PENAJAM - Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), khususnya di Kecamatan Sepaku, dianggap sangat tepat. Pasalnya, dinilai dari potensi kebencanaan diklaim cukup kecil. Itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU Marjani baru-baru ini.
Disebutkan, sejauh ini potensi bencana alam di Sepaku di antaranya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Kalau banjir di wilayah IKN biasanya diakibatkan curah hujan tinggi ketika air laut pasang. Tetapi kondisi banjir tidak sampai menginap, paling lama sehari sudah surut," kata Marjani.
Pun demikian banjir di PPU bulan lalu yang cukup meluas dan notabenenya merupakan kiriman dari wilayah Kabupaten Paser. Calon IKN tidak terlalu mendapat dampak signifikan. Kendati di Kecamatan Babulu cukup berimbas. Namun, di Sepaku yang diproyeksikan menjadi ibu kota negara masa depan tidak terlalu berdampak. "Banjir besar itu adalah periode 20 tahun sekali. Artinya 20 tahun lalu, yakni 2001 pernah terjadi seperti itu," imbuhnya.
Sementara itu, pria yang juga pernah menjadi kepala Disdikpora PPU menyebut potensi tanah longsor di wilayah IKN termasuk PPU sangat kecil. Biasanya terjadi akibat bangunan rumah warga yang memang berada di tebing. "Memang skalanya kecil-kecil tapi tetap perlu diperhatikan. Insyaallah IKN itu sudah dilihat," sambungnya.
Bahkan, lanjut dia, pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo ketika kunjungan ke titik 0 sempat mengaku senang ini konsultan perencanaan Bappenas. Karena kontur tanah wilayah IKN yang berbukit-bukit. "Bisa kita seni, berbelok-belok, dan sebagainya. Dan telah diplot sekitar 256 ribu sekian hektare yang diperlukan untuk wilayah IKN, salah satunya mengantisipasi bencana alam itu," ungkap Marjani.
Kemudian, potensi bencana lainnya adalah karhutla. Biasanya terjadi lantaran kelalaian masyarakat yang membersihkan lahan dengan cara dibakar, kemudian nyala api tidak bisa dikendalikan, sehingga menyebar luas. "Potensi karhutla termasuk rendah. Menurut data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kapasitas penanggulangan dari BPBD PPU terkait karhutla cukup rendah," pungkasnya. (asp/dwi/k16)
