JAKARTA – Rencana penerapan PPKM level 3 pada masa libur Natal dan tahun baru (Nataru) mendapat sambutan pesimistis dari pelaku usaha industri hotel dan restoran. Mereka khawatir aturan tersebut bakal kembali menekan pendapatan. Sebab, momen Nataru menjadi salah satu backbone pemasukan bagi sektor pariwisata.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai penerapan PPKM akan berdampak ke berbagai sektor. ”Tingkat keterisian kamar hotel ataupun kunjungan restoran akan turun jika PPKM level 3 dilaksanakan berkepanjangan. Hal ini tentu akan menghambat pemulihan ekonomi yang direncanakan juga oleh pemerintah,” ujarnya.
Hariyadi mencontohkan, Bali sudah kehilangan potensi pemasukan hingga USD 10 miliar akibat pandemi Covid-19. ”Kerugiannya bisa dilihat saja, rata-rata untuk spending di Bali itu USD 1.500, dikali saja dengan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke sana,” ujar Hariyadi.
Kerugian tersebut, salah satunya, disebabkan jumlah okupansi hotel yang turun drastis. Dia mengklaim jumlah hotel yang beroperasi hanya 15 persen. ”Jadi, 85 persennya memang banyak yang tutup. Restoran juga demikian, banyak yang tutup, ritel juga sempat terganggu,’’ ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan (Astindo) Pauline Suharno ikut menyesalkan keputusan pemerintah yang akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 di semua wilayah pada masa libur Nataru. ”Kami baru saja melakukan virtual travel fair di awal November. Responsnya luar biasa. Hanya dengan 18 anggota, kami mendapatkan 29.800 pengunjung dengan volume penjualan mencapai Rp 29 miliar. Lalu, ternyata ada kebijakan PPKM untuk Nataru,” keluh Pauline.
Menyusul pengumuman PPKM saat libur Nataru tersebut, pihaknya juga terpaksa menahan berbagai promosi atau paket yang sedianya akan ditawarkan kepada konsumen sebagai program liburan akhir tahun. ”Kami jadinya nggak berani mempromosikan macam-macam dulu,” tambahnya.
Senada dengan sektor-sektor di atas, sektor ritel yang juga menjadi pendukung pariwisata berpotensi kehilangan momen Nataru. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebutkan bahwa rata-rata tingkat kunjungan pada 2021 tidak lebih dari 60 persen. ”Tingkat kunjungan mengalami tren kenaikan sejak pemerintah memberlakukan berbagai pelonggaran,” ujarnya.
Menurut Alphonzus, peningkatan pembatasan masyarakat tidak efektif menurunkan mobilitas. Upaya menekan kasus positif Covid-19 seharusnya dilakukan dengan pemberlakuan protokol kesehatan. ”Berdasar pengalaman selama ini, pembatasan tidak efektif, namun akan kembali memberatkan dunia usaha,” tegasnya. (agf/c7/oni)
