MANAGED BY:
JUMAT
03 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Rabu, 24 November 2021 09:39
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Pelegalan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi?

Suwardi Sagama

Dosen, Peneliti, dan Konsultan Hukum

 

PERGURUAN tinggi yang merupakan tempat untuk melahirkan cendekiawan intelektual dihebohkan oleh oknum yang diduga melakukan perbuatan asusila pada mahasiswinya. Sebelumnya, ada juga oknum pengajar di salah satu perguruan tinggi yang melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang masih bersekolah. Kekerasan seksual seperti gunung es, membeku di atas dan di bawah permukaan.

Kekerasan seksual yang terlihat di atas permukaan dengan segera dapat dilakukan pendampingan dan penegakan hukum. Sementara kekerasan seksual yang berada di bawah permukaan tidak terlihat dan terabaikan, kecuali korban yang mengungkapkan dengan alat bukti yang lengkap. Korban takut bercerita karena kekerasan seksual yang dialami merupakan aib dan/atau pelaku berasal dari orang yang menguasainya, sehingga khawatir nyawanya terancam. 

Pada 30 Agustus 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Peraturan ini sebagai upaya mengembalikan muruah perguruan tinggi sebagai ladang intelektual bukan “sarang” kekerasan seksual.

Namun, peraturan tersebut menuai pro-kontra dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Misalnya pada Pasal 5 Ayat (2) huruf b menyebutkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Kata “tanpa persetujuan” dapat dimaknai sebagai jalan terjadinya perbuatan seksual apabila korban menyatakan setuju. 

Apakah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 melegalkan kekerasan seksual di perguruan tinggi?

Pengajar adalah subjek yang menjadi perhatian di lingkungan perguruan tinggi. Baik atau buruknya mahasiswa/I dalam memahami materi tergantung dari pengajarnya. Bahkan perilaku mahasiswa/I juga dapat dipengaruhi oleh pengajarnya. Ada yang meniru secara langsung, ada pula memodifikasi perilaku yang dipraktikkan oleh pengajar di dalam kelas dan luar kelas.

Pengajar mempunyai kewajiban memberikan pengajaran yang baik. Ketika terjadi suatu perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar kepada mahasiswa, berdampak juga pada perilaku mahasiswa. Tenaga kependidikan atau pimpinan lembaga mahasiswa tidak jarang dipercaya menjadi mentor bagi mahasiswa untuk mencapai prestasi di kampus. Ketika terjadi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga kependidikan atau pimpinan lembaga mahasiswa, siapa lagi yang akan dipercaya oleh mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Ini pertanda mundurnya moral di lingkungan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi tetap menjaga kemurnian pengetahuan menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas. Pada penanganan kekerasan seksual dapat bersinergi dengan lembaga profesional yang membidangi penindakan kekerasan seksual. Ada kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan/anak yang akan melakukan upaya penindakan ketika di lingkungan perguruan tinggi terjadi kasus kekerasan seksual.

Mekanisme penanganan dan pencegahan diatur dengan baik saat terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menerima laporan kekerasan seksual yang terjadi. Namun, laporan diteruskan kepada pihak eksternal yang sudah melakukan kerja sama. Hal ini dapat menjaga independensi proses penyelesaian kasus, apalagi sebuah kasus yang masuk melibatkan wilayah struktural.

Memberikan sanksi yang ringan dalam kasus kekerasan seksual akan mempermudah jalan kekerasan seksual berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sudah mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dengan sanksi pidana. Pasal 14 mengatur pemberian sanksi administrasi bagi pelaku kekerasan seksual. Sanksi paling ringan adalah peneguran dan sanksi terberat adalah pemberhentian kerja.

 Meskipun sanksi administrasi hanya diberlakukan dalam lingkungan internal, tidak memberikan rasa keadilan kepada korban. Perbuatannya sekali, bagi korban kekerasan seksual dirasakan seumur hidup. Meskipun Pasal 18 menyebutkan bahwa pengenaan sanksi administrasi tidak mengesampingkan sanksi administrasi lain dan sanksi pidana, namun dapat menjadi celah pembelaan bagi pelaku.

Saat proses pemeriksaan kasus kekerasan seksual dilangsungkan secara bersamaan yakni pemeriksaan di perguruan tinggi tidak ditemukan alat bukti kekerasan seksual sedangkan kepolisian mendapatkan alat bukti terjadinya kekerasan seksual, maka pemeriksaan siapa yang benar? Apakah tim yang dibuat oleh perguruan tinggi atau kepolisian? Dalam menjaga profesionalisme dalam penindakan kasus kekerasan seksual dan memberikan keadilan kepada korban serta kepastian hukum kepada pelaku, kasus kekerasan seksual diserahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Perguruan tinggi dapat menunggu hasil pemeriksaan kepolisian untuk menentukan tindakan hukum administrasi yang akan diberikan kepada korban dan pelaku, bukan bersamaan atau sebaliknya.

Perguruan tinggi sebagai citra akademik, tempat berkumpulnya para intelektual. Mahasiswa/I mempunyai hak kemerdekaan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Kemerdekaan akan sirna apabila ada intervensi dan intimidasi yang dilakukan. Kata “tanpa persetujuan” dalam perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi jalan “tol” terjadinya kekerasan seksual.

Perempuan atau laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung tidak berani bercerita. Pelaku kekerasan seksual yang dilakukan teman sebayanya saja korban cenderung tidak berani mengungkapkan, apalagi yang menjadi pelaku adalah subjek yang mempunyai kewenangan atau menguasai keadaan. Korban lebih memilih diam daripada berbicara, yang penting pendidikannya selamat.

Dalam kasus kekerasan seksual, penanganan yang dilakukan semestinya mengutamakan kepentingan korban tapi ini “sepertinya” tidak. Meksipun Pasal 5 Ayat (3) sudah membatasi syarat “persetujuan” dilakukannya perbuatan seksual, namun tidak akan memberikan jalan keluar kepada korban. Peraturan semestinya menegaskan dengan terang bahwa dilarang untuk semua perbuatan kekerasan seksual bukan setuju atau tidak setuju.

Sehingga tidak menimbulkan multitafsir atas tindakan yang akan diberikan jika terjadi kekerasan seksual. Potensi untuk mengatakan setuju atas perbuatan seksual yang diatur pada Pasal 5 Ayat (2) sangat terbuka. Korban yang mendapatkan kekerasan seksual karena adanya intimidasi dan intervensi dapat mengatakan tidak setuju menjadi setuju. Sebuah ketentuan yang dapat “melegalkan” kekerasan seksual di perguruan tinggi jika tidak diberikan sebuah kejelasan tentang larangan kekerasan seksual. (luc/k16)


BACA JUGA

Kamis, 02 Desember 2021 09:48

Faktor Penyebab Perilaku Koruptif Kepala Desa

 Adi Setyawan ASN pada KPPN Samarinda     Berbagai upaya…

Rabu, 01 Desember 2021 15:46

Standar (Baru) Layanan Informasi Publik

Oleh: Imran Duse (Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltim)   Dalam…

Selasa, 30 November 2021 10:50

Tambang Ilegal, Pemda Jangan Lepas Tangan

Dr Isradi Zainal Rektor Universitas Balikpapan    TAMBANG ilegal saat…

Minggu, 28 November 2021 10:09

Rekrutmen Jabatan Publik (2-Habis)

Adam Setiawan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia…

Minggu, 28 November 2021 10:07

Peran Digital Marketing terhadap Pertumbuhan UMKM di Tengah Pandemi

Lulu Afidah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Sejak kemunculan Covid- 19 pada…

Rabu, 24 November 2021 10:01

Rekrutmen Jabatan Publik (1)

Adam Setiawan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia…

Rabu, 24 November 2021 10:00

Kedudukan dan Peran Guru Dalam Pendidikan Islam

Uswandi, Mahasiswa Pascasarjana PAI UMM   Setidaknya ada tiga ayat dalam…

Rabu, 24 November 2021 09:39

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Pelegalan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi?

Suwardi Sagama Dosen, Peneliti, dan Konsultan Hukum   PERGURUAN tinggi…

Rabu, 24 November 2021 09:38

Kaltim dan Kutukan Sumber Daya Alam (2-Habis)

Oleh: Bernaulus Saragih PhD Environmental Economist     Empat dekade…

Rabu, 24 November 2021 09:29

Kaltim dan Kutukan Sumber Daya Alam (1)

Oleh: Bernaulus Saragih  PhD Environmental Economist      Dalam Sidang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers