. Tantangan melawan permasalahan bangsa pada era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA) ini sangatlah membutuhkan kerjasama pada seluruh elemen bangsa, dalam hal ini BNPT, BNN, dan KPK sebagai leading sektor pemberantasan terorisme, narkoba, maupun korupsi.
Dalam webinar tersebut, Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar menyebutkan bahwasanya sinergitas BNPT, BNN, dan KPK haruslah dilakukan demi menguatkan sendi negara ini dari degradasi moral, terutama kepada generasi muda Indonesia. "Melalui upaya bersama ini potensi ancaman di tiga kejahatan ini akan tereliminasi dengan baik. Kolaborasi ini juga dengan masyarakat luas, menjadi bagian penting agar kita bergandeng tangan dalam menghadapi musuh negara," ucap Boy Rafli.
Berbicara mengenai kejahatan terorisme, Kepala BNPT tersebut juga menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah berkontribusi dalam meningkatnya aktiviras terorisme.
Proses radikalisme, perekrutan, hingga pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui internet. Fenomena ini telah melahirkan aktor tunggal dalam aksi terorisme seperti yang terjadi di Mabes Polri pada awal tahun 2021 kemarin. "Kelompok radikal sangat sadar dengan media sosial, mereka pun menjadi lebih sistematis karena didukung dengan sumber pendanaan besar, sehingga dengan uang itu mereka melakukan radikalisasi dan aksi terorisme," sambung Boy Rafli.
Ia juga berpendapat bahwasanya kini tidak ada masyarakat yang 'imun' dari radikalisme dan terorisme karena telah merasuk hingga ke lembaga negara, lembaga pendidikan, hingga lembaga/organisasi keagamaan sekalipun. Menurutnya, perlu ada penguatan nilai kebangsaan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat agar dapat terciptanya daya tangkal terhadap radikalisme dan terorisme.(pro)
