Pembenahan Kawasan Kumuh di Yos Sudarso Terhambat

- Senin, 15 November 2021 | 10:22 WIB
TERKENDALA ANGGARAN: Minimnya anggaran membuat rencana pembenahan permukiman di Jalan Yos Sudarso sulit terwujud dalam waktu dekat.
TERKENDALA ANGGARAN: Minimnya anggaran membuat rencana pembenahan permukiman di Jalan Yos Sudarso sulit terwujud dalam waktu dekat.

TANJUNG REDEB – Rencana pembangunan turap Jalan Yos Sudarso masih belum bisa dilakukan, mengingat anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau saat ini kurang memadai.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Agus Wahyudi, menuturkan, saat ini pembangunan sulit dilakukan. Selain itu, pasangan bupati saat ini fokus pada 18 program prioritas yang telah disusun.

“Kemampuan keuangan APBD masih minim. Jadi kita pending dulu sampai situasi keuangan membaik,” ujarnya kepada Berau Post, Minggu (14/11).

Ia mengatakan, meskipun anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 260 miliar sudah tersedia, masih ada satu permasalahan lagi akan dihadapi, yakni konflik sosial terkait surat menyurat tanah.

“Kalau toh nanti kita akan memulai membangun, kita akan memulai dengan masalah sosialnya dulu,” katanya.

Sebagaimana direncanakan, tahap satu pengerjaan dilakukan dari ujung Tanjung atau dermaga ketinting Jalan Ahmad Yani hingga dermaga wisata Taman Sanggam. Dengan alokasi anggaran Rp 260 miliar, dan dikerjakan dengan sistem multiyears contract (MYC).

“Cukup panjang, makanya harus ada kesiapan anggaran yang memadai. Belum lagi biaya sosialnya,” tambahnya.

Namun, sebut dia, rencana itu bukan menjadi satu-satunya opsi yang dimiliki Pemkab Berau dalam membenahi kawasan tersebut. Jika memang mengalami kebuntuan, akan dilaksanakan program permukiman di atas air dengan pendekatan ramah lingkungan.

“Seperti yang diterapkan di Kampung Baru, Balikpapan. Nanti dibuat instalasi pengolahan limbah komunal, jalan lingkungan dibuat tracking yang rapi,” bebernya.

Dengan konsep seperti itu, tidak ada konstruksi berat yang perlu dilakukan. Untuk pembuangan limbah dan jalan lingkungannya seperti yang ada di-tracking mangrove, sehingga tidak ada reklamasi yang memakan biaya besar.

“Ini baru wacana bila dua persoalan krusial (anggaran dan masalah sosial, Red.) tidak bisa teratasi,” pungkasnya. (hmd/sam/kpg/kri/k16)

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X