Proyek pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota di RT 1 Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), bakal diratakan warga.
PENAJAM-Proyek bersumber APBD 2021 di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU itu bernilai Rp 2 miliar lebih. Tepatnya Rp 2.134.133.068. “Proyek ini tanah timbunannya dibuang begitu saja ke jalan, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Kontraktornya pun menghilang,” kata Muhammad Hatta, salah satu tokoh pemuda Sepaku kepada Kaltim Post.
Di samping tanah timbunan yang dibuang ke jalan, Muhammad Hatta juga menduga spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dan terkesan asal-asalan. Karena itu, kata dia, ia sudah memberhentikan kegiatan pekerjaan tersebut sejak sebulan lalu. “Kalau tanah timbunan yang dibuang ke jalan itu kira-kira sepanjang 400 meter,” tuturnya.
Ia mengatakan telah bertemu sejumlah tokoh masyarakat untuk menyikapi proyek tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati mencari kejelasan dengan upaya menghubungi Dinas PUPR PPU. Apabila dalam seminggu ini tidak ada kejelasan kelanjutannya terhadap proyek itu, warga sepakat akan bertindak meratakan proyek itu dengan alat berat. “Saya akan ratakan dengan tanah proyek itu pakai greder,” kata Muhammad Hatta.
Upaya mencari kejelasan sejauh ini telah dilakukan Muhammad Hatta dengan menulis keluhan mengenai proyek tersebut pada grup WhatsApp (WA) Suara Rakyat PPU, yang anggotanya ada kepala Dinas PUPR PPU. Namun, dalam grup WA tersebut tidak ada tanggapan dari pejabat teknis terkait. Justru yang terjadi timbul perdebatan sesama penghuni WA yang lain.
Tidak hanya mengunggah keluhannya pada grup WA, ia pun membuat status berikut foto-foto proyek tersebut ke media sosial Facebook. Namun, tidak lama ia hapus. Melalui Facebook, ia meminta kepala DPUPR PPU dan kontraktor bertanggung jawab. Ia juga menulis akan meratakan proyek tersebut dengan greder.
“Saya diteror waktu saya posting ini. Makanya saya hapus,” ujarnya tanpa menyebutkan siapa yang melakukan teror. Menurut dia, pekerjaan proyek seharusnya sudah rampung 100 persen. Kalau saat ini progres proyek itu, menurut Hatta, rampung sekira 20 persen saja.
Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sepaku, PPU Adi Kustaman yang dihubungi koran ini, kemarin, mengatakan tidak mengetahui ada kegiatan proyek tersebut di wilayah kerjanya.
“Proyek drainase selama ini tidak pernah ada koordinasi ke kecamatan. Nah, itu dia, saya malah baru dengar sekarang lagi ada action lapangan paket pekerjaan itu,” kata Adi Kustaman. Saat melihat papan nama proyek, Adi Kustaman sempat bertanya proyek tidak mencantumkan lokasi pekerjaan dan mencantumkan sumber anggaran. “Apa memang sekarang papan proyek begitu, ya?” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan DPUPR PPU Abdul Gafur yang diminta konfirmasinya oleh media ini melalui WA, kemarin, tidak membalas. Tiga pesan yang masuk ke ponselnya tampak dua centang biru tanda bahwa pesan sudah dibaca. (ari/far/k16)
