SAMARINDA - Masyarakat adat budaya dan seni memiliki kesiapan yang cukup berperan dalam pembangunan. Hanya saja, instansi terkait dan pemegang otoritas kebijakan di pemerintahan kerap berbeda apa yang diwacanakan dan implementasi di lapangan.
Salah satu contohnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah yaitu belum ada muatan lokal pada pendidikan berbicara budaya khas Kaltim Dayak dan Kutai seperti Seraung, alat musik Sape dan khas budaya lainnya. Hingga, tak ada dukungan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur untuk perlindungan seni budaya lokal.
Demikian hal ini disampaikan oleh Syafril Teha Noer selaku wartawan Senior dan Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Dialog Publik “Antara Modernitas dan Identitas: Membincang Kesiapan IKN Baru dalam Perspektif Lintas Budaya Nusantara".
Dialog publik dipandu oleh Unis Sagena, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul. Turut juga menjadi narasumber dialog publik ini yaitu Helena Semual Legi sebagai Ketua Dewan Adat Dayak PPU, Dr. Muhammad Arifin akademisi/koordinator Pusat Penelitian Sosial Humaniora LP2M Unmul dan Nelson Dino sebagai penulis/Peneliti Budaya, Malaysia.
Sementara itu, Rektor Unmul Prof H Masjaya mengucapkan terima kasih kepada LP2M Unmul yang menggagas acara ini. Ia berharap dialog diadakan ini tidak berhenti di prespektif budaya nusantara. Tapi terus berkembang prespektif mana saja agar menjadi rekomendasi perguruan tinggi bagi IKN baru.
"Saya sangat berbahagia hari ini para narasumber yang ditampilkan sudah punya pengalaman luar biasa. Dan pasti memberi masukan yang berarti untuk kita diskusikan sekaligus menjadi rekomendasi Perguruan tinggi yang bisa menjadi perhatian pemerintah bahwa salah satunya mengangkat masyarakat yang sejahtera bahagia dan berkeadilan," jelasnya.
Lebih lanjut, Syafril Teha Noer menjelaskan beberapa kali pejabat pemerintahan kerap berbicara pentingnya ketahanan budaya dalam kehidupan berbangsa bernegera. Tetapi lantas para budayawan dan seniman tidak melihatnya implementasinya dalam pembangunan.
"Terjemahan puja sanjung itu (pejabat) dalam perlakuan kesenian tetapi ada tidak satu kata dan tindakan. Boleh jadi teman teman budayawan dan Seniman itu menanggapi pertanyaan pertanyaan apa yang diberikan budayawan Seniman kepada IKN. Cenderung ditanggapi anda maunya apa. Peran apa yang diberikan pemerintah di IKN. Kalau sekedar untuk acara tari-tarian. Saya rasa mereka sudah cukup siap saja. Perlu seni rupa. Perlu musik. Sudah siap saja mereka," kata Syafril Teha Noer.
Sementara itu, Helena bercerita pengalaman dirinya dan rekannya untuk dilibatkan dalam juknis dan juklak Sayembara IKN. Ia berharap tiga unsur masyarakat adat yaitu masyarakat Dayak secara umum, khusus adat Dayak Paser dan Kutai dimasukan dalam sayembara IKN.
"Kita ingin eksis masyarakat tetap ada meski IKN baru di Kaltim. Kemudian, saya juga ingin sampaikan kecemasan kita nanti datangnya berjuta-juta orang ke IKN. Sehingga harus ada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi pendidikan dan pengelolaan Sumber Daya Alam," katanya.
Adapun, Dr Muhammad Arifin menjelaskan dalam pokok-pok kebudayaan terbagi dua, material dan inmaterial. Kebudayaan yang fisik atau meterial telah dikerjakan arkeologi seperti peninggalan benda bersejerah, arsitektur tradisional, situs. Sedangkan, kebudayaan tak benda yang sulit dipahami.
"Kebudayaan tak benda ini yang susah. Karena didalamnya ada ideologi lokal. Ada keyakinan. Ada praktek ritual. Ada pengetahuan lokal, menanam dan memetik sampai pengobatan. Ini yang harus dilindungi. Dan ini butuh eksplorasi yang mendalam. Inilah yang menggerakan prilaku masyarakat," katanya.
Muhammad Arifin mencontohkan ritual Erau dilaksanakan ada ideologi lokal dibelakangnya. Kemudian, bila budaya Kaltim ditonjolkan dalam IKN maka harus dikompromikan. Mana saja budaya yang ditonjolkan. (myn)
