Nasib agenda Popda XVI di Paser belum jelas. Dari pertemuan yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (9/11) siang, belum menghasilkan titik temu.
BALIKPAPAN–Beberapa pekan terakhir, Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kaltim dibuat kebingungan tentang jadi atau tidaknya agenda Popda XVI di Paser pada 20–27 November ini. Hal itu karena Kabupaten Paser sebagai tuan rumah tidak mendapat alokasi anggaran lantaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim 2021 yang tidak disahkan.
Selain mengingat waktu yang sudah mepet, delapan Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten/kota di Kaltim juga menolak event tersebut ditunda karena persiapan yang dilakukan sudah berjalan dan harus dipertanggungjawabkan.
Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur seusai rapat membenarkan belum ada keputusan apa pun. Rencananya, pertemuan akan kembali digelar dengan melibatkan Sekretaris Provinsi M Sa’bani. “Mungkin dalam minggu-minggu ini akan digelar pertemuan lagi,” ujarnya. Kendati begitu, dia menambahkan, ada beberapa opsi yang akan ditawarkan. Apabila popda tetap dilaksanakan tahun ini, anggaran akan sangat terbatas. Jadi ada kemungkinan pengurangan jumlah cabor yang dipertandingkan.
Kemudian apabila dilaksanakan awal tahun depan maka bisa terlaksana secara penuh. Bahkan ada opsi lain, yakni peniadaan agenda popda. Sehingga, untuk ajang Pra-Popnas 2022 dan Popnas 2023, penjaringan atlet diserahkan ke masing-masing cabor. "Hasilnya juga tidak terlalu berbeda kalau melalui seleksi cabor. Dulu juga pernah tidak ada popda, dan tidak ada masalah,” imbuh dia.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin menyatakan kekecewaannya. Mewakili kabupaten/kota yang mengikuti rapat, dia beranggapan Pemprov Kaltim tidak mampu mengakomodasi agenda sendiri.
Kata dia, Pemprov Kaltim mestinya memahami, pengurus daerah telah mematangkan persiapan, selama tujuh bulan terakhir. Baik training center (TC), pengadaan barang dan jasa. Namun, belum ada kejelasan. "Perlu mereka ketahui, kegiatan-kegiatan kita ini menggunakan APBD, yang output dan outcome-nya harus jelas. Kalau selevel provinsi tidak bisa mengatasi masalah ini, mau seperti apa,” tandasnya.
Mestinya dari jauh hari, imbuh dia, saat Paser ditetapkan sebagai tuan rumah, Pemprov Kaltim melakukan langkah-langkah. Salah satunya, membuat peraturan kepala daerah (perkada) yang mendahului pembentukan APBD-P. Disebabkan belum jelasnya pembentukan APBD-P saat itu.
Hal lain, dia menambahkan, jika agenda ini dilaksanakan tahun depan, usia atlet jadi persoalan lain. Menurut dia, pihak provinsi tidak memahami fase latihan yang mesti dilewati atlet yang kemungkinannya, atlet harus memulai dari nol lagi. Sedangkan, setiap daerah juga telah menutup Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Sehingga penganggaran agenda popda tidak bisa lagi dilakukan pada tahun depan.
“Jadi, kalau memang dilaksanakan tahun depan, daerah bukannya memboikot. Tetapi, kita sudah tidak ada anggarannya. Kecuali, provinsi mau membiayai sepenuhnya. Dan kalau memang batal, harus ada suratnya. Jadi kami bisa mempertanggungjawabkan untuk pengadaan yang sudah dilakukan,” pungkasnya. (*/okt/tom/k8)
