Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target pendapatan daerah sebesar 13 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun.
SAMARINDA–Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sa’bani mengatakan, Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Apalagi saat ini sudah terjadi perbaikan ekonomi dan kondisi kesehatan masyarakat.
Rencananya anggaran pendapatan untuk 2022 ditarget sebesar Rp 10,86 triliun, meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp 6,58 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp 4,26 triliun. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 12,9 miliar. “Rencana pendapatan daerah ini mengalami kenaikan Rp 1,2 triliun atau sekitar 13 persen dari target APBD tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 9,59 triliun,” ungkapnya, Jumat (26/11).
Dia menjelaskan, untuk PAD terdiri komponen pajak dan retribusi daerah serta hasil kekayaan negara yang dipisahkan, secara keseluruhan pada 2022 ditargetkan sebesar Rp 6,5 triliun. Angka PAD tersebut mengalami kenaikan sekitar 22 persen dari target pada 2021 atau sebesar Rp 1,1 triliun. Dari PAD 2020 juga sempat menurun dari sisi pajak dan retribusi, tahun ini dan tahun depan bisa dimaksimalkan lagi.
Sedangkan rencana penerimaan dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 5,44 triliun pada 2022 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1,18 triliun atau sekitar 27,8 persen dari tahun sebelumnya. Komponen pajak berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selain itu, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Komponen pajak lainnya yaitu pajak air permukaan dan pajak rokok.
“Semua mengalami peningkatan, tentunya melihat juga keadaan yang sudah semakin mampu,” tuturnya. Menurut Sa’bani, pendapatan daerah sudah seharusnya dimaksimalkan, apalagi kondisi keuangan Kaltim akan lebih baik. Terlebih pandemi Covid-19 mulai berkurang sehingga ekonomi bergerak.
Sebelum pandemi, setiap tahun tingkat realisasi pendapatan daerah selalu meningkat. Jika dilihat lebih terperinci, komponen PAD yang mencatatkan realisasi tertinggi secara nominal berasal dari pajak daerah, sedangkan retribusi daerah mempunyai nominal realisasi terendah.
“Kita optimistis tahun depan pendapatan Kaltim bisa lebih besar, keadaan kesehatan kasus Covid-19 sudah terus menurun, sehingga pergerakan ekonomi bisa lebih luas agar PAD bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah daerah (pemda) selalu lamban. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, per November 2021 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) totalnya sebesar Rp 642,6 triliun.
“Dari yang sudah kita transfer itu, seluruh provinsi realisasi belanjanya mencapai 56,4 persen rata-rata, yang ada di bank mencapai Rp 226 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual.
Padahal, penyaluran TKDD tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian nasional dan menjadi daya ungkit ekonomi. Hal itu penting untuk mendorong pemilihan ekonomi Indonesia setelah mendapatkan hantaman keras selama pandemi Covid-19. “Jika dananya tertahan di bank, uang tidak bisa menggerakkan ekonomi untuk seluruh daerah di Indonesia,” ucapnya.
Sri Mulyani menjelaskan alasan anggaran daerah selama ini lambat penyalurannya karena ada beberapa faktor. Sedikitnya karena adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) baru dan sifatnya yang terlalu struktural. Kemenkeu pun terus melakukan review terhadap lambannya penggunaan anggaran daerah, seperti faktor pemilihan kepala daerah (pilkada) waktu lalu.
Namun, memang ada yang sifatnya agak struktural seperti kapasitas dan kompetensi. “Dengan adanya pilkada banyak pemerintah yang pimpinannya baru kemudian terjadi keterlambatan dari APBD-nya,” ucap dia.
