SAMARINDA - Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata perlahan mulai menjalin kolaborasi bersama masyarakat dan mitra kerja maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Hal itu dilakukan lantaran di Benua Etam itu sendiri setelah ditelusuri memiliki banyak sekali potensi desa wisata yang bisa dikembangkan sebagai pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kepala Dispar Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan bahwa untuk meningkatkan desa wisata butuh yang namanya pemberdayaan terdahap masyarakat. Bahkan dalam kegiatan bincang-bincang ke IV yang diselenggarakan pada Rabu (17/11/2021) di Taman Gubang, Loa Ulung, Kutai Kartanegara, pihaknya menghadirkan mitra kerja dari Bank Indonesia.
"Tema pemberdayaan terhadap masyarakat inilah yang terus kami sosialkan, makanya sentuhan langsung dan bantuan dari insan pers itu akan sangat membantu dalam menyampaikan tujuan dari pengembang desa wisata," ucapnya saat ditemui awak media.
Menurutnya, masyarakat wisata itu merupakan hal yang sangat penting untuk diteruskan. Karena hal ini juga merupakan program wisata dari Gubernur Kaltim, Isran Noor untuk menjadikan desa sebagai potensi wisata.
Tentunya untuk mewujudkan itu, Dispar Kaltim tidak bisa bergerak seorang diri. Rangkulan dari mitra kerja dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mensukseskan program tersebut.
"Untuk menjadikan itu kita butuh berkolaborasi dengan mitra kerja, seperti yang kami undang dari Bank Indonesia (BI). Bukan hanya itu, kita juga bekerja sama dengan semua unsur, mulai dari akademisi, pembisnis, pelaku usaha dan juga insan pers," jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menyatakan tujuannya mengundang pihak BI sebagai narasumber, karena pada dasarnya potensi besar di Kaltim soal pariwisata sudah tidak bisa dipungkiri lagi. "Makanya untuk menciptakan nuansa baru BI memberikan pemberdayaan terhadap desa wisata, termasuk dari Maratuah dan Derawan yang menjadi ikonik Kaltim," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Tutuk S. H Cahyono menuturkan kalau pola pemberdayaan BI itu didasari dari blue print, karena memang pihaknya berharap akan bisa menyerahkan hal tersebut kepada Pemprov Kaltim.
"Kemudian setelah itu barulah Dispar akan menawarkan kepada perusahaan lain untuk melakukan pendampingan terhadap desa wisata," paparnya. Ia menjelaskan, blue print itu diperlukan lantaran masih banyak potensi wisata yang harus dikembangkan. Supaya wisata Kaltim mampu bersaing dengan yang lainnya.
"Karena itulah saat berbincang dengan Kadispar dalam kolaborasi ini perlu yang namanya home stay, perlu kuliner dan pemandu sebagai pendamping untuk mengembangkan sektor wisata," katanya.
"Dan hal itu dilakukan dengan standar internasional, jadi apa yang dilakukan bisa direplikasi pihak lain," pungkasnya. (myn)
