MANAGED BY:
SELASA
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Rabu, 24 November 2021 10:31
Tambang Ilegal di PPU Bertambah, Satpol PP Keluhkan Operasi Sering Bocor
BANDEL: Kendati sering dirazia karena dinyatakan ilegal, aktivitas tambang batu bara di Sepaku, PPU, ini tetap saja beroperasi.

Aktivitas tambang batu bara diduga ilegal di Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), masih sulit ditertibkan. Kegiatan tambang batu bara yang masuk kawasan ibu kota negara (IKN) baru itu bahkan berkembang.

 

PENAJAM–Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU Muhtar mengatakan, aktivitas penambangan ilegal tersebut sering dirazia tapi malah berkembang.

“Awalnya 6 titik jadi 8 titik. Sekarang ini jadi 10 titik,” kata Muhtar di ruang kerjanya, Selasa (23/11).

Menurut Muhtar, pihaknya telah melakukan operasi penertiban tambang batu bara tersebut sebanyak 10 kali. Bahkan, lebih. “Saat ditutup mereka berhenti beroperasi. Namun, saat tim operasi penertiban pulang mereka kembali lagi beroperasi. Sekarang ada laporan, ada aktivitas lagi,” katanya.

Dua minggu sebelumnya, lanjut dia, Satpol PP PPU melakukan pengecekan sampai ke pelabuhan dan tidak ditemukan ada penambahan stockpile batu bara. Artinya, sangat mungkin, aktivitas tambang batu bara sedang tidak bekerja.

“Selama ini, operasi penertiban terkesan selalu kucing-kucingan. Begitu ditinggal mereka operasi lagi,” ujarnya.

Dia mengatakan, persoalan perizinan eksploitasi tambang batu bara masuk domain pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah berfungsi dan sekaligus memiliki kewenangan pengawasan. Saat ditanya upaya menutup tambang batu bara ilegal secara permanen, Muhtar mengatakan perlu keterlibatan instansi teknis vertikal.

“Untuk menutup secara permanen harus sinergi TNI-Polri-Pemkab. TNI-Polri dari segi penanganan pelanggaran hukum, dan daerah dalam segi izin prinsip,” ucapnya.

Dia mengeluhkan sering kali rencana operasi bocor. Namun, dia mengaku tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan rencana operasi penertiban itu ke pihak pengelola tambang batu bara yang diduga ilegal.

“Tahu-tahu kami menerima bocoran pesan suara (voice note) ke sesama penambang lewat WhatsApp,” katanya.

Tidak kurang, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) Kaltim turut memberikan perhatian serius terhadap persoalan tambang batu bara.

“AMPL bahkan menyurati presiden, dan saya selaku ketua AMPL Kaltim telah pula dimintai klarifikasi oleh aparat berwajib. Namun, aktivitas tambang batu bara ilegal itu tetap saja melenggang bebas. Bahkan hauling pun bebas melewati jalan umum,” kata Ketua AMPL Kaltim Zulpani Paser, kemarin.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim juga memberikan perhatian yang sama. Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan, persoalan tambang ini merupakan problem utama saat ini.

Padahal, kata dia, khusus kegiatan tambang batu bara ilegal di wilayah IKN menjadi atensi langsung Presiden Joko Widodo untuk penertibannya. “Namun, sampai saat ini tambang ilegal di IKN dan Kaltim tetap saja marak,” katanya.

Jatam Kaltim mencatat 151 lokasi tambang batu bara ilegal di seluruh Kaltim dan di PPU terdapat empat lokasi. Sementara itu, sesuai penjelasan Plt Kepala Satpol PP PPU Muhtar aktivitas tambang batu bara ilegal di kawasan Bukit Tengkorak, Sepaku, saja saat ini bertambah jadi 10 titik.

Menurut Zulpani Paser, kegiatan tambang batu bara ilegal di PPU lebih dari 10 titik. “Soalnya ada juga beberapa aktivitas tambang batu bara ilegal di kecamatan lain di PPU di luar Sepaku,” ujarnya. (ari/kri/k8)


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2012 13:08

Yusril vs Pemkot Samarinda

<div> <div> <strong>SAMARINDA &ndash; </strong>Mantan Menteri Hukum dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers