RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk dipertimbangkan kembali. Terlebih, dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Jembatan di atas laut itu, dikhawatirkan bakal mengganggu alur pelayaran di Teluk Balikpapan. Yang nantinya semakin padat dengan keberadaan kapal-kapal besar pengangkut logistik, saat tahapan kegiatan pembangunan IKN dimulai.
Diketahui, ketinggian ruang bebas di bawah jembatan (clearance) Jembatan Tol Balikpapan-PPU yang semula 50 meter, berubah menjadi 65 meter. Setelah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Walaupun didesain lebih tinggi, keberadaan jembatan tol dinilai tetap bakal mengganggu lalu lintas pelayaran di Teluk Balikpapan.
“Kalau ini (Jembatan Tol Balikpapan-PPU) jadi dibangun, kami akan menghadapi permasalahan yang luar biasa,” kata Ketua Harian DPC Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Balikpapan Joko Subiyanto. Oleh karena itu, CEO Fajar Group ini menegaskan, rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU harus dikawal. “Bukan hanya pengusaha. Tetapi banyak stakeholder di Pelabuhan Balikpapan akan bermasalah. Apalagi sudah ada pembangunan Jembatan Pulau Balang. Itu sudah dibangun, dan artinya tinggal memanfaatkan dan mengefektivitaskan Jembatan Pulau Balang itu saja,” usul dia.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Patroli, Penjagaan, dan Penyidikan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan Pantas Sihombing mengatakan, Jembatan Tol Teluk Balikpapan berada di pintu masuk ke Pelabuhan Balikpapan. Sehingga jika tetap dibangun, akan membuat pintu masuk ke Pelabuhan Balikpapan tertutup. Apalagi, dengan ketinggian yang disetujui adalah 65 meter, bakal berdampak besar bagi lalu lintas pelayaran di Teluk Balikpapan.
“Mudah-mudahan dibatalkan. Dan kalau enggak salah, ada juga isu lewat bawah (laut). Tapi kurang tahu persis. Kita sama-sama mengawal ini,” jelas dia. Rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU diusulkan Pemkab PPU sekira 2017 lalu. KSOP Balikpapan kemudian mengusulkan ketinggian jembatan tol tersebut sekitar 70 meter. Akan tetapi, dengan ketinggian tersebut, nantinya justru mengganggu lalu lintas penerbangan. Mengingat keberadaan Jembatan Tol Balikpapan-PPU berada pada alur penerbangan Bandara SAMS Sepinggan. “Kalaupun ketinggian, akan mengganggu alur,” sebutnya.
Deputy GM Pelindo IV Cabang Balikpapan Maxiemiliaan Rotinsulu menilai, rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU perlu dipertimbangkan kembali. Berdasarkan pengalamannya ketika mengoperasikan kapal ke Balikpapan Coal Terminal (BCT), pelabuhan batu bara milik PT Bayan Resources, ketinggian kapal yang melintas di alur pelayaran Teluk Balikpapan lebih dari 60 meter. Hal tersebut sudah pernah disampaikan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2014.
“Saya sendiri yang pernah membawa kapal itu ke BCT. Tinggi kapal atau clearance 63,8 meter, sehingga saya menyampaikan waktu itu bahwa kami minta air draft-nya setinggi 65 meter,” kenangnya. Akan tetapi usulan tersebut, tidak dipenuhi. Sehingga, ketinggian yang disetujui kala itu adalah 50 meter. Menurutnya, hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh biaya pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU, yang dikhawatirkan semakin membengkak, “Barangkali terkendala biaya. Karena yang saya dengar dari kontraktor atas, (ketinggian) naik 1 meter itu, (biaya pembangunan bisa bertambah) sudah Rp 1 triliun,” imbuh Max.
Pria yang sempat menjabat manajer Pelayanan Kapal Pelindo IV Balikpapan ini menyampaikan, rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU, sudah diminta untuk dipertimbangkan kembali kepada Kemenhub pada 2014 silam. “Yang kami sampaikan jangan sampai kebijakan atau keputusan yang kita ambil sekarang ini, membuat anak cucu menyalahkan kita ke depan,” terangnya. (kip/riz/k16)
