MANAGED BY:
SELASA
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 24 November 2021 09:11
Disampaikan sejak Januari 2020, hingga Kini Belum Ditanggapi
Solar Langka, Legislator Lapor Dirut Pertamina
Truk yang antre solar.

 

Antrean solar yang mengular di SPBU seperti jadi pemandangan saban hari. Dibilang stok aman, nyatanya “raksasa jalanan” kerap bermalam di pom bensin. BBM bersubsidi itu seperti sulit dicari.

 

BALIKPAPAN-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kaltim ternyata sudah sampai telinga Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Permasalahan tersebut telah disampaikan secara langsung oleh Anggota Komisi VII DPR Ismail Thomas pada rapat dengar pendapat (RDP) pada Januari 2020. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari laporan tersebut.

Ismail menyampaikan hasil reses secara tertulis, terkait kelangkaan BBM bersubsidi itu. Surat bertanggal 15 Januari 2020 itu ditujukan langsung kepada dirut Pertamina. Dan melaporkan kelangkaan BBM di Kutai Barat (Kubar).

Dalam laporan tersebut, menyampaikan bahwa jumlah SPBU di Kubar sebanyak 10 unit. Berada di Kecamatan Tering (1 SPBU), Kecamatan Linggang Bigung (1 SPBU), Kecamatan Barong Tongkok (4 SPBU), Kecamatan Melak (1 SPBU), Kecamatan Muara Lawa (1 SPBU), dan Kecamatan Bongan (2 SPBU).

Di sana, sejak lama mengalami kelangkaan BBM. Diduga akibat ulah oknum penimbun BBM bersubsidi yang “menyerbu” SPBU, sehingga solar subsidi cepat habis. Modus yang digunakan para penimbun adalah dengan memodifikasi ukuran tangki kendaraan, sehingga kapasitas tangkinya menjadi lebih besar dibandingkan ukuran standar.

Celakanya praktik curang itu terkesan dibiarkan oleh pemilik SPBU. Perbuatan tersebut menurut dia, disebabkan oleh lemahnya pengawasan oleh Pertamina di Kaltim terhadap SPBU.

“Mungkin laporan saya hanya disimpan di laci atau dibuang ke tempat sampah. Karena, sampai sekarang enggak ada tindak lanjutnya. Padahal, dirut (Pertamina) bisa menugaskan direktur pengawasan. Untuk langsung action ke GM Pertamina di Balikpapan,” keluhnya kepada Kaltim Post, Ahad (21/11).

Mantan bupati Kubar dua periode itu (2006–2016) menduga solar bersubsidi dinikmati penambang batu bara. Sehingga, langkah yang perlu dilakukan Pertamina adalah melakukan penertiban terhadap oknum yang tak berhak menikmati BBM bersubsidi itu.

Bila perlu, kata dia, tidak diberikan tambahan kuota tahun depan. “Jadi ditertibkan dulu. Jangan dulu ditambah (kuota solar subsidi). Baru ketahuan, keperluan masyarakat yang sebenarnya. Kalau enggak ditertibkan, berapapun dikasih, pasti habis,” pesan dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menyarankan, bila Pertamina tidak mampu melakukan pengawasan sendiri, bisa melibatkan aparat seperti Polri. Terutama, untuk menindak para pengetap maupun pelaku tambang yang menikmati solar bersubsidi. “Kalau mereka enggak action ya enggak ada gunanya. Padahal ini, untuk kepentingan negara,” tutup dia.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah juga memiliki pandangan. Menurutnya, alur distribusi solar bersubsidi itu semestinya transparan, dari hulu ke hilir. Mulai jumlah BBM subsidi yang didistribusikan hingga lokasi pendistribusiannya.

Begitupun, jika sudah sampai SPBU, harus dilakukan pengawasan secara ketat. Terutama, kendaraan yang membeli BBM bersubsidi. “Kan harus dibatasi setiap kendaraan. Kalau ada yang mengisi lebih, patut diduga melakukan penimbunan, untuk kepentingan tertentu. Bisa jadi didistribusikan untuk kegiatan tambang. Karena, tidak sulit mengawasi distribusi BBM bersubsidi itu. Yang sulit adalah mencari aparat yang mau bekerja serius,” bebernya kemarin.

Pria yang akrab disapa Castro itu menuturkan, mestinya Pertamina bisa memastikan pendistribusian BBM bersubsidi itu tepat sasaran. Jangan justru ada kesan Pertamina berada dalam tekanan para pebisnis BBM bersubsidi, sehingga enggan berbenah. “Harus ada sanksi tegas bagi SPBU yang tak menjual solar bersubsidi tepat sasaran. Itu dilakukan agar ada efek jera,” imbuh dosen Fakultas Hukum Unmul itu.

Menurut pria berkacamata itu, semestinya masalah distribusi yang tidak kunjung mampu dibenahi dijadikan sebagai bahan evaluasi. Seperti SPBU diberikan kuota solar subsidi atau dihapus. Untuk menilai itu, perlu ada mekanisme reward dan punishment. “Rantai distribusi hanya akan terus menguntungkan pebisnis. Sementara masyarakat yang dirugikan,” tegas dia.

Castro meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai regulator untuk memanggil Pertamina Region Kalimantan. Selanjutnya berkoordinasi dan meminta penjelasan soal distribusi BBM bersubsidi itu.

Jangan hanya mengatur distribusinya saja, tetapi juga mesti terukur pengawasannya. “Pemerintah juga bisa membuka posko pengaduan soal indikasi kecurangan distribusi BBM bersubsidi. Itu bisa mendorong partisipasi warga terlibat dalam mengawasi secara eksternal,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kaltim Kombes Singgamata menuturkan, antrean solar di SPBU seharusnya diatur agar tidak sampai menutup jalan utama dan mengganggu pengguna jalan lainnya. “Satlantas akan lakukan pengaturan di lokasi antreannya. Saya sudah perintahkan kasat lantas untuk memantau langsung di lapangan agar tidak mengganggu arus lalu lintas,” ucapnya kepada Kaltim Post, kemarin. 

Adapun Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Arih Frananta Filifus (AFF) Sembiring mengatakan, pihaknya belum menerima informasi mengenai lokasi SPBU yang ramai dengan antrean truk tersebut.

Namun, dirinya segera berkoordinasi dengan Dishub di kabupaten/kota untuk mengatur lalu lintas (lalin) di SPBU. Khususnya di lokasi SPBU yang dipenuhi antrean solar. “Nanti kami koordinasikan ke kabupaten/kota,” singkat dia.

Seperti diketahui, antrean solar terlihat di sejumlah SPBU di Balikpapan kemarin. Pemandangan itu sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Bahkan persoalan kelangkaan solar subsidi di SPBU kerap terjadi saban tahun. Hingga sekarang belum ada solusi berarti. Imbas dari kelangkaan solar bersubsidi itu, membuat sejumlah pengendara truk bermalam di sekitar SPBU.

Ada dugaan BBM bersubsidi itu “diminum” alat berat di lokasi tambang. Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 melarang kendaraan tambang dan perkebunan mengonsumsi BBM bersubsidi.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mencatat realisasi solar bersubsidi hingga Oktober sebesar 177.152 kiloliter (KL). Adapun kuota solar jenis BBM tertentu (JBT) Kaltim tahun 2021 sebesar 211.000 KL. “Artinya, stok (solar subsidi) masih aman sampai akhir tahun,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Kalimantan Susanto August Satria.

Pertamina, kata dia, terus mengimbau agar SPBU menyalurkan solar dengan benar. Pihaknya hanya sebatas melakukan distribusi ke SPBU. Bahkan, bila ada SPBU yang menyalurkan solar tidak sesuai ketentuan, pihaknya akan memberikan sanksi berupa pengurangan pengiriman BBM ke SPBU tersebut.

Seperti di beberapa kasus, pihaknya telah memberikan punishment kepada SPBU. Pihaknya juga sudah menginstruksikan ke SPBU untuk melayani penjualan jenis BBM tertentu (JBT) solar sesuai tipe jenis kendaraannya.

“Seperti pencatatan nomor polisi, pembatasan pembelian solar untuk kendaraan jenis tertentu, dan tipe spesifikasi kendaraan. Bila ada operator yang melanggar ketentuan, pengelola SPBU akan mengambil tindakan tegas ke operator tersebut,” jelasnya.

Terkait antrean truk membeli solar di SPBU, Pertamina sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum. Bahkan sudah dilakukan inspeksi mendadak ke SPBU. (kip/rom/k16)


BACA JUGA

Senin, 06 Desember 2021 19:37

Tak Terima Digugat Cerai, Pria Ini Sebarkan Video Porno Mantan Istrinya di Twitter 

SAMARINDA - Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Samarinda dan Jatanras…

Senin, 06 Desember 2021 11:44

Korban Meninggal jadi 14 Orang, Masih Ada Potensi Guguran dan Aliran Lava

JAKARTA - Jumlah korban meninggal akibat terjangan Awan Panas Guguran…

Senin, 06 Desember 2021 11:21

Pembangunan Bendungan di Kawasan Ibu Kota Negara Baru Capai 30 Persen

Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Minggu, 05 Desember 2021 16:47

Awal Tahun, Sekolah Tatap Muka Direncanakan Serentak

SAMARINDA-Pembelajaran tatap muka (PTM) untuk SMA sederajat direncanakan dilakukan Januari…

Minggu, 05 Desember 2021 16:44

Pemindahan IKN Tak Berdampak Putusan MK

Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional seolah-olah membela…

Minggu, 05 Desember 2021 11:57

13 Warga Meninggal Akibat Letusan Gunung Semeru

Sebanyak 13 warga dilaporkan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru…

Sabtu, 04 Desember 2021 20:38

Jembatan Mahakam IV Ditutup Mulai Besok Hingga Sepekan ke Depan

SAMARINDA - Sejak Sabtu 4 Desember 2021 beredar pengumuman terkait…

Sabtu, 04 Desember 2021 11:51
Permintaan Batu Bara yang Tinggi Diprediksi Berlangsung hingga 2022

Ekspor Kaltim Terbesar Kedua di Indonesia

Tingginya permintaan batu bara punya dampak penting bagi Kaltim. Salah…

Jumat, 03 Desember 2021 21:06

Pembelajaran Tatap Muka akan Digelar 100 Persen di Januari 2022

SAMARINDA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim…

Jumat, 03 Desember 2021 12:00
Tak Ada Dalam Data KSOP, Disinyalir Gunakan Izin Perusahaan Lain

Bongkar Muat Bara Bara di Pelabuhan Ilegal

BALIKPAPAN-Tingginya harga batu bara akhir-akhir ini membuat aktivitas bongkar muat…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers