JAKARTA-Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyekatan di jalur-jalur mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) seperti yang pernah dilakukan pada masa mudik Mei 2021 lalu. Sebagai gantinya, skrining seperti pemeriksaan tes swab/antigen, serta pengecekan status vaksinasi akan diperketat
Pengetatan skrining ini akan berjalan seiring dengan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang. Dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (21/11), Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, masyarakat tetap dapat merayakan Nataru selama menaati aturan-aturan yang berlaku.
Muhadjir mengatakan, kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk mengatur mobilitas masyarakat agar gelombang ketiga pandemi tidak terjadi. Ia menyebut, secara umum, kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia sangat baik. Bahkan, apresiasi dari negara-negara luar juga sangat bagus. ”Kondisi ini harus kita pertahankan,” ujar Muhadjir.
Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar meniadakan penyekatan pada periode libur Nataru akhir tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan bahwa orang yang bepergian harus dalam keadaan sehat. Caranya dengan memastikan status vaksinasi yang bersangkutan serta melalui hasil tes swab. “Siapa saja yang mau bepergian wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kemudian harus sudah divaksin. Yang belum vaksin harus vaksin, diusahakan sudah vaksin kedua,” jelas Muhadjir.
Selain itu, sebelum berangkat, para pelaku perjalanan harus sudah dinyatakan negatif melalui tes usap. Mengenai jenis tes swab mana yang dibutuhkan, apakah PCR atau antigen, Muhadjir menyebut akan diputuskan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah akan memastikan pengecekan dan pemantauan perjalanan hingga tempat tujuan bekerja sama dengan Polri. ”Tidak hanya lokasi mudik, tujuan perjalanan seperti tempat wisata pun akan diawasi ketat,” jelasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, Polri telah siap untuk melakukan vaksinasi di tempat bila menemukan pelaku perjalanan yang belum mendapatkan suntikan vaksinasi. “Tetapi, seyogianya, kalau tidak ada urusan yang primer dan mendesak, sebaiknya hindari bepergian pada periode Nataru,” tegas Muhadjir.
Berdasarkan pengalaman, pergerakan manusia dalam libur panjang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Muhadjir mengatakan pemerintah perlu menetapkan kebijakan lebih ketat dan aturan-aturan baru.
Muhadjir menjelaskan, khusus untuk PPKM Level 3 Nataru ini, penerapannya akan diseragamkan untuk seluruh Indonesia dengan ketentuan yang sudah berlaku pada PPKM Level 3, serta ditambah aturan terhadap kegiatan berskala besar. “Kegiatan yang melibatkan kerumunan besar akan diatur, mulai dari dilarang sampai diperkecil peluangnya,” tegasnya.
Muhadjir mengaku cukup optimistis implementasi kebijakan untuk Nataru dapat berjalan baik di lapangan. Sebab, hampir semua kementerian dan lembaga (KL) sudah berpengalaman dalam pengendalian mobilitas. Semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. ”Sekarang pun sudah mulai melakukan persiapan,” jelasnya. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengungkapkan, dalam masa rawan Nataru sebagaimana masa libur besar lainnya, kewajiban semua pihak untuk mencegah perburukan situasi.
Untuk masyarakat luas, Dicky menyarankan untuk memfokuskan kegiatan dalam rumah. Kalaupun harus keluar rumah, maka hindari kegiatan dalam ruangan (indoor). ”Batasi kapasitas dan interaksi dengan sedikit orang saja, misalnya mereka yang kita tahu orang-orang yang sudah divaksinasi penuh atau bahkan mereka tidak dalam kasus kontak. Bisa dilihat dari aplikasi peduli lindungi,” jelas Dicky.
Selain itu, jika mengadakan sebuah acara yang dimungkinkan dari sisi aturan di daerah itu, jika melibatkan banyak orang, akan sangat baik jika melakukan rapid tes antigen. ”Itu akan sangat mengurangi potensi seseorang terlibat aktivitas untuk membawa virus,” katanya.(tau/oni/jpg/riz)
