Manajemen RS Kudungga Bantah Semua Tuduhan

- Sabtu, 6 November 2021 | 12:41 WIB
dr Anik Istiyandari
dr Anik Istiyandari

SAAT dikonfirmasi, manajemen RSUD Kudungga membantah segala tuduhan yang disampaikan pengunjuk rasa. Mengenai insentif Covid-19, Kepala Keuangan RSUD Kudungga Ernawati menegaskan, insentif pada 2020 tidak masuk anggaran rumah sakit. Dia menganggap salah kalau RSUD dianggap memangkas atau tidak membayarkan.

“Kalau terjadi pemotongan, segala urusan administrasinya ada pada Dinas Kesehatan Kutim. Bukan dari RSUD. Bahkan, langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” ujarnya, saat ditemui di ruangannya, (5/11). Menurut dia, pihaknya sebatas menginput data dan mengajukan kepada Diskes Kutim. Sehingga dipastikannya tidak ada kaitannya dengan manajemen RSUD. “Kami sebatas mengajukan datanya kepada Diskes. Itu bukan anggaran kami,” singkatnya.

BACA : Demo, Ratusan Nakes Ancam Mundur, Minta Direktur RSUD Kudungga Diganti 

 

Sementara itu, Direktur RSUD Kudungga dr Anik Istiyandari juga membantah bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang tidak menggunakan alat kesehatan terbaik. Termasuk dengan pengelolaan keuangan yang dianggap tidak transparan.

“Bagian pelayanan memang kebanyakan usulan yang kemudian diakomodasi dari DAK (dana alokasi khusus). Kebanyakan alat kesehatan pengadaannya memang berasal dari DAK,” bebernya.

Bahkan, kata dia, sudah ada spesifikasi yang telah ditentukan. Bahkan telah diajukan berdasarkan usulan. Apalagi saat mengusulkan, tidak pernah menentukan merek secara langsung.

“Biasanya ada spesifikasinya dari e-katalog. Artinya, kalau disebut tidak memakai alat terbaik, bagaimana bisa memastikan seperti itu. Kan berasal dari e-katalog,” ungkapnya.

Kalau tidak spesifikasi terbaik, tentu tidak termasuk dalam daftar e-katalog. Mengingat, semua yang terdaftar pada e-katalog merupakan spesifikasi yang baik. Pihaknya tidak akan menyetujui apabila alat kesehatan diadakan tidak berdasarkan itu.

“Memang ada yang berasal dari dana Covid-19. Tapi, semua berasal dari e-katalog. Bahkan, harus menyesuaikan anggaran yang tersedia. Baik itu yang berasal dari DAK ataupun dana Covid-19,” jelasnya.

Lagi pula, setiap akan mengadakan alat kesehatan, selalu ada distributor yang datang untuk mempresentasikan produk mereka. Bersama dengan penjelasan harga yang berasal dari e-katalog distributor tersebut.

“Dari situlah digodok manajemen. Rumah sakit lain kan juga seperti itu mekanismenya. Setiap pengadaan selalu ada pendampingan dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Tidak asal mengadakan begitu saja,” paparnya.

Dia tidak menampik, ada barang yang spesifikasinya tidak sesuai standar. Namun, itu berasal dari bantuan perusahaan. Sedangkan pihaknya hanya menerima. “Apalagi di masa pandemi, bantuan dari perusahaan-perusahaan yang diterima dengan kondisi yang seadanya. Kami tidak bisa menolak bantuan,” ucapnya.

Selain itu, banyak pertimbangan sebelum pengadaan alat kesehatan. Mulai bagaimana maintenance, populasi, kekurangan dan kelebihannya. Pasalnya, berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga membuat banyak alat yang mangkrak.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X