Isu ibu kota negara (IKN) baru di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata belum terlalu laku. Hal itu bisa dilihat dari ekspansi pertambahan jumlah penduduk yang masuk ke daerah ini yang rendah.
PENAJAM-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU mencatat dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini hanya terdapat pertumbuhan jumlah penduduk sekira 3.000-5.000 jiwa.
Dua tahun terakhir ini, bertepatan pula wacana IKN disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 di parlemen. Presiden yang akrab dipanggil Jokowi itu minta izin lembaga DPR RI dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim. “Benar. Isu IKN tidak laku, dan tidak menarik. Buktinya bisa dilihat dari pertambahan jumlah penduduk yang masuk ke daerah ini yang relatif sangat kecil dibandingkan isu IKN yang besar. Kemungkinan serbuan penduduk luar Kaltim masuknya ke Balikpapan atau Samboja, Kutai Kartanegara,” kata Kepala Disdukcapil PPU Suyanto, kemarin.
Apabila dihitung tiap semester dalam dua tahun terakhir ini di Bumi Daya Taka PPU terdapat tiga kali kenaikan jumlah penduduk, yaitu 176 ribu jiwa, 180 ribu jiwa, dan 185 ribu jiwa. Sekarang ini, kata Suyanto yang memasuki masa pensiun (MPP) 1 Desember 2021 mendatang itu sedang membersihkan data penduduk.
Pembersihan yang dimaksudkan Suyanto itu adalah pendataan ulang untuk mencocokkan dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang ganda atau tidak sesuai dengan yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP). Sebelumnya, pada 2020 Kementerian Dalam Negeri memblokir 11 ribu data penduduk PPU dengan cara menonaktifkan akibat terdapat data ganda dan anomali. Jumlah itu, sekarang sudah diaktifkan 3 ribu data penduduk.
Suyanto mengatakan, pada awal munculnya wacana IKN warga tampak antusias datang ke PPU. Namun, pada 2021 ini jumlah yang datang ke kabupaten tetangga Balikpapan ini surut drastis. “Saya memperkirakan akhir Desember 2021 terjadi penambahan jumlah penduduk di PPU menjadi 190 ribu jiwa saja. Itu penambahan jumlah penduduk yang kecil,” tuturnya.
Pemerhati Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan (Uniba) Tamzil Yusuf, kemarin, mengatakan telah memerhatikan pergerakan massa dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini ke PPU. Menurut dia, rendahnya masyarakat tentang IKN karena mereka memandang hanya sebatas wacana saja. “Di samping memang ada pembatasan perjalanan masyarakat akibat pandemi Covid-19, dan situasi ekonomi yang sedang tidak bergairah,” kata Tamzil Yusuf.
Ia mengatakan, apabila memang IKN itu nyata sebaiknya pemerintah pusat menyegerakan pembangunannya. “Kalau lama-lama tidak terwujud membuat masyarakat jadi semakin apatis. Buktinya, ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang masuk PPU sangat rendah. Jumlah 3.000-5.000 itu pun bukan penduduk yang datang, tetapi, jumlah penduduk setelah pemutakhiran data,” ujarnya.(ari/far/k15)
