MANAGED BY:
RABU
26 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 12 November 2021 12:58
MUI Haramkan Praktik Pinjol, Pernikahan Online Diperbolehkan dengan Sejumlah Syarat
ilustrasi

JAKARTA – Ijtima Ulama yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berakhir Kamis (11/11) menghasilkan sejumlah keputusan. Diantaranya terkait praktik pinjaman online (pinjol), penikahan online, serta cryptocurrency atau mata uang kripto.

Hasil keputusan Ijtima Ulama itu disampaikan Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh. ’’Untuk pinjol ada empat diktum,’’ katanya. Pertama adalah pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang adalah akat tabarru atau kebajikan. Akad ini didasarkan rasa saling tolong menolong selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Asrorun lantas menjelaskan sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu, hukumnya haram. Kemudian dalam praktik pinjol yang kerap dikeluhkan masyarakat, seperti adanya ancaman fisik serta membuka aib atau rahasia seseorang yang tidak mampu membayar hutang hukumnya haram.

’’Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan,’’ tuturnya. Asrorun menegaskan pinjaman baik online maupun offline yang mengandung riba, hukumnya haram. Meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Dia menghimbau umat Islam sebaiknya menggunakan jasa keuangan dengan prinsip syariah.

Dalam keputusannya MUI juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait praktik pinjol yang meresahkan masyarakat. Rekomendasi ini untuk Kominfo, Polri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). MUI meminta lembaga-lembaga itu meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

’’Selain itu juga menindak tegas penyalahgunaan praktik pinjaman online,’’ tuturnya. Asrorun mengatakan praktik pinjaman online atau peer to peer lending (fintech lending) harus taat pada aturan atau regulasi yang sudah dibuat. Kepada para penyelenggara layanan pinjol maupun pinjaman konvensional, diharapkan menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman transaksinya.

Kemudian soal hukum pernikahan online dapat dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Utamnya adalah para pihak mempelai taidak bisa hadir dan tidak mau mewakilkan (tawkil). Syarat pernikahan online dibolehkan adalah wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jaringan virtual meliputi suara dan gambar atau video.

’’Kemudian dalam waktu yang sama (real time, red) dan adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak,’’ tuturnya. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat tersebut, hukumnya tidak sah,’’ katanya. Kemudian pernikahan yang dijalankan secara online, tetap harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah Kantor Urusan Agama (KUA).

Isu kontenporer lainnya yang dibahas dalam Ijtima Ulama adalah cryptocurrency atau kripto. MUI menetapkan ada tiga ketentuan hukum tentang kripto. Pertama penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram. Karena mengandung gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya), dan bertentangan dengan UU 7/2011 dan Peraturan Bank Indonesia 17/2015.

Kedua kripto sebagai sebuah komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan. Diantaranya karena tidak memenuhi syarat wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, dan hak milik yang bisa diserahkan ke pembeli.

’’Ketika cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan underlying serta mememiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan,’’ tuturnya. Syarat sil’ah itu meliputi ada wujud fisiknya, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, dan bisa diserahkan kepada pembeli. (wan)


BACA JUGA

Rabu, 26 Januari 2022 13:48

Keluarkan Asap Putih, KM Pantokrator di Pelabuhan Samarinda Terbakar

Keluarkan Asap Putih, KM Pantokrator di Pelabuhan Samarinda Terbakar SAMARINDA…

Selasa, 25 Januari 2022 21:39

Ditpolair Ungkap Illegal Logging Senilai Rp 2 Miliar

BALIKPAPAN-Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus illegal…

Selasa, 25 Januari 2022 12:59

PKPU Perlu Segera Dituntaskan

KESEPAKATAN tanggal pemungutan suara akan menandai dimulainya tahapan pemilu. Apa…

Selasa, 25 Januari 2022 12:58

Pileg-Pilpres 14 Februari, Pilkada 27 November 2024

JAKARTA – Pemerintah melunak terkait tarik ulur penetapan tanggal pemungutan…

Selasa, 25 Januari 2022 12:24

Pasca-Blokade Tol Balsam Selama 7 Jam, Rugi Materi, Rugi Layanan

BALIKPAPAN–Penutupan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kilometer 6, Manggar, selama tujuh…

Selasa, 25 Januari 2022 12:23

Manipulasi Data Royalti Tambang, Dituntut Delapan Tahun Penjara

SAMARINDA–Jaksa Melva Nurelly dan Rosnaeni Ulva menilai ada kerugian negara…

Selasa, 25 Januari 2022 12:23

Jadi Teladan, Rusdiansyah Aras Terima Penghargaan sebagai Tokoh Pers

Selalu menjaga prinsip jurnalistik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, jadi…

Selasa, 25 Januari 2022 12:21

Edy Mulyadi Minta Maaf, Jangan Sampai Substansi Pemindahan IKN Teralihkan

SAMARINDA–Publik dihebohkan dengan pernyataan Edy Mulyadi, yang dianggap merendahkan warga…

Selasa, 25 Januari 2022 12:20
Kecelakaan Maut di Turunan Muara Rapak

Bukan Hanya Sopir, Pemilik Kendaraan sampai Petugas Uji Kir Harus Diusut

Servis rem terakhir truk kontainer yang memicu kecelakaan lalu lintas…

Selasa, 25 Januari 2022 11:27

Pimpinan DPD Berharap Kepala Otorita IKN dari Putra Daerah Kalimantan

 Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengusulkan Kepala Otorita Ibu Kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers