JAKARTA – Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold terus didorong untuk diturunkan. Jika memungkinkan, angka presidential thresholdnya menjadi nol persen saja, demi membuka peluang kepada banyak calon presiden untuk maju berkontestasi.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyebutkan, saat ini ada sekitar 50 partai terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dari jumlah itu, yang berstatus lolos parlemen hanya sembilan partai. Dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden, jelas hanya beberapa partai saja yang punya kesempatan mengusung kandidat.
Di sisi lain, syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold seharusnya cukup. Tidak perlu lagi menggunakan presidential threshold sebagai penentu parpol bisa mengusung capres. "Apabila partai tersebut lolos parliamentary threshold, maka seharusnya dia berhak mencalonkan presiden. Jangan dibatasi lagi 20 persen," jelas Fadel dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan kemarin (15/11).
Hal serupa juga disampaikan oleh anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. Menurut Herman, seharusnya semua partai yang sudah lolos ambang batas parlemen memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung capres sendiri. Jika demikian, ada kemungkinan calon yang muncul lebih banyak. Dia merasa tidak masalah selama calon-calon yang berkontestasi benar-benar berkualitas dan kompeten.
Dia mendorong agar semua partai di parlemen pun diberi kesempatan dalam penentuan presidential threshold. Angkanya bisa diturunkan menjadi nol persen. "Sepanjang presidential threshold bisa ditentukan seluruh pemimpin parpol dan anggota DPR, ya pasti bisa terbuka (kesempatan mengusung capres) untuk siapa pun," ungkap Herman.
Pakar politik dan peneliti senior BRIN Siti Zuhro menilai bahwa kaderisasi capres-cawapres ke depan sudah harus meninggalkan tradisi lama top-down. Dimana pusat menjadi penentu segalanya. Dia menilai, akan lebih ideal jika calon yang diusung tersebut dipilih secara bottom-up, atau diawali suara arus bawah, agar nama-nama yang muncul pun semakin beragam.
"Rakyat harus melakukan head hunters (pencarian pemimpin) yang betul-betul mencerminkan kemajemukan. Jangan sampai hanya ditawari itu lagi, itu lagi," paparnya. (deb/bay)
